Home Blog Page 785

Latihan Maritim Gabungan AL AS – Australia – Jepang – Korsel Guna Menjaga Kebebasan dan Stabilitas Navigasi di Perairan Indo-Pasifik

0

oleh Xia Yu

Sejak 5 Juli, angkatan laut dari Australia, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat telah mulai mengadakan latihan maritim PACVAN 2021 (Pacific Vanguard 2021) di perairan lepas pantai timur pantai Australia. Latihan tersebut bertujuan untuk menjaga kebebasan dan stabilitas navigasi di kawasan Indo-Pasifik

Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat dalam siaran pers-nya pada 9 Juli menyebutkan bahwa latihan tahun ini diselenggarakan oleh Angkatan Laut Australia. PACVAN adalah kesempatan bagi empat angkatan laut Indo-Pasifik untuk memperkuat keterampilan tempur maritim mereka, termasuk perang anti-kapal selam, pertempuran udara, peluncuran rudal langsung, operasi manuver lanjutan dan sebagainya.

Australia diwakili oleh kapal perusak kelas Hobart Angkatan Laut Australia. HMAS Brisbane, DDG 41, kapal selam kelas Collins HMAS Rankin, SSG 78 dan pesawat tempur dari Angkatan Udara Australia berpartisipasi dalam latihan.

Aaron Cox, komandan HMAS Brisbane menjelaskan :  “PACVAN 2021 dibangun di atas hubungan yang kuat dan jangka panjang antara Angkatan Laut Australia dan Angkatan Laut Amerika Serikat dan mencerminkan komitmen bersama Australia untuk hubungan antara angkatan laut dengan angkatan laut yang kuat di seluruh kawasan”.  

Aaron Cox juga mengatakan : Armada kami memiliki banyak peluang untuk bekerja sama dengan Angkatan Laut AS tahun ini. Awak kapal Brisbane sangat ingin menguji keterampilan mereka dengan USS Raphael Peralta dan menunjukkan kekuatan gabungan dari kedua armada ini”.

Kekuatan yang mewakili Angkatan Laut AS adalah anggota terbaru dari Destroyer 15 Squadron (DESRON 15), anggota terbaru dari kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke USS. Raphael Peralta DDG 115.

JJ Murawski, komandan USS. Rafael Peralta menyebutkan, PACVAN 2021 menyediakan tempat untuk pelatihan kelas atas bagi AL Amerika Serikat dan sekutunya, yang akan membantu  bekerja sama secara efektif untuk menghadapi ancaman saat ini dan di masa mendatang. Selain itu, mengembangkan hubungan antara masing-masing angkatan laut dan kemampuan masing-masing untuk bertindak bersama akan membantu memastikan stabilitas kawasan perairan Indo-Pasifik.

Mewakili Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (JMSDF) adalah kapal perusak kelas Kobo (JS Makinami, DDG 112).

Hirai Katsuhide, komandan Pasukan Bela Diri Maritim Jepang mengatakan, PACVAN 2021 adalah suatu latihan operasional bersama kelas atas untuk melawan ancaman yang kompleks dan berisiko tinggi, demi menjaga stabilitas dan kebebasan navigasi yang memasuki wilayah internasional.  Bahkan, merupakan suatu kehormatan untuk melakukan latihan ini dengan dukungan kuat dari negara tuan rumah, Australia. 

Hirai menambahkan, latihan ini dilakukan untuk memperkuat kerja sama antara semua peserta, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perdamaian, stabilitas kawasan Indo-Pasifik serta merealisasikan kawasan perairan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka”.

Kapal perusak ROKS Wang Geon DDH-978 dari Angkatan Laut Republik Korea (Korea Selatan) turut berpartisipasi dalam latihan tersebut.

“Angkatan laut kami berpartisipasi dalam latihan PACVAN 2021 untuk meningkatkan kemampuan tempur maritim bersama dan mempromosikan niat baik dan kemitraan antara pasukan angkatan laut negara sekutu”, kata Lee Jeong-Ho, komandan Korean Maritime Task Group.

Di bawah Komando Armada Pasifik AS, Armada Ketujuh adalah armada penyebaran depan terbesar Angkatan Laut AS. Armada ini sering berinteraksi dan beroperasi dengan 35 negara maritim untuk mempertahankan kebebasan dan keterbukaan bagi navigasi di perairan dan udara kawasan Indo-Pasifik. (sin)

Penyintas Kanker Diberitahu Ia Tidak Bisa Hamil, Ia Tetap Percaya kepada Tuhan! Akhirnya Melahirkan Bayi Ajaib

Louise Bevan

Kayla menikahi belahan jiwanya, penyanyi country Grayson Rogers, pada Agustus 2018. Hampir dua tahun kemudian, penduduk asli New Hampshire, Amerika Serikat ini didiagnosis menderita  kanker payudara.

Namun, ia kemudian diberitahu bahwa ia tidak akan pernah bisa hamil. Meskipun demikian, Kayla pasrah kepada Tuhan, dan pada Mei 2021, ia dan Grayson Rogers menyambut bayi perempuan pertama mereka yang sehat, yang diberi nama Joella Mae.

“Joella Mae berarti ‘Tuhan adalah Tuhan,’ dan ‘kehendak-Nya akan terjadi,’” Grayson memberitahu The Epoch Times melalui email. “Itu adalah nama yang sempurna untuk keajaiban kecil kami!”

(Courtesy of Grayson and Kayla Rogers)

Grayson Rogers mengingat serangkaian peristiwa setelah Kayla didiagnosis menderita kanker pada Oktober 2019 dan berbagi cerita secara keseluruhan.

“Ketika anda mendengar kata ‘kanker,’ rasanya sulit dipercaya, ketika kami pulang dari dokter, saya tidak tahu harus berbuat atau berkata apa. Saya tidak dapat duduk diam, jadi saya mulai membersihkan seluruh rumah,” kata Grayson Rogers. 

(Courtesy of Grayson Rogers)

Sementara itu, Kayla memutuskan untuk menelepon keluarga dan teman-temannya untuk menyampaikan kabar tersebut secepatnya. 

“Jelas, ada air mata, tetapi kami tahu–— jauh di lubuk hati bahwa Tuhan akan membimbing kami melewatinya,”kata Grayson Rogers.

(Courtesy of Grayson Rogers)

Mengumpulkan kekuatan besar dan menempatkan keyakinannya pada Tuhan, Kayla kemudian menjalani kemoterapi pada  Januari 2020.

Selama waktu ini, pasangan itu dijejali berita yang bertubi-tubi. Mereka diberitahu bahwa karena kemoterapi, peluang Kalya untuk hamil “adalah tipis sampai tidak ada.”

“Kayla merasa hancur. Ia telah memimpikan sepanjang hidupnya menjadi seorang ibu, dan ia merasa seperti harapan dan mimpinya runtuh,” kata Greyson Rogers kepada The Epoch Times.

Namun, Iman adalah segalanya dalam kehidupan keluarga Greyson Rogers. Jadi, ketika Kayla mendengar  hamil secara alami hampir tidak mungkin, ia mulai secara terbuka menyatakan bahwa “Tuhan akan melakukan hal yang mustahil, bahwa Tuhan akan mengizinkannya untuk hamil secara alami setelah menderita kanker.”

Pada Hari Ibu,  Mei 2020, seorang gadis dari gereja mereka muncul di ambang pintu pasangan tersebut. 

