Home Blog Page 792

Duterte Mengancam akan Menjebloskan Warganya yang Menolak Vaksinasi ke Sel Tahanan

0

NTD

Filipina yang berpenduduk sekitar 110 juta jiwa, sudah ada lebih dari 1,3 juta orang yang terinfeksi dan lebih dari 23.000 orang meninggal karenanya. Tercatat hingga 20 Juni, lebih dari 5,1 juta orang di Filipina telah menerima setidaknya satu dosis vaksinasi.

Data ini menunjukkan bahwa tingkat penduduk yang telah divaksin baru mencapai sekitar 4,64%, cukup lambat kemajuannya, padahal pemerintah mengharapkan setidaknya 70 juta orang penduduk sudah mendapatkan vaksinasi pada tahun ini. 

Presiden Rudrigo Duterte pada (22/6/2021) melalui siaran TV menyampaikan : “Anda dapat memilih sendiri untuk mendapatkan vaksinasi atau saya memasukkan ke dalam sel tahanan”.

“Jangan salah memahami maksud saya. Negara kita sedang berada dalam krisis. Saya hanya kesal karena orang-orang tidak mau mengikuti pengaturan pemerintah”, katanya.

Pembicaraan Duterte di TV ini bertentangan dengan pernyataan pejabat kesehatan sebelumnya yang mengatakan bahwa, mereka mendesak penduduk untuk menerima vaksinasi, tetapi apakah mereka bersedia divaksin atau tidak itu murni bersifat sukarela.

Garvez, kepala eksekutif satuan tugas anti-epidemi antar departemen pemerintah Filipina yang bertanggung jawab untuk pengadaan vaksin mengatakan pada 15 Juni, bahwa Filipina sejauh ini telah menerima 12.705.870 dosis vaksin COVID-19. Di antara vaksin tersebut, 59% nya atau 7,5 juta dosis adalah vaksin buatan Tiongkok Sinovac. (hui)

Ledakan Pandemi Meluas : 11 Poin Penguatan PPKM Mikro dari WFH di Zona Merah 75%, Kegiatan Ibadah Ditiadakan Hingga Kegiatan Publik Ditutup

ETIndonesia – Sejumlah provinsi di Indonesia mengalami lonjakan kasus dari kasus terkonfirmasi dan angka kematian. Bahkan mengalami peningkatan keterisian rumah sakit.

Melansir dari siaran pers dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Senin (21/6/2021) untuk mengatasi peningkatan kasus yang terjadi, Pemerintah melakukan penguatan PPKM Mikro dengan beberapa perubahan ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Berikut aturan yang dibuat :

NoKegiatan/AktivitasTempat/LokasiPembatasan Kegiatan Masyarakat
1.Kegiatan Perkantoran/Tempat KerjaPerkantoran Pemerintah (Kementerian/Lembaga/Daerah) Perkantoran BUMN/BUMD/SwastaZona Merah: WFH 75% dan WFO 25%. Zona Lainnya: WFH 50% dan WFO 50%. Penerapan protokol kesehatan lebih ketat, pengaturan waktu kerja bergiliran, saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain. Pengaturan lebih lanjut dari K/L terkait dan Pemerintah Daerah.
2.Kegiatan Belajar MengajarSekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/PelatihanZona Merah: dilakukan secara Daring. Zona Lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian DikbudRistek, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
3.Kegiatan Sektor EsensialLokasi sektor esensial, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional Tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, super market), baik yang berdiri sendiri maupun di Pusat Perbelanjaan/MallDapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
4.Kegiatan RestoranWarung makan, Rumah makan, Restoran, Kafe, Pedagang Kaki lima, Lapak jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di Pusat Perbelanjaan/MallMakan/minum di tempat, paling banyak 25% kapasitas. Pembatasan jam operasional s.d. Pukul 20.00. Layanan pesan-antar/dibawa pulang sesuai jam operasional restoran. Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
5.Kegiatan di Pusat Perbelanjaan/MallPusat Perbelanjaan, Mall, Pusat PerdaganganPembatasan jam operasional s.d. Pukul 20.00. Pembatasan pengunjung paling banyak 25% kapasitas.
6.Kegiatan KonstruksiTempat konstruksi, lokasi proyekDapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
7.Kegiatan IbadahTempat Ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Tempat Ibadah lainnya)Zona Merah: ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman. Zona Lainnyasesuai pengaturan dari Kementerian Agama, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
8.Kegiatan di Area PublikArea publik (Fasilitas umum, Taman umum, Tempat Wisata umum, area publik lainnya)Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman. Zona Lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, pengaturan dari Pemerintah Daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
9.Kegiatan Seni, Budaya, Sosial KemasyarakatanLokasi kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunanZona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman. Zona Lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, pengaturan dari Pemerintah Daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat. Kegiatan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% kapasitas, tidak ada hidangan makanan di tempat.
10.Rapat, Seminar, Pertemuan LuringLokasi Rapat/Seminar/Pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunanZona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman. Zona Lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, pengaturan dari Pemerintah Daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
11.Transportasi UmumKendaraan umum, Angkutan massal, Taksi (konvensional dan online), Ojek (online dan pangkalan), Kendaraan sewa/rentalDapat beroperasi, dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional oleh Pemerintah Daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Adapun kebijakan di hulu yaitu yang terkait dengan penguatan PPKM Mikro, serta peningkatan pelaksanaan Testing dan Tracing, antara lain:

  1. Penguatan PPKM Mikro dengan pengetatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, yang akan diberlakukan pada 22 Juni – 5 Juli 2021;
  2. Peningkatan jumlah Testing yang harus dilakukan oleh seluruh daerah, terutama daerah dengan jumlah dan tingkat Kasus Aktif tertinggi, minimal harus sudah memenuhi Standar WHO;
  3. Peningkatan pelaksanaan Tracing di tingkat komunitas mikro (Desa/RT/RW) dengan mengoptimalkan peran Posko Desa sesuai penerapan PPKM Mikro;
  4. Pimpinan Daerah harus menargetkan Positivity Rate di bawah 5%, dengan intensifikasi Testing dan Tracing; dan
  5. Percepatan vaksinasi melalui peningkatan jumlah vaksinasi dengan target 1 juta suntikan per hari pada akhir Juni atau awal Juli 2021, dan penyiapan Sentra Vaksinasi di tempat sumber keramaian kegiatan masyarakat (Pelabuhan, Bandara, Terminal, Pasar, dll).

Sedangkan, berbagai kebijakan di hilir antara lain:

  1. Target Penambahan Tempat Tidur (TT Isolasi dan TT ICU) di RS hingga mencapai 40% dari kapasitas RS, dan penambahan TT Isolasi di Rusun Nagrak – Cilincing yang berkapasitas 2.550 TT dan di Rusun Pasar Rumput dengan kapasitas 3.986 TT;
  2. Pemenuhan kebutuhan tambahan Tenaga Kesehatan, Alat Kesehatan dan Obat-obatan, untuk memenuhi tambahan TT Covid-19 di seluruh RS (sesuai pedoman Kemenkes) dan untuk Pemanfaatan Rusun Isolasi Covid-19;
  3. Pimpinan Daerah harus memastikan peningkatan kapasitas TT untuk Covid-19 akan tercapai, agar bisa mengendalikan kenaikan BOR;
  4. Penyediaan fasilitas hotel untuk isolasi dan untuk pelaksanaan karantina bagi para PMI.

(Kemenko Perekonomian/asr)

Tak Cukup Bukti Kemanjuran untuk COVID-19, Badan POM Sebut Ivermectin adalah Obat Keras untuk Infeksi Kecacingan

ETIndonesia – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengomentari laporan sejumlah media terkait penggunaan Ivermectin yang menunjukkan potensi efek penyembuhan terhadap COVID-19.  Meski demikian, masih ada penjelasan yang tak utuh yang mampu membuktikan tentang kemanjurannya dalam pengobatan terhadap pasien COVID-19.

“Publikasi tersebut tidak cukup untuk digunakan sebagai bukti khasiat Ivermectin untuk COVID-19 karena banyak faktor lain yang juga dapat berpengaruh pada kesembuhan pasien, selain yang diduga merupakan efek dari Ivermectin, yang tidak dilaporkan.  Oleh karena itu, masih perlu adanya pembuktian khasiat Ivermectin melalui uji klinik,” demikian keterangan tertulis BPOM, Selasa (22/06/2021).

BPOM menyatakan, ivermectin kaplet 12 mg terdaftar di Indonesia untuk indikasi infeksi kecacingan (Strongyloidiasis dan Onchocerciasis). Ivermectin diberikan dalam dosis tunggal 150-200 mcg/kg Berat Badan dengan pemakaian 1 tahun sekali.