Gadis itu memberitahu Kayla bahwa Tuhan telah mengirimnya ke rumah mereka dengan bunga-bunga untuk memperingati Hari Ibu dan bahwa tahun berikutnya Kayla akan menjadi seorang ibu.

Beberapa bulan kemudian, pada September, Kayla mulai merasa tidak enak badan yang berlangsung selama beberapa hari.

Kemudian suatu malam, uang receh itu jatuh ketika ia menyaksikan seorang aktris terhuyung-huyung dari daftar gejala di acara TV, dan dokter di acara tersebut menunjukkan bahwa aktris itu hamil.

Hal ini mendorong Kayla untuk menjalani test kehamilan, dan tiga uji berikutnya di kamar mandi pasangan tersebut memastikan  kebenaran yang membahagiakan.

(Courtesy of Grayson and Kayla Rogers)

“Kayla kemudian berteriak kepada Tuhan di kamar mandi, berterima kasih kepada-Nya sebelum berlari lantai atas untuk memberitahu saya,” kenang Grayson Rogers, mengakui bahwa ia terpana karena kejutan sebelum kegembiraannya muncul.

Bayi Joella Mae lahir pada pagi hari 18 Mei, dengan berat sekitar 3,6 Kg. 

(Courtesy of Grayson Rogers)

“Baik ibu dan bayi dalam keadaan baik-baik,” Grayson Rogers memposting, berbagi  foto-foto manis di Facebook dan mengucapkan selamat kepada istrinya karena berjuang selama enam jam untuk persalinan normal.

Berbicara kepada The Epoch Times, Grayson Rogers mengatakan melihat Joella Mae untuk pertama kalinya adalah sebuah “lautan emosi.” 

Ia melanjutkan, “melihat keindahan ini, bayi yang sempurna dalam pelukan saya dan mengetahui bahwa saya memiliki peran dalam keberadaannya. Ia adalah benar-benar sempurna dan suatu berkah.”

Kayla telah membuktikan ketabahannya berkali-kali sebelumnya. Sebagai seorang pemimpin perwira di Angkatan Laut, ia mengikuti ujian kualifikasinya saat pulih dari operasi mastektomi ganda, di antara putaran pertama dan kedua kemoterapi. Kini ia menerima tantangan terbarunya–—menjadi seorang ibu.

(Courtesy of Grayson Rogers)

“Ini pasti sebuah penyesuaian, tetapi astaga, ini adalah sangat berharga! setiap kali [Joella Mae] menatap mata saya, atau yang terbaru, ia tersenyum saat aku berjalan ke kamar di dekatnya, itu benar-benar perasaan terbaik yang pernah ada. Saya sangat mencintainya,” Kayla berkata.

Kayla, yang menjalankan firma hukum Viles & Beckman LLC selain perannya di Navy, mengambil cuti hamil yang diperpanjang untuk menghabiskan waktu bersama gadis cantiknya dan keluarganya yang bahagia.

Kini Joella Mae mendekati usia 2 bulan. Kayla dan Grayson Rogers menyambut  kedatangan bayi ajaib mereka atas kehendak, Iman, dan doa Tuhan.

“Jangan putus asa, Apa yang dunia katakan hampir tidak mungkin adalah pasti mungkin dengan Tuhan sebagai segalanya,” kata Kayla. (Vv)

Kementerian Luar Negeri AS ‘Sangat Prihatin’ atas Penindasan terhadap Falun Gong di Rusia

The Epoch Times

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Jumat (9/7/2021) menyatakan Amerika Serikat “sangat prihatin” dengan sebuah keputusan pengadilan Rusia baru-baru ini untuk menekan Falun Gong dengan mencap Falun Gong sebagai “ekstremis.” Keputusan pengadilan tersebut mengkriminalisasi “praktik damai keyakinan spiritual Falun Gong. “

“Pihak-pihak berwenang Rusia melecehkan, mendenda, dan memenjarakan praktisi Falun Gong karena tindakan-tindakan sederhana seperti bermeditasi dan memiliki teks-teks spiritual,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price dalam sebuah pernyataan, sehari setelah pengadilan Rusia menegakkan larangan terhadap cabang regional Falun Gong di Khakassia.

“Kami mendesak pemerintah Rusia untuk mengakhiri praktik-praktiknya dengan menyalahgunakan sebutan ‘ekstremis’ sebagai cara untuk membatasi hak asasi manusia dan  kebebasan fundamental,” kata Ned Price.

Juru bicara itu menambahkan bahwa keputusan pengadilan tersebut adalah “contoh lain dari pihak-pihak berwenang Rusia melabeli kelompok-kelompok damai sebagai ‘ekstremis’, ‘teroris’, atau ‘tidak diinginkan’ semata-mata untuk menstigmatisasi pendukung-pendukung kelompok-kelompok damai itu, membenarkan pelanggaran terhadap mereka, dan membatasi kegiatan keagamaan dan sipil mereka yang damai.”

Ned Price mencatat bahwa pengadilan Moskow bulan lalu bertindak untuk mengklasifikasikan tiga kelompok terkait dengan pemimpin oposisi yang dipenjara Alexey Navalny sebagai “ekstremis,” di mana Ned Price mengatakan lebih lanjut menunjukkan “pemakaian Rusia yang sewenang-wenang dan ekspansif” terhadap label ini.”

Di Tiongkok, disiplin meditasi Falun Gong menghadapi penindasan yang terus berlanjut di tangan Partai Komunis Tiongkok sejak tahun 1999, di mana para praktisi Falun Gong dipenjara, mengalami kerja paksa, penyiksaan mental, dan bahkan organnya dipanen demi mempertahankan keyakinannya.

Selama bertahun-tahun, lebih dari puluhan praktisi Falun Gong  terpaksa meninggalkan Rusia meskipun beberapa dari mereka diberikan  status pengungsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada tahun 2007, petugas imigrasi Rusia secara paksa menempatkan praktisi Falun Gong Ma Hui dan putrinya yang berusia delapan tahun, keduanya adalah  pengungsi yang ditunjuk, di sebuah pesawat untuk mendeportasi mereka kembali ke Tiongkok. Keberadaan keduanya tetap tidak diketahui hingga kini.

Dalam sebuah laporan berjudul “Menciptakan Ekstremis-Ekstremis” pada tahun 2018, Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional mencatat bagaimana “definisi ‘ekstremisme’ adalah kabur dan bermasalah” telah memberi pihak-pihak berwenang Rusia kekuasaan yang luas untuk menganiaya umat-umat beragama.

Antara tahun 2011 hingga 2017, setidaknya ada tiga kasus penuntutan terkait dengan mendistribusikan atau memiliki materi yang berhubungan dengan Falun Gong.

Pada tahun 2013, jaksa-jaksa mengeluarkan sebuah peringatan kepada Vladimir Sheremetyev, pejabat setempat untuk Partai Rusia Bersatu, partai politik terbesar di Rusia, setelah Vladimir Sheremetyev menggunakan buku Falun Gong “Zhuan Falun” dalam pelajaran kelompok. Buku tersebut dilarang di Rusia pada tahun 2011.

Parlemen Eropa pada tahun 2012 mengecam “pelarangan literatur Falun Gong yang tidak tepat” oleh Rusia dalam sebuah resolusi. (Vv)

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja Meninggal Dunia Karena COVID-19

ETIndonesia- Bupati Bekasi, Jawa Barat, Eka Supria Atmaja meninggal dunia, Minggu (11/7/2021) ketika masih  dirawat di rumah sakit Siloam, Kelapa Dua, Tanggerang, Banten, karena COVID-19.


Innalillahi wa innailaihi rajiun. menyampaikan bela sungkawa dan turut berduka cita atas wafatnya Bpk H. Eka Supria Atmaja, SH (Bupati Bekasi),” ujar Kasubbag Komunikasi Pimpinan Pemkab Bekasi, Ramdan, saat dikonfirmasi wartawan.

Semoga almarhum husnul khotimah, diampuni semua dosa2 nya, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur dan siksa api neraka, di tempat kan di surga-Nya, di surga Firdaus, serta keluarga yg ditinggalkan diberikan keikhlasan dan ketabahan, Aamiin Allahuma Aamiin,” imbuhnya.

Bupati berusia 47 tahun itu selama 10 terakhir dirawat di RS Siloam Kelapa Dua Tangerang. Ia masuk ke rumah sakit sejak 1 Juli 2021. Ia sempat didiagnosis terkena DBD, kemudian ia terkonfirmasi positif COVID-19. (asr)

Jelang PPKM Darurat di Batam dan Tanjungpinang, Gubernur Kepri Ansar Ahmad Positif Covid-19

ETIndonesia- Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad dinyatakan positif Covid-19 setelah hasil test PCRnya keluar pada Minggu (11/7/2021). Ia kini sedang isoman di kediaman pribadinya di Batu 7, Tanjungpinang, Kepri.

Ia dinyatakan terkonfirmasi positif menjelang sehari diberlakukannya PPKM darurat di dua wilayah di Kepri yakni Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Keterangan itu dari rilis daring Humas Pemprov Kepri yang mengutip pernyataan Juru bicara Satgas Covid-19 Provinsi Kepri, Tjetjep Yudiana saat menggelar konferensi pers di ruang rapat utama lantai 4, kantor Gubernur Dompak, Tanjungpinang.

Sebelumnya, kata Tjetjep, Gubernur Kepri sudah merasa tak enak badan dalam beberapa minggu terakhir. Karena merasa kondisi badannya kurang vit, ia kemudian mengonsumsi vitamin. Harapannya, agar tetap bisa beraktivitas menjalankan tugas kegubernuran seperti biasa.

Selanjutnya, ia sempat melakukan rapid test antigen, namun waktu itu hasilnya negatif. Tidak puas dengan hasil rapid test antigen, kemudian dilanjutkan dengan tes swab atau PCR.

Menurut Tjejep, hasil rapid test antigen Gubernur keluar pada  Rabu 7 Juli lalu. Sedangkan 5 hari setelahnya diketahui Minggu 11 Julidan hasilnya positif. Namun saat ini, ia baik-baik saja dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya.

“Walaupun dinyatakan positif, namun saturasi bagus di angka diatas 95. Mudah-mudahan hal ini bisa dipertahankan, mohon doa semuanya,” katanya. (asr)

Dokumen Bocor Menunjukkan Rezim Tiongkok Utamakan Politik daripada Hukum Mengenai Penindasan Kelompok Spiritual

0

Rita Li – The Epoch Times

Dokumen bocor yang baru-baru ini diperoleh The Epoch Times, merinci sistem peradilan Tiongkok tidak sesuai dengan undang-undang mengenai penindasan terhadap Falun Gong di Tiongkok, menyoroti ketegangan berkelanjutan yang dihadapi oleh Falun Gong

Falun Gong, juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah latihan spiritual yang meliputi latihan meditasi dan ajaran moral yang berpusat pada nilai-nilai Sejati, Baik, dan Sabar.

Falun Gong telah menarik 70–100 juta praktisi pada akhir tahun 1990-an sebelum rezim Tiongkok meluncurkan gerakan pemberantasan nasional melawan Falun Gong pada Juli 1999. Jutaan praktisi Falun Gong ditangkap, dihukum, dan ditahan, menurut Pusat Informasi Falun Dafa.

Namun demikian, pengacara-pengacara hak asasi manusia yang mewakili kasus Falun Gong ditargetkan sebagai pembuat onar, kata salah satu dokumen internal, yang dikeluarkan oleh  dan Komite Urusan Politik dan Hukum Komite Kota Dandong, Provinsi Liaoning pada Juni 2015.

Dokumen tersebut diberi label sebagai “Rahasia.”

“Pengadilan dan kejaksaan di semua tingkatan [harus] memperkuat hukuman terhadap Falun Gong … berfokus pada persidangan kasus-kasus Falun Gong dan mencegah para pengacara hak asasi manusia dari ‘memilih pertengkaran dan memprovokasi’ masalah,’” kata dokumen internal tersebut.

Sebuah laporan Mei yang dirilis sebulan sebelumnya menulis bahwa pihak-pihak berwenang “berhasil” menangani banyak persidangan ketika sejumlah pengacara Beijing membela hak untuk para  praktisi Falun Gong.

Pengacara hak asasi manusia Li Ming, yang terpaksa melarikan diri dari Tiongkok pada tahun 2018, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa kantor 610 akan menghadiri dan mengawasi pengadilan mendengarkan kasus-kasus Falun Gong.

Kantor 610, didirikan di bawah komando mantan pemimpin Tiongkok Jiang Zemin pada 10 Juni 1999, berfungsi sebagai sebuah pasukan polisi rahasia yang kebal hukum yang bertujuan untuk membasmi Falun Gong di Tiongkok.

“Meskipun [hakim dan jaksa] percaya bahwa para praktisi Falun Gong adalah tidak bersalah dalam mempertahankan keyakinannya, mereka tidak berani  bebas mengekspresikan dirinya di lingkungan bertekanan tinggi di bawah pengawasan,” kata Li Ming.

Li Ming pernah diancam dan ditekan oleh kantor 610 setempat saat bekerja di Shanghai karena membela praktisi Falun Gong.

Dokumen tersebut juga menguraikan taktik pengawasan dan pengendalian yang digunakan di dalam negeri maupun di luar negeri, online dan offline, seperti menghilangkan  spanduk gantung dan slogan yang dicat semprot oleh praktisi Falun Gong setempat, pemantauan dan memblokir informasi yang relevan di internet, dan mengumpulkan informasi dari organisasi afiliasi Falun Gong di luar negeri.

Selain itu, laporan tahunan yang dirilis pada Juli 2017 oleh  Komite Politik dan Hukum di Dandong menunjukkan bahwa, media pemerintah dipersenjatai untuk menodai  Falun Gong dan memimpin opini publik.

Pada tahun 2016, stasiun televisi dan surat kabar setempat memuat program-program anti-Falun Gong sebagai bagian pendidikan patriotik Beijing, di bawah komando departemen propaganda komite kota.

Program-program tersebut, termasuk 60.000 makalah, 8.000 iklan, dan 5 seri kolom, menjangkau lebih dari 150.000 penduduk setempat, menurut laporan tersebut. (Vv)

Ekspansi Taliban Meluas Saat AS Sepenuhnya Menarik Tentaranya dari Afghanistan

NTD

Presiden Biden AS mengumumkan pada Kamis (8/7/2021) menyatakan akan menyelesaikan penarikan diri pasukan AS dari Afghanistan sebelum akhir Agustus.

Setelah bertemu dengan kepala militer dan pejabat keamanan nasional, Biden secara resmi memberikan batas waktu terakhir untuk menarik pasukan dari Afghanistan.