“Ivermectin merupakan obat keras yang pembeliannya harus dengan resep dokter dan penggunaannya di bawah pengawasan dokter,” demikian keterangan BPOM.

Selain itu, disebutkan bahwa data uji klinik yang cukup untuk membuktikan khasiat Ivermectin dalam mencegah dan mengobati COVID-19 hingga saat ini belum tersedia. Dengan demikian, Ivermectin belum dapat disetujui untuk indikasi tersebut.

Lembaga tersebut mengingatkan, apabila ivermectin akan digunakan untuk pencegahan dan pengobatan COVID-19, harus atas persetujuan dan di bawah pengawasan dokter. Jika masyarakat memperoleh obat ini bukan atas petunjuk dokter, diimbau untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter sebelum menggunakannya. 

Bahkan dijelaskan jika Ivermectin yang digunakan tanpa indikasi medis dan tanpa resep dokter dalam jangka waktu panjang dapat mengakibatkan efek samping, antara lain nyeri otot/sendi, ruam kulit, demam, pusing, sembelit, diare, mengantuk, dan Sindrom Stevens-Johnson.

Saat ini, banyak ditemukan Ivermectin yang dijual melalui platform online. Untuk kehati-hatian, Badan POM RI meminta kepada masyarakat agar tidak membeli obat Ivermectin secara bebas tanpa resep dokter, termasuk melalui platform online.

“Masyarakat yang mendapatkan resep dokter untuk Ivermectin agar membeli di fasilitas pelayanan kefarmasian yang resmi, seperti apotek dan rumah sakit,” ujar BPOM. (BPOM/asr)

Paripurna DPRD HUT DKI Jakarta ke-494, Anies Optimis Jakarta Akan Bangkit Lebih Baik dari Sebelum Pandemi

0

ETIndonesia- Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-494 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/06/2021).

Membuka sambutannya Gubernur Anies menjelaskan bahwa pada tahun ini merupakan fase penuntasan program-program prioritas. Untuk itu Gubernur Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kinerja seluruh tim Pemprov DKI Jakarta.

“Tahun 2021 menjadi fase penuntasan berbagai program prioritas yang tengah dijalankan. Banyak orang-orang hebat yang membantu, kerja Tim dengan basis meritokrasi Insya Allah membuat apa yang direncanakan di Jakarta bisa dieksekusi dengan baik dan hasil pembangunan yang kita laksanakan berdaya, guna mewujudkan Jakarta yang Maju Kotanya dan Bahagia Warganya,” jelasnya.

Tahun 2021 ini juga menurut Gubernur Anies menjadi tahun di mana Jakarta mulai bangkit ke depan, sebagaimana tujuan pemulihan ekonomi nasional dampak pandemi Covid-19. Kegiatan perekonomian kembali bergerak, aktivitas sosial kembali berjalan, aktivitas kebudayaan kembali bermunculan.

“Kami optimis bahwa Jakarta akan bangkit dan Jakarta besok menjadi Jakarta yang lebih baik dari sebelum pandemi. Karena kita semua telah terlatih untuk menghadapi tantangan. Karena itulah, tahun ini kami mengangkat tema Jakarta Bangkit. Kondisi Jakarta tahun 2021 telah mendorong seluruh elemen masyarakat bersatu, bekerja bersama dan berkolaborasi dalam berjuang di masa pandemi menuju Jakarta Bangkit,” paparnya

Gubernur Anies juga menjelaskan kiat-kiat Jakarta untuk bangkit di antaranya mengedepankan pendekatan kolaborasi dalam setiap program pembangunan, terlebih melalui Plus Jakarta yang menunjukkan Jakarta sebagai Kota Kolaborasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih untuk melihat pembangunan di Jakarta sebagai kesempatan berkiprah bagi semua, mengajak semua elemen masyarakat ikut terlibat berkarya untuk kotanya. (asr)

Ketika Xi Jinping Meminta untuk Promosikan Citra yang ‘Menyenangkan,’ Tetapi Rezim Tiongkok Tak Mengubah Inti Partai Komunis Tiongkok

Eva Fu

Saat Beijing bersiap untuk sebuah serangan pesona besar agar disukai Barat, berharap tidak ada perubahan nyata dari Partai Komunis Tiongkok—–hanya “lebih licik,” sebagaimana diperingatkan oleh para analis

Pada akhir Mei, pemimpin Tiongkok Xi Jinping mengadakan sebuah “sesi belajar”, memberitahu para pejabat tinggi komunis untuk menjadikan “sesi belajar” tersebut, sebagai sebuah prioritas untuk menciptakan sebuah citra Tiongkok yang “dapat dipercaya, dicintai, dan  terhormat.”