Biden mengatakan bahwa ada dua alasan bagi Amerika Serikat dari Afghanistan, pertama, adalah menghukum Bin Laden dan yang kedua adalah memerangi organisasi yang terus menyerang sekutu. Sekarang dua tujuan tersebut telah dilaksanakan, AS harus membuat keputusan penarikan. 

Namun demikian, sesuai dengan perjanjian yang dicapai di Afghanistan tahun lalu, militer AS semuanya harus angkat kaki dari Afghanistan pada bulan Mei tahun ini.

Sejauh ini, kegiatan penarikan tentara AS dari Afghanistan telah menyelesaikan lebih dari 90%. Akan tetapi aktivitas bersenjata Taliban di Afghanistan meningkat. Taliban gencar  dengan kampanye untuk memperluas wilayahnya. Sehingga dikhawatirkan menjadi peningkatan ancaman bagi pemerintah. 

Namun demikian, Biden percaya bahwa Afghanistan saat ini benar-benar mampu, ada tentara dan peralatan untuk melawan ancaman Taliban. Ia  juga mengatakan rakyat Afghanistan harus membuat keputusannya sendiri.

Biden berkata : “Harus rakyat Afghanistan sendiri memutuskan pemerintahan seperti apa yang mereka inginkan, dan bukan dari kami memaksakan pemerintahan kepada mereka. ”  (hui)

Tingkat Vaksinasi Kota Ruili, Yunnan, Tiongkok Hampir 97%, Tetapi Masih Tidak dapat Membendung Varian Delta

0

Luo Tingting

Situasi epidemi di Kota Ruili, Provinsi Yunnan, Tiongkok kembali memanas, tingkat vaksinasi penduduk lokal di atas 18 tahun hampir 97%, tetapi masih sulit menghadapi invasi virus varian Delta. Efektivitas vaksin Tiongkok kembali dipertanyakan

Menurut informasi dari Pusat Kerja Pencegahan dan Pengendalian Epidemi Kota Ruili, blokade lokal telah diperluas lebih lanjut. Mulai pukul 14:00 pada 8 Juli, seluruh Distrik Pengembaraan Kota Ruili akan dikarantina di rumah.

Wilayah perkotaan utama Ruili telah ditutup untuk pengendalian pada 7 Juli, semua warga diisolasi di rumah, dan komunitas Jie Gao Guomen di pelabuhan perbatasan telah disesuaikan dengan zona berisiko tinggi.

Dalam empat hari terakhir dari 4 hingga 7 Juli, jumlah orang yang terinfeksi epidemi lokal di Ruili meningkat menjadi 23 kasus. 

Pada 7 Juli pukul 24:00, saat ini ada 92 kasus yang dikonfirmasi di Provinsi Yunnan yakni 23 kasus domestik dan 69 kasus impor, dan 15 kasus infeksi tanpa gejala atau diimpor dari luar negeri. Dikarenakan Komunis Tiongkok secara konsisten menyembunyikan situasi epidemi yang sebenarnya, data resmi dapat menyusut secara drastis.

Saat ini, semua sekolah lokal dan berbagai lembaga pelatihan mulai menghentikan belajar mengajar. Kecuali supermarket untuk pasokan harian, pasar hasil pertanian, rumah sakit, dan apotek, semua tempat usaha lainnya juga ditutup. Adapun industri katering hanya bisa mengantarkan makanan.

Sebuah video yang diposting oleh netizen menunjukkan bahwa pada malam 6 Juli, ada orang-orang yang mengenakan APD dan polisi berpatroli di jalan-jalan.

Sebelum merebaknya epidemi ini, Prefektur Dehong, Provinsi Yunnan, di mana Kota Ruili berada, sudah mendorong gencarnya vaksinasi. Menurut berita dari situs CCTV pada 6 Juli, pada 4 Juli saja, tingkat vaksinasi orang yang harus disuntik di Prefektur Dehong (cocok untuk vaksinasi di atas 18 tahun) mencapai 96,92%, peringkat pertama di Provinsi Yunnan.

Namun demikian, masih sulit untuk menghadapi invasi virus varian Delta. Sedangkan epidemi terus memanas. Efektivitas vaksin Tiongkok sekali lagi dipertanyakan oleh dunia luar.

Ruili berbatasan dengan Muse di Myanmar. Kota ini merupakan pelabuhan perbatasan penting antara Tiongkok dan Myanmar. Sejak September tahun lalu, kota kecil ini telah mengalami 4 epidemi lokal. 

Beberapa netizen mengatakan bahwa terakhir kali wabah di Ruili, memaksa semua orang untuk mendapatkan vaksin buatan dalam negeri. Tingkat vaksinasi mendekati 100%, yang merupakan pencapaian politik. 

Para pejabat mengetahui bahwa vaksin Tiongkok tidak akan berfungsi. Jika terdapat serangan satu kasus di kota, maka semua orang harus dikurung di rumah.

ABC Business Channel (CNBC) mengutip data dari “Our World In Data” pada 7 Juli, merujuk pada 36 negara dengan lebih dari 1.000 diagnosis baru per juta orang setiap minggu pada 6 Juli. Di antara 36 negara ini, negara-negara di mana lebih dari 60% populasi di wilayah tersebut telah menerima setidaknya satu dosis vaksin.

Dari 6 negara, 5 di antaranya menggunakan vaksin yang diproduksi di Tiongkok, antara lain UEA, Seychelles, Mongolia, Uruguay, dan Chili.

The New York Times mengungkapkan pada akhir Juni, bahwa empat negara yang terutama menggunakan vaksin China Sinopharm  dan vaksin Kexing-Seychelles, Chili, Bahrain dan Mongolia, saat ini termasuk di antara negara-negara yang paling parah terkena dampaknya.

Ikatan Dokter Indonesia juga menyatakan bahwa di antara 26 dokter yang meninggal dunia terinfeksi pada Juni lalu, setidaknya 10 orang diantaranya telah menerima 2 dosis Vaksin Tiongkok Kexing.

Pejabat kesehatan Kosta Rika mengatakan pada 16 Juni, bahwa efisiensi vaksin Kexing terlalu rendah dan mereka mempertimbangkan untuk menolak vaksin tersebut.

Shao Yiming, seorang ahli dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Komunis Tiongkok, pernah mengatakan kepada wartawan pada 8 Juni bahwa vaksin Tiongkok diposisikan sebagai “pencegahan penyakit” dan bukan sebagai “pencegahan infeksi.” Kemungkinan infeksi masih ada setelah divaksinasi. (hui)

6 Negara yang Sudah Menggelar Vaksinasi Masih Dilanda Epidemi Serius, 5 di Antaranya Bergantung Vaksin Tiongkok

0

Zhu Ying

Media AS CNBC baru-baru ini mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berbagai pemerintah, dan peneliti Universitas Oxford,  menemukan bahwa pada 6 Juli, bahwa ada 36 negara per juta orang di dunia, terdapat lebih dari 1.000 kasus baru yang dikonfirmasi setiap minggu. 

Di antara 36 negara ini, 6 negara memiliki tingkat vaksinasi tertinggi, akan tetapi tingkat infeksi pneumonia Komunis Tiongkok juga tinggi. Ke-6 negara ini adalah: Uni Emirat Arab, Seychelles, Mongolia, Uruguay, Chili, dan Inggris.

Menurut laporan tersebut, lebih dari 60% warga di enam negara ini telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, tetapi setelah penyebaran virus varian Delta, jumlah infeksi di negara-negara ini terus melonjak meningkat. Di antaranya, lima negara itu sangat bergantung pada vaksin buatan Tiongkok. Sehingga menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang efektivitas vaksin buatan Tiongkok.

Bahkan, negara-negara Eropa juga menemukan situasi di atas baru-baru ini. Sebuah laporan di situs web Deutsche Welle bahasa Tionghoa pada 29 Juni menunjukkan bahwa Seychelles, Chili, Bahrain dan Mongolia saat ini adalah negara yang paling parah terkena dampak di dunia. Akan tetapi, keempat negara ini memiliki tingkat vaksinasi yang lebih tinggi daripada Jerman. Bahkan, jauh lebih tinggi dari negara maju.

Menurut laporan tersebut, tingkat vaksinasi tertinggi di Seychelles dan negara-negara lain telah mencapai 68%, sementara jumlah orang yang telah menyelesaikan dua dosis vaksinasi di Jerman saat ini hanya mencapai 34% dari total penduduk. 

Namun demikian, jumlah infeksi per juta di Seychelles per minggu adalah 1.438 kasus, dan  Mongolia adalah 735 kasus; sebaliknya, jumlah infeksi per 100.000 di Jerman per minggu kurang dari 10 kasus.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa empat negara termasuk Seychelles sebagian besar divaksinasi dengan vaksin buatan Tiongkok, karena jauh lebih mudah untuk mendapatkan vaksin Tiongkok daripada vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca dan Johnson & Johnson. Meski demikian, negara-negara ini memiliki tingkat keparahan epidemi. Kejadian ini  tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat bagi “diplomasi vaksin” pemerintahan Komunis Tiongkok.

Laporan lebih lanjut menunjukkan bahwa Komunis Tiongkok ingin meningkatkan citra internasionalnya, dengan mengekspor vaksin pneumonia Komunis Tiongkok. Bahkan, telah menjual sekitar 760 juta dosis vaksin ke negara lain. Sejauh ini sekitar 300 juta dosis yang dijual, 80% dari yang dijual ke Amerika Selatan dan negara-negara Asia Pasifik.

Meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memasukkan vaksin Sinovac dan Sinopharm yang dikembangkan di Tiongkok dalam daftar penggunaan darurat, akan tetapi kedua vaksin tersebut tidak memiliki data klinis untuk mengevaluasi efektivitas populasi lansia. Bahkan, tidak satu pun dari vaksin ini disertifikasi oleh Uni Eropa dan FDA AS yang paling diakui di dunia. Selain itu, belum mempublikasikan data klinis Fase III dalam jurnal medis internasional kelas satu.

Kinerja vaksin Sinopharm maupun sinovac dari Tiongkok dengan memancing respons kekebalan manusia dengan  melemahkan atau “menonaktifkan” virus. Secara umum, vaksin yang tidak aktif lebih mudah diproduksi. Sedangkan persyaratan penyimpanan dan transportasinya juga lebih rendah daripada vaksin Pfizer-BioNTech dan Moderna yang dikembangkan menggunakan teknologi messenger RNA. 

Namun demikian, respon imun yang diinduksi oleh vaksin yang tidak aktif, lebih lemah dibandingkan dengan vaksin yang dikembangkan oleh teknologi RNA. Baru-baru ini, efektivitas vaksin Tiongkok semakin dipertanyakan di luar negeri.  Kedua vaksin tersebut memiliki kekurangan data penelitian tentang efektivitasnya terhadap varian Delta. (Hui)

Indonesia Beralih ke Vaksin AS Saat Jumlah Paparan dan Kematian Bertambah

oleh Li Yun

Epidemi di Indonesia semakin serius, dalam beberapa hari terakhir, jumlah orang yang terpapar mencapai angka mendekati 40.000 per hari. Pemerintah AS pada 9 Juli mengumumkan kesediaan mengirimkan 3 juta dosis vaksin Moderna ke Indonesia dari 4 juta dosis sebagai bantuan untuk penanganan darurat.

Mengingat fakta bahwa jumlah kasus warga terpapar dan kematian malahan meningkat bukan berkurang setelah menggunakan vaksin buatan perusahaan biofarmasi Tiongkok Sinovac Biotech Ltd. (Kexing). Pihak berwenang Indonesia memutuskan untuk menggunakan vaksin booster produksi Amerika Serikat Moderna bagi para staf medis yang bertugas di garis depan.

Pada 9 Juli, pemerintah Biden mengirimkan 3 juta dosis vaksin Moderna ke Indonesia. Ini adalah pengiriman gelombang pertama dari 4 juta dosis yang akan dikirimkan oleh Amerika Serikat. 

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan dalam konferensi pers : “Selain memberikan vaksin, kami juga sedang berupaya untuk membantu peningkatan respons keseluruhan terhadap epidemi komunis Tiongkok (COVID-19) di Indonesia”.

Ia juga mengatakan : “Kami memahami bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi situasi yang sulit dengan lonjakan kasus COVID-19. Kami tidak rela melihat mereka yang terkena dampak dari epidemi ini”. 

Saat ini, Indonesia sedang berjuang melawan varian Delta yang virusnya jauh lebih menular, yang telah menyebabkan rekor jumlah kasus paparan baru termasuk kematian yang diakibatkannya.

Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan kepada VOA bahwa ini, adalah jumlah bantuan vaksin terbesar yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Amerika Serikat berencana untuk menyumbangkan 4 juta dosis vaksin ke Indonesia, dan 1 juta dosis sisanya akan dikirimkan dalam waktu dekat.

Pemerintah AS juga akan mengirimkan 500.000 dosis vaksin Johnson & Johnson ke Moldova, yang juga merupakan batch pertama vaksin yang dibagikan oleh Amerika Serikat ke negara Eropa. Selain itu, Amerika Serikat akan mengirimkan 1,5 juta dosis vaksin Johnson & Johnson ke Nepal dan 500.000 dosis vaksin Moderna ke Bhutan.

Hal yang perlu mendapat perhatian kita adalah, bahwa Indonesia sebelumnya sangat mengandalkan vaksin buatan perusahaan biofarmasi Tiongkok Sinovac Biotech Ltd. (Kexing). Bahkan, telah membeli 188,5 juta dosis vaksin Sinovac, menyuntikkan vaksin tersebut untuk jutaan orang staf medis, tetapi sekarang masih ada ribuan orang yang positif terpapar virus komunis Tiongkok.

Kepada DPR-RI, Dr. Slamet Budiarto, SH, MH.Kes, Waketum Ikatan Dokter Indonesia mengatakan bahwa banyak dokter dan tenaga medis telah divaksinasi dengan dua dosis vaksin Sinovac dan masih positif terinfeksi atau bahkan meninggal dunia.

Sebuah serikat medis dan perawat Indonesia mengatakan bahwa antara bulan Februari hingga Juni tahun ini, setidaknya 20 orang dokter dan 10 orang perawat meninggal karena terpapar COVID-19 meskipun mereka sudah disuntik dengan vaksin Sinovac. 

Menurut data dari lembaga independen lain, bahwa sejak bulan juni tahun ini, sudah ada 131 orang tenaga medis telah meninggal karena epidemi. Pada bulan Juli ini saja sudah ada 50 orang tenaga medis yang meninggal dunia.

Sementara itu, Pada 9 hari pertama Juli 2021 pukul 14.00 WIB, LaporCovid-19 mencatat setidaknya 86 tenaga kesehatan yang meninggal dunia  akibat Covid-19. Total jumlah kematian tenaga kesehatan yang tercatat oleh LaporCovid-19 per 9 Juli pukul 14.00 WIB adalah 1.183 tenaga kesehatan. 