Menurut Xi Jinping, hal itu mengharuskan mereka untuk “memperluas lingkaran pertemanan,” “menang atas mayoritas,” dan “memperhatikan strategi dan seni dari narasi peperangan”, sehingga terhadap masalah-masalah yang penting mereka dapat membuat dirinya didengar. Mereka harus mengatur nada yang tepat untuk menampilkan dirinya untuk “terbuka dan percaya diri, namun sederhana dan rendah hati,” kata Xi Jinping.

Pidato pemimpin komunis tersebut adalah sebuah perintah untuk langsung mempersenjatai pada pejabat, kata akademisi Feng Chongyi yang berbasis di Sydney.

“Xi Jinping mengobarkan sebuah perang kata-kata untuk mengendalikan narasi-narasi global,” kata Feng Chongyi, seorang profesor studi Tiongkok di Universitas Teknologi, mengatakan kepada The Epoch Times.

Feng Chongyi mengatakan bahwa, Xi Jinping berusaha untuk “membantu antek-anteknya untuk bekerja lebih efektif.”

Dalam pandangan pemimpin tersebut, rezim Tiongkok belum berbuat cukup untuk menipu dunia dengan apa yang disebut cerita-cerita positif yang berasal dari Tiongkok, jadi “kini perlu digandakan,” kata Feng Chongyi.

Sebuah ‘Tindakan Penyelamatan Diri’

Sementara upaya-upaya rezim Tiongkok untuk mempengaruhi narasi global bukanlah hal baru. Dikarenakan, tekanan internasional saat ini  memberikan kedaruratan tambahan pada rezim Tiongkok.

Rezim Tiongkok mengalami serangkaian kemunduran, seperti karena para diplomat rezim Tiongkok suka berdebat dengan negara-negara di seluruh dunia di bawah  pendekatan agresif, yang dikenal sebagai “diplomasi prajurit serigala.”

Di Uni Eropa, para anggota parlemen resmi menangguhkan usulan kesepakatan dagang Uni Eropa-Tiongkok beberapa tahun dalam pembuatan kesepakatan itu, setelah Beijing memberlakukan sanksi-sanksi pembalasan kepada anggota-anggota parlemen Eropa.

Australia, yang menanggung beban kemarahan Beijing setelah tahun lalu, meminta diadakannya sebuah penyelidikan independen mengenai asal-usul pandemi, baru-baru ini bekerja sama dengan Selandia Baru—–sebuah negara yang sebelumnya enggan mengkritik Tiongkok–—untuk mengungkapkan “keprihatinan yang serius”, terhadap pengetatan kendali yang dilakukan Beijing terhadap Hong Kong dan perlakuan Beijing terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, yang mana semakin banyak negara mengenalinya sebagai genosida.

Di Filipina, rezim Tiongkok mengumpulkan ratusan perahu milisi-berawak, di terumbu-terumbu karang  disengketakan yang terletak di perairan teritorial Manila. Inisiden itu  memicu kemarahan pejabat Filipina. 

Menteri Luar Negeri Filipina mengeluarkan  peringatan yang sarat sumpah serapah di Twitter. Ia menuntut kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok untuk menjauhi perairan yang disengketakan. Bahkan Presiden Rodrigo Duterte, dikenal secara historis bersahabat dengan rezim Tiongkok, mengancam akan mengirim kapal-kapal militer ke Laut Tiongkok Selatan untuk “mempertaruhkan sebuah klaim” atas sumber daya di wilayah yang disengketakan.

Minggu ini, baik negara-negara kaya Grup Tujuh (G-7) dan NATO, mengubah fokusnya terhadap tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh rezim Tiongkok–—sebuah tanda kebangkitan upaya terkoordinasi oleh dunia demokrasi untuk menghadapi Beijing.

Karena penanganan rezim Tiongkok terhadap pandemi semakin disorot, pandangan-pandangan negatif terhadap Tiongkok yang melonjak di beberapa negara, dan kemarahan  memuncak terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh Beijing, Barat tampaknya “menikung” Partai Komunis Tiongkok, kata Huang Jinqiu, seorang penulis dan pembangkang yang tinggal di Provinsi Zhejiang, di timur Tiongkok. Tantangan tersebut adalah beragam, mulai dari ekonomi hingga militer hingga ideologis.

Dari sudut pandang Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa, ada bahaya bahwa “perang dingin dapat berubah menjadi perang panas,” dan Partai Komunis Tiongkok sangat ingin keluar dari dilema tersebut, kata Huang Jinqiu.

“Bagaimana cara Partai Komunis Tiongkok menembusnya? Anda mulai dengan memenangkan hati mereka,” kata Huang Jinqiu. Dan, di sinilah propaganda berperan.

Huang Jinqiu menguraikan, ini adalah sebuah tindakan penyelamatan diri untuk meningkatkan citra global Partai Komunis Tiongkok, agar Partai Komunis Tiongkok tidak selalu menjadi penjahat yang diolok-olok semua orang.”

Propaganda semacam itu, dapat berasal dalam berbagai bentuk, mungkin tidak begitu terlihat seperti yang orang pikirkan, kata Huang Jinqiu, yang menunjuk pada program-program kebudayaan Tiongkok yang didanai negara, aplikasi-aplikasi populer milik Tiongkok, dan iklan-iklan oleh media pemerintah Tiongkok yang ditempatkan di outlet Barat.

“Banyak orang Barat mungkin tidak ingin berhubungan dengan Tiongkok, tetapi mereka mungkin sangat memikirkan TikTok dan, karena produk tersebut, berkembang sebuah perasaan yang lebih baik untuk Tiongkok,” kata Huang Jinqiu, merujuk pada aplikasi video milik Tiongkok, 

bahwa pemerintahan Donald Trump berusaha untuk melarangnya karena kekhawatiran akan keamanan data.

‘Strategi Bermuka Dua’

Tetapi Hua Po, seorang analis politik yang berbasis di Beijing, memperingatkan bahwa para diplomat Tiongkok tak mungkin meninggalkan retorikanya berapi-api dalam waktu dekat.

Sementara perintah Xi Jinping untuk kesederhanaan dan kerendahan hati,  tampaknya mungkin bertentangan dengan gaya para diplomat Tiongkok yang  agresif, bagi rezim Tiongkok itu hanyalah “masalah strategi,” kata Hua Po.

“Yang disebut kerendahan hati hanyalah sebuah taktik. Anda ingin menjadi sedikit lebih bijaksana dalam beberapa bidang, seperti mempromosikan kebudayaan Tiongkok, sehingga lebih mudah bagi orang-orang untuk menerima [propaganda].”

Namun yang mendasari strategi ini, tujuannya masih sama: rezim Tiongkok “tidak akan mundur” dari perjuangannya untuk kekuatan wacana” dengan Barat, kata Hua Po, merujuk pada keinginan Xi Jinping untuk mengendalikan diskusi publik di seluruh dunia.

Sementara itu, rezim Tiongkok dapat memilih sebuah pendekatan yang lebih lunak, tak lain terhadap negara-negara tertentu. Tujuannya, agar negara-negara mendukung rezim Tiongkok, sambil memegang sebuah sikap agresif terhadap negara-negara lainnya, menurut Hua Po. Misalnya, itu berarti menjadi ngotot terhadap Amerika Serikat, pembalasan-pembalasan keras terhadap Australia, berteman dengan Jerman dan negara-negara Eropa, dan sebuah kombinasi keduanya untuk Kanada.

Ketika Beijing tidak akan mundur secara diplomatis, adalah terbukti dalam komentar yang dibuat oleh cendekiawan Zhang Weiwei. Ia merupakan satu-satunya akademisi yang diundang untuk memberi kuliah kepada para  pejabat senior di sesi belajar Xi Jinping, dalam sebuah wawancara bahasa Inggris dengan  corong Partai Komunis Tiongkok People’s Daily pada 1 Juni.

“Kisah Tiongkok belum diceritakan dengan baik ke dunia luar, terutama dalam sebuah bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang asing,” kata profesor Universitas Fudan itu. Zhang Weiwei menyalahkan hal tersebut sebagai “sebuah masalah utama di pihak Barat.”

Zhang Weiwei lebih lanjut menyatakan bahwa, “tidak ada cara untuk mengendalikan sebuah negara seperti Tiongkok.” Zhang Weiwei mengatakan bahwa mengendalikan Tiongkok pasti akan saling merusak.”

Feng Chongyi, akademisi Sydney, menggambarkan pendekatan baru tersebut sebagai “strategi bermuka dua.”

Feng Chongyi menguraikan : “Ini bukan untuk menolak diplomasi pejuang serigala, melainkan untuk melengkapi diplomasi pejuang serigala, Mereka menyempurnakan keterampilan penipuannya dan menjadi lebih licik. Anda memainkan ‘serigala’ atau ‘kucing’ tergantung pada situasinya.”

Tidak peduli seberapa licik taktiknya, ada batasan-batasan untuk apa yang dapat dilakukan rezim Tiongkok, kata Feng Chongyi. 

Partai Komunis Tiongkok “telah bertindak terlalu jauh. Bahkan para teman-temannya, yang disebut pemeluk-pemeluk panda, merasa Partai Komunis Tiongkok adalah memalukan untuk berbicara atas nama mereka. (Vv)

Pembicaraan Tabu Tentang Kebocoran Laboratorium, Jurnal Ilmiah Terkenal di Luar Negeri Dikendalikan

Luo Tingting

Reporter sains “Le Monde” Prancis, Stephane Foucart baru-baru ini menerbitkan sebuah artikel yang berjudul “New Coronavirus and Idiots Useful for Beijing”. Tulisan tersebut mengkritik beberapa jurnal ilmiah terkenal Eropa dan Amerika seperti “Nature”, “Science” dan “The Lancet”, yang tidak adil ketika berkaitan dengan “kebocoran laboratorium”.

Artikel tersebut menyatakan bahwa dalam setahun terakhir, argumen bahwa virus Komunis Tiongkok bocor dari virus Wuhan sudah menjadi topik yang sangat tabu. Namun demikian, dalam beberapa minggu terakhir, percakapan tiba-tiba berbalik. Adapun soal kebocoran dari laboratorium membuat berita tersebut menjadi berita terpanas. Akibatnya, beberapa orang secara keliru langsung mengira bahwa kesimpulan telah tercapai: Sayangnya, virus Komunis Tiongkok disebabkan oleh kecelakaan di Institut Virologi Wuhan.

Faktanya, saat ini tidak ada bukti konklusif apakah virus Komunis Tiongkok ditularkan secara alami oleh hewan atau bocor dari laboratorium. Jadi mengapa ada perubahan besar dalam sikap publik, dan bagaimana ini bisa terjadi?

Artikel itu menunjukkan bahwa itu adalah pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh majalah “Science” Amerika pada 13 Mei yang memicu perubahan opini publik. Sebanyak 18 ilmuwan menunjukkan dalam pernyataan, bahwa kita harus menganggap serius semua hipotesis yang melibatkan transmisi alami dan kebocoran laboratorium sampai kita memiliki bukti yang cukup.

Sebelum para ilmuwan mengeluarkan pernyataan, teori kebocoran laboratorium telah “dibuang secara sistemik” oleh jurnal ilmiah.

Stephane Foucault mempertanyakan, mengapa pernyataan ilmuwan seperti itu tidak dipublikasikan sampai 18 bulan kemudian? Inkonsistensi ini menyoroti bahwa jurnal ilmiah terkenal seperti “Science”, “Nature”, dan “The Lancet”, memiliki kekuatan yang sangat besar untuk membingkai dan membatasi diskusi ilmiah. Mereka memutuskan untuk mengangkat isu-isu tertentu sambil menutup diskusi pada orang lain.

Dalam hal ini, Ian Birrell, mantan wakil pemimpin redaksi “Independen” Inggris, pernah menulis di situs berita UnHerd, bahwa publikasi terkenal ini menyatakan apakah penyebaran virus secara alami atau oleh kelelawar sebelum mereka memiliki bukti yang kuat dan kredibel. Apakah itu bertindak sebagai “orang bodoh yang berguna” di Beijing?

Faktanya, situasi di mana beberapa jurnal ilmiah adalah platform Beijing terkadang sangat serius. 

Pada 19 Februari 2020, “The Lancet” menerbitkan pesan singkat dari 27 ilmuwan: “Dengan tegas mengutuk teori konspirasi bahwa virus Corona baru (virus Komunis Tiongkok) tidak berasal dari alam.” Ini mengesampingkan bahwa virus Komunis Tiongkok mungkin berasal dari kebocoran laboratorium. 

Sejak itu, diskusi tentang apakah virus itu berasal dari kebocoran laboratorium menjadi zona terlarang.

Namun, beberapa ilmuwan masih menunjukkan bahwa pernyataan yang dibuat oleh “Lancet” itu salah dan bertentangan dengan semangat penelitian ilmiah. Pasalnya, seperti memberitahukan kepada komunitas ilmiah pertanyaan seperti apa yang harus ditanyakan dan pertanyaan apa yang tidak boleh ditanyakan.

Perlu disebutkan bahwa pernyataan “Lancet” kemudian dikonfirmasi, dan penulis utamanya adalah Peter Daszak, presiden EcoHealth Alliance. Daszak memiliki hubungan kepentingan dengan Komunis Tiongkok, dan “Aliansi Kesehatan Ekologis” miliknya, telah memberikan ratusan ribu dolar dana penelitian untuk Institut Virologi Wuhan.

Daszak juga menerbitkan lebih dari 20 makalah yang bekerja sama dengan Institut Toksikologi Militer. Daszak dan Shi Zhengli, seorang peneliti dari Institut tersebut, telah menerbitkan setidaknya 3 makalah yang berkaitan dengan virus corona kelelawar.

Menurut sertifikat email yang diperoleh oleh organisasi non-pemerintah “US Right to Know” (USRTK) sesuai dengan Undang-Undang Manajemen Informasi AS, Daszak mengirim email ke 26 ilmuwan lain pada awal 2020, meminta mereka untuk mempublikasikan surat bersama tentang “Lancet”. Isinya menyatakan bahwa virus Komunis Tiongkok berasal dari alam, dan mengutuk pernyataan bahwa virus itu bocor dari Laboratorium Penelitian Wuhan.

Daszak juga mengatakan kepada ilmuwan lainnya, bahwa surat itu ditandatangani untuk mendukung para ilmuwan Tiongkok, pakar kesehatan masyarakat, dan tenaga medis yang memerangi virus tersebut. 

Dia mengklaim bahwa virus Komunis Tiongkok hanya dapat berasal dari sumber alami, jika tidak maka akan menyebabkan “ketakutan, rumor dan prasangka.”

Untuk menghindari kecurigaan saat menandatangani namanya, Daszak menempatkan namanya di urutan keempat. Menariknya, pakar yang memiliki kepentingan di Tiongkok ini, juga merupakan anggota utama tim investigasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Wuhan.

Pada Februari tahun ini, para ahli WHO menyimpulkan penyelidikan mereka tentang asal usul virus di Wuhan. Hasilnya menyimpulkan bahwa kemungkinan virus bocor dari laboratorium sangat rendah. Kesimpulan ini menimbulkan reaksi keras dari Amerika Serikat dan dunia internasional.

WHO akhirnya mengakui bahwa pihak berwenang Tiongkok tidak memberikan informasi kunci tentang virus kepada tim ahli WHO, dan kebocoran laboratorium masih perlu diselidiki.

Presiden AS Joe Biden pada 26 Mei, memerintahkan badan-badan intelijen AS untuk mengumpulkan informasi dalam waktu 90 hari dan memberikan laporan penyelidikan tentang asal usul virus Komunis Tiongkok.

Setelah email itu terbongkar, Daszak yang berusia 77 tahun membuat perubahan besar, mengatakan bahwa asal usul virus Komunis Tiongkok masih perlu diselidiki secara menyeluruh. Namun demikian, dia menolak berkomentar tentang penandatanganan pernyataan bersamanya.

Selain itu, dokumen pemerintah Komunis Tiongkok yang diungkapkan oleh Associated Press menunjukkan bahwa, semua penelitian tentang virus Komunis Tiongkok di daratan Tiongkok harus menjalani tinjauan politik sebelum dipublikasikan. 

Dokumen itu juga menambahkan bahwa, semua praktik yang melanggar peraturan baru ini, yang akan diterapkan mulai Februari 2020, akan “dihukum