Pada 9 Juli, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan 1 dosis vaksin booster buatan AS ‘Moderna’ kepada 1,47 juta staf medis di seluruh Indonesia. 

Ia berkata : “Hanya staf medis yang bisa mendapatkan suntikan ketiga, karena staf medis harus berkontak dengan virus dalam jumlah besar setiap harinya, dan mereka harus dilindungi dengan segala cara”.

Pemerintah Indonesia baru-baru ini telah mengizinkan penggunaan vaksin Moderna dalam keadaan darurat.

Menanggapi semakin memburuknya epidemi, pemerintah Indonesia percaya bahwa penyebab utamanya adalah strain virus varian Delta. 

Selain itu juga mempertanyakan tentang efektivitas dari vaksin buatan perusahaan biofarmasi Tiongkok. Meski 95% tenaga medis telah divaksinasi lengkap, dan kebanyakan dari mereka disuntik dengan vaksin Sinovac, tetapi angka positif infeksi dan korban tewas tetap meroket.

Ilmuwan utama dalam uji coba vaksin Sinovac di Indonesia juga meninggal dunia Novilia Sjafri Bachtiar karena dugaan terpapar Covid-19. Media Indonesia ‘Sindonews’ memberitakan bahwa Novilia telah dimakamkan sesuai dengan protokol epidemi.

Peningkatan pesat jumlah kasus baru virus komunis Tiongkok di Indonesia telah mendorong sistem kesehatan negara ke tepi jurang krisis. Rumah sakit di seluruh Pulau Jawa sudah nyaris runtuh. Tempat pembaringan di rumah-rumah sakit, oksigen dan staf medis berada dalam keadaan sangat kurang.

Dokter dan sukarelawan mengatakan bahwa banyak orang meninggal di rumah dalam keadaan tanpa tes virus. Jumlah kasus dan kematian yang dilaporkan saat ini tidak secara akurat mencerminkan situasi sebenarnya dari epidemi yang merajalela di Indonesia.

Utusan Khusus Presiden RI, Pemimpin Kerjasama dengan RRT, Menko Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa dalam kasus terburuk, jumlah paparan per hari bisa mencapai 60.000 hingga 70.000 kasus, meskipun hal ini tidak diharapkan terjadi. Menko berjanji akan bertindak cepat untuk menyediakan lebih banyak tempat pembaringan di rumah sakit, peralatan medis, dan oksigen. (sin)

PPKM Darurat di Jawa Timur, 2.014 Prajurit TNI Dilibatkan

ETIndonesia- Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa pengamanan PPKM Darurat di wilayah Jawa Timur didukung oleh tiga matra TNI, yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Total sebanyak 2.014 prajurit yang turut terlibat dalam pengamanan di lapangan.

“Sebanyak 2.014 personel yang terdiri dari TNI-AD, AL dan AU disebar di beberapa daerah Jawa Timur. Penyebaran pasukan itu diharapkan bisa mem-back up kinerja empat pilar hingga tingkat desa,” kata Pangdam saat mendampingi Panglima TNI dan Kapolri di Surabaya, Jumat (9/7/2021) dalam keterangan tertulis.

 Dari 2.014 prajurit, sebanyak 1.300 untuk 26 kabupaten/kota yang masuk level tiga. Kemudian, 954 prajurit untuk 12 kabupaten/kota yang masuk level empat.

 Keberadaan pasukan satuan tempur dan bantuan tempur dari tiga matra TNI itu untuk memastikan mobilitas warga berkurang, hingga meningkatkan adanya 5M. Para prajurit dari jajaran Kodam Brawijaya, Koarmada II dan Lanud Surabaya itu bertugas melaksanakan tracing dan treatment.

 “Jika terkonfirmasi ada yang positif dilanjutkan dengan tracing diharapkan minimal 15 orang yang kontak erat. Dan treatmemt bagi warga desa yang ringan diisolasi mandiri serta diawasi oleh petugas di desa tersebut,” kata Pangdam.

Jika ada gejala, lanjut dia, maka dirujuk ke RS rujukan. “Kalau mekanisme ini berjalan baik, maka diharapkan PPKM Darurat ini dalam dua minggu ke depan bisa menunjukkan hasilnya,” jelasnya.

 Kendati demikian, Suharyanto mengungkapkan jika keberhasilan PPKM Darurat perlu adanya peran serta masyarakat.

“Tolok ukurnya adalah yang isolasi mandiri semakin berkurang, yang dirawat di rumah sakit berkurang, dan yang meninggal akibat Covid-19 pun berkurang,” pungkasnya. (infocovid19.jatimprov.go.id/asr)

Lebih dari 500 Mahasiswa Pascasarjana dari Tiongkok Ditolak Masuk ke Jurusan Sensitif AS

0

Li Yun

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Komunis Tiongkok, Zhao Lijian, pada 6 Juli 2021 menyatakan pada konferensi pers reguler bahwa beberapa mahasiswa Tiongkok baru-baru ini ditolak oleh AS. Alasannya, karena melanggar Keppres No. 10043 yang ditandatangani pada masa pemerintahan Trump saat mengajukan visa ke Amerika Serikat. Pihak Komunis Tiongkok telah menyatakan keprihatinan serius tentang hal ini dan telah mengajukan perwakilan berbicara serius dengan pihak AS.

Lebih dari 500 Mahasiswa Pascasarjana Sains dan Teknik Tiongkok Ditolak oleh AS

Sebelumnya pada hari itu, China Daily menyatakan bahwa seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengungkapkan ketika lebih dari 500 mahasiswa pascasarjana sains dan teknik Tiongkok mengajukan visa ke Amerika Serikat baru-baru ini, mereka dinilai oleh Kedutaan dan Konsulat AS bahwa tidak mematuhi Pasal 212 “Undang-Undang Keimigrasian dan Kebangsaan” AS  dan Keputusan Presiden No. 10043″ sebagai alasan penolakan.

Setelah ditolak oleh AS, mahasiswa pascasarjana sains dan teknik Tiongkok ini baru-baru ini mengeluarkan surat bersama yang meminta AS untuk secara efektif menyelesaikan apa yang disebut “diskriminasi dan penindasan” terhadap mahasiswa Tiongkok.

Menurut laporan tersebut, lebih dari 500 mahasiswa Tiongkok semuanya adalah mahasiswa pascasarjana yang telah mendaftar untuk studi doktoral atau magister di Amerika Serikat. Kebanyakan dari mereka belajar teknik elektro, komputer, mesin, kimia, ilmu material, dan biomedis dan departemen sains dan teknik lainnya.

Universitas yang mereka rencanakan termasuk Universitas Harvard, Universitas Yale, Universitas California, Berkeley, Institut Teknologi Massachusetts dan Universitas Johns Hopkins.

Laporan itu juga mengatakan bahwa sekitar seperempat pelajar Tiongkok yang ditolak visanya menerima beasiswa AS.  Sebagian besar pelajar mengajukan permohonan visa setelah pemerintahan Biden menjabat. Pemerintah Komunis Tiongkok menuduh pemerintahan Biden berusaha memenuhi panggilan universitas-universitas Amerika untuk menyerap sejumlah besar mahasiswa Tiongkok dan menjamin pendapatan uang kuliah di satu sisi, dan di sisi lain “katakan satu hal dan lakukan satu hal.”

Berita itu menjadi pencarian panas di Weibo Tiongkok daratan pada sore hari 6 Juli, dengan volume bacaan kumulatif 320 juta.

Sejumlah netizen mengatakan bahwa laporan tersebut tidak menjelaskan, bahwa alasan penolakan adalah bahwa orang-orang ini akan kembali ke Tiongkok setelah mereka belajar, Banyak dari mereka berasal dari “Tujuh Putra Pertahanan Nasional.” Universitas Peking dan Universitas Tsinghua semuanya pergi ke Amerika Serikat dan belum melihat penolakan visa.

Netizen lainnya mengatakan: “Data sebenarnya harus beberapa kali jumlah orang yang ditolak. 500 orang ini hanya statistik. Ada ribuan orang yang telah mengubah arah dan belum apply visa.”

Radio Free Asia mengutip seorang mahasiswa Tiongkok yang melanjutkan studi untuk gelar PhD di Universitas Purdue di Amerika Serikat mengatakan bahwa, visa mahasiswa ini diperkirakan akan ditolak.

Mahasiswa Tiongkok itu berkata: Apa latar belakang dari 500 orang ini? “Kami belum mendapatkan pemahaman yang rinci. Sejauh yang saya tahu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah AS masih spesifik. Ini bukan tanpa sebab. Saya percaya ini. Lebih dari 500 orang pasti ada sesuatu yang ditemukan oleh petugas visa.”

Komunis Tiongkok Mengirim Mata-mata yang Memicu Gelombang Penolakan Visa

Dalam beberapa tahun terakhir, Komunis Tiongkok mengirim para mahasiswa ke luar negeri sebagai mata-mata dalam skala besar. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya menolak untuk menerima pelajar dari Tiongkok. Akibatnya banyak impian pelajar dari Tiongkok yang tak bersalah untuk belajar di luar negeri menjadi gagal. 

Pada 29 Mei 2020, Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat itu menandatangani Kepres No. 10043, menangguhkan dan membatasi penerbitan visa untuk pelajar Tiongkok, sarjana tamu, dan peneliti dengan latar belakang integrasi militer-sipil.

Menurut laporan media AS, Presiden Trump mengeluarkan larangan No. 10043, terutama ditujukan untuk 3.000 mahasiswa pascasarjana Tiongkok yang belajar di Amerika Serikat. Isinya tidak hanya untuk menolak visa, tetapi juga untuk mendeportasi mereka. Alasannya, para mahasiswa pascasarjana itu terhubung dengan “Militer Komunis Tiongkok”. Bahkan, beberapa dari mereka terlibat dalam pekerjaan penelitian pada proyek-proyek penting di Amerika Serikat.

Amerika Serikat menduga bahwa para mahasiswa Tiongkok yang terlibat operasi spionase dan pencurian kekayaan intelektual di Amerika Serikat, akan membawa risiko keamanan nasional. Namun, karena “mata-mata” Tiongkok yang belajar di Amerika Serikat semuanya menggunakan identitas palsu, sulit untuk membedakan identitas yang benar dan palsu dari mahasiswa Tiongkok.

Pada September tahun yang sama, Amerika Serikat mencabut visa lebih dari 1.000 warga negara Tiongkok di Amerika Serikat. Alasannya untuk “mencegah pencurian dan penggelapan lain dari penelitian sensitif.” 

Sebagian besar pemegang visa yang dicabut ini, memiliki latar belakang belajar dan meneliti di perguruan tinggi atau universitas “Tujuh Pertahanan Nasional” Komunis Tiongkok, atau didanai oleh China Scholarship Council (CSC).

“Mata-mata Akademis” Komunis Tiongkok Menyusup ke AS

Direktur Biro Investigasi Federal AS Christopher Wray memperingatkan dalam sidang Senat AS, bahwa “mata-mata akademis” Komunis Tiongkok menyusup ke seluruh bagian Amerika Serikat. Tujuannya, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat Amerika.

Joe Augustyn, mantan pejabat CIA di Amerika Serikat, juga menyatakan bahwa badan intelijen Komunis Tiongkok tidak mengizinkan mata-mata terlatih untuk menyusup ke universitas dan perusahaan Amerika. Akan tetapi secara strategis menggunakan beberapa lapisan masyarakat dari kalangan mahasiswa.

Augustyn mengatakan bahwa Komunis Tiongkok mengizinkan mahasiswa Tiongkok untuk bertindak sebagai “mata-mata internal” atau “influencer tersembunyi” di kampus. Setelah tindakan tersebut terungkap, Komunis Tiongkok sering menyangkalnya sama sekali dan memisahkan diri (badan intelijen Komunis Tiongkok) dari mahasiswa.

William Evanina, direktur Pusat Kontra Intelijen dan Keamanan Nasional AS, juga mengatakan pada sebuah seminar yang diadakan di Aspen Institute pada Februari 2019: “Kami mengizinkan sekitar 350.000 siswa Tiongkok untuk datang ke Amerika Serikat setiap tahun. Belajar di luar negeri, sebagian besar ini dari mahasiswa legal, dan mereka telah melakukan studi dan penelitian dengan baik di Amerika Serikat.”

Namun, Evanina menekankan bahwa di antara orang-orang ini, beberapa telah menjadi alat bagi Komunis Tiongkok untuk terlibat dalam kegiatan jahat di Amerika Serikat.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pencurian kekayaan intelektual Amerika dan hasil penelitian ilmiah oleh mahasiswa dan cendekiawan Tiongkok telah sering terungkap. Pada Januari 2020, FBI menangkap ketua Departemen Kimia di Universitas Harvard dan dua peneliti Tiongkok.

Salah satu penelitinya adalah Ye Yanqing, seorang Letnan Tentara Komunis Tiongkok. Ia dituduh menyembunyikan latar belakang militernya saat mengajukan visa. Selama studinya di Universitas Boston, ia mengumpulkan informasi dari dua ilmuwan di bidang robot dan komputer di akademi militer AS. Ia mengirimkannya kembali ke Tiongkok. Peneliti lain, Zheng Zaosong, mencoba menyelundupkan 21 botol sampel biologis kembali ke Tiongkok dan ditangkap di Bandara Internasional Boston.

Pemerintah Biden Melonggarkan Visa bagi Pelajar Tiongkok

Meskipun pemerintahan Trump telah berulang kali memperketat pembatasan visa untuk pelajar Tiongkok, pemerintahan Biden menyatakan pada 27 April bahwa mereka akan melonggarkan pembatasan visa bagi pelajar Tiongkok dan negara lain yang pergi ke Amerika Serikat pada musim gugur ini. Opini publik umumnya percaya bahwa pemerintahan baru telah menunjukkan sikap kerja sama dengan Tiongkok di bidang pendidikan.

Namun demikian, sejak pemerintahan Biden berkuasa, pelajar dan cendekiawan Tiongkok ke Amerika Serikat telah ditolak visanya, digeledah dan diinterogasi di bandara. Bahkan dipulangkan dengan pesawat yang sama, dan diwawancarai oleh badan keamanan AS telah sering terjadi.

Pada Mei tahun ini, seorang pelajar Tiongkok yang berencana untuk belajar di Amerika Serikat ditolak oleh Kedutaan Besar dan Konsulat AS, dikarenakan ayahnya adalah seorang polisi Komunis Tiongkok.

Kedutaan Besar AS mengeluarkan surat keputusan yang menegaskan instruksi Menteri Luar Negeri AS untuk berhenti mengeluarkan visa bagi pasangan dan anak-anak dari personel tugas aktif seperti Biro Imigrasi Komunis Tiongkok (Administrasi Imigrasi), Kementerian Keamanan, dan Kementerian Keamanan Publik.

Pada Juni, media luar negeri mensurvei 310 siswa Tiongkok yang ditolak visanya dan menemukan bahwa sebagian besar siswa yang ditolak visanya belajar di Universitas Penerbangan dan Astronautika Beijing, Institut Teknologi Beijing, Institut Teknologi Harbin, Universitas Teknik Harbin,  Universitas Politeknik. , Universitas Aeronautika dan Astronautika Nanjing, Universitas Sains dan Teknologi Nanjing, dan Universitas Pos dan Telekomunikasi Beijing.

Sebagian besar mahasiswa di perguruan tinggi dan universitas ini telah menerima dana dari Dewan Beasiswa Tiongkok dari Komunis Tiongkok. Oleh karena itu, alasan penolakan pemerintah AS dikarenakan mereka menduga mahasiswa Tiongkok ini belajar di luar negeri dengan “misi khusus”.  (hui)

Oknum di TPU Cikadut Bandung yang Meminta Biaya Pemakaman Jenazah COVID-19 kepada Pihak Keluarga Hingga Rp 4 Juta Ditindak

ETIndonesia- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberhentikan seorang petugas pemikul di TPU Cikadut karena diduga melakukan pungutan liar (pungli). Saat ini, oknum tersebut juga tengah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian.

“Oknum yang bersangkutan kami tindak tegas dengan pemberhentian. Oknum yang bersangkutan juga sedang menjalani pemeriksaan di Polsek setempat,” tegas Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, Minggu (11/07/2021) dalam keterangan tertulisnya.

Wakil wali kota menegaskan, dugaan pungli ini tidak bisa ditolelir. Mengingingat penanganan terkait Covid-19 ini merupakan masalah kemanusiaan yang tidak memandang perbedaan latar belakang.

“Saya tidak ingin main-main dengan urusan Covid-19. Siapapun yang memanfaatkan situasi apalagi tidak punya rasa empati akan ditindak tegas karena ini urusan kemanusiaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bandung, Bambang Suhari menjelaskan, oknum petugas lapangan di TPU Cikadut yang diduga melakukan pungli tersebut merupakan tenaga pemikul tambahan.

Tenaga pemikul tambahan adalah petugas yang diakomodir pada Februari 2021 lalu untuk membantu proses pemikulan jenazah.

“Oknum tersebut bernama Redi, bukan Staf UPT TPU Cikadut. Tapi yang bersangkutan petugas pemikul jenazah yang kami angkat Februari 2021 menjadi PHL pemikul jenazah, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di TPU Cikadut,” jelasnya.

Ia menegaskan, sebenarnya seluruh tenaga tambahan tersebut telah dibayar pemkot sesuai UMK dan tidak pernah telat pembayarannya.

Bambang mengatakan, TPU Cikadut sudah ditetapkan khusus untuk pemakaman semua jenazah yang diduga terkait Covid-19. Tanpa harus membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Bambang memastikan seluruh layanan pemakaman jenazah Covid-19 di TPU Cikadut gratis, karena upah para petugas PHL tersebut sudah dibayar oleh Pemkot Bandung.

Bambang mengaku telah menugaskan UPT TPU Cikadut untuk mendatangkan bantuan petugas tambahan dari TPU lainnya. Hal ini mengantisipasi guna mengisi kekosongan apabila ada tenaga pemikul yang tidak bertugas.

“Saya sudah menugaskan untuk mengerahkan tenaga dari TPU Nagrog dan TPU Cikutra. Untuk membantu proses pemikulan di TPU Cikadut,” katanya. (asr)

Satgas Minta Masyarakat Patuhi Aturan PPKM Darurat Terkait Mobilitas Warga

0

ETIndonesia- Pemerintah melakukan berbagai penyesuaian pada sektor esensial dan kritikal selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Hal ini dilakukan setelah mencermati perkembangan PPKM Darurat yang diterapkan mulai 3 – 20 Juli 2021. 

Dengan adanya penyesuaian ini, semua pihak diminta mematuhi sepenuhnya. Sehingga mobilitas masyarakat di masa PPKM ini dapat ditekan dan penularan yang terjadi di masyarakat dapat semakin menurun. Dan bagi yang melanggar, akan ditindak tegas.

“Penting untuk diingat, bagi siapapun yang melanggar akan ditindak tegas bahkan sampai dicabut izinnya,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam Keterangan Pers Harian PPKM Darurat, Kamis (8/7/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden. 

Penyesuaian untuk sektor kritikal, utamanya yang  bergerak di sektor kesehatan dan keamanan, diizinkan bagi pegawainya melakukan 100% WFO atau bekerja di kantor sepenuhnya. Namun harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. 

Hal yang sama juga diperbolehkan khusus pada aktivitas di bidang energi, logistik makanan, petrokimia, bahan bangunan, objek vital strategis nasional, proyek strategis nasional, konstruksi dan utilitas dasar. 

Pada bidang-bidang tersebut, aktivitas produksi konstruksi atau pelayanannya dapat beroperasi maksimal 100%. “Meski demikian, untuk operasional kantor pendukung harus menerapkan WFO maksimal 25%,” lanjutnya. 

Untuk sektor esensial seperti bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan serta industri orientasi eskpor dapat melakukan WFO maksimal 50% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 

Khusus industri orientasi ekspor, wilayah perkantoran pendukung operasional hanya dapat melakukan WFO maksimal 10% staff. Sedangkan untuk sektor non esensial, diwajibkan tetap melakukan work from home (WFH) 100% atau bekerja dari rumah saja.  (asr)

Mutasi Abnormal Varian Lambda dari Peru yang Menyerang 31 Negara Menimbulkan Kekhawatiran

NTD

Kasus terpapar virus komunis Tiongkok atau COVID-19 varian Lambda terus bertambah di Amerika Latin. Menurut data WHO, varian Lambda menyumbang sepertiga dari kasus baru paparan COVID-19 di Chili. Para peneliti khawatir penyebarannya mungkin akan semakin cepat dan tingkat kematiannya juga akan semakin tinggi.

Varian Lambda juga dikenal sebagai varian C.37 yang oleh WHO didaftarkan sebagai varient of interest pada Juni tahun ini, Kini varian tersebut telah menyebar ke 31 negara di seluruh dunia, termasuk Inggris, Israel, dan Australia, yang kasusnya telah terdeteksi.

‘Financial Times’ melaporkan bahwa Jeff Barrett, kepala proyek gen COVID-19 di Wellcome Sanger Institute di Inggris, mengatakan bahwa dibandingkan dengan varian lain, Lambda memiliki serangkaian mutasi yang cukup tidak biasa. Ada sekelompok mutasi bernama L452Q, mirip dengan L452R Delta yang dapat meningkatkan infektivitas virus.

Sebuah makalah pracetak yang diterbitkan pada 1 Juli oleh Universitas Santiago de Chile menyebutkan, sebuah penelitian melalui pengambilan sampel serum staf medis lokal yang telah divaksinasi dengan 2 dosis vaksin produksi perusahaan Kexing Tiongkok (Sinovac)  menemukan bahwa, virus varian Lambda lebih menular daripada varian Gamma Brasil dan varian Alpha Inggris.

Mutasi protein lonjakannya lebih mudah untuk menghindari antibodi yang dihasilkan oleh vaksin. Mungkin saja dalam waktu dekat WHO akan mendaftarkan varian ini sebagai varient of concern. (Sin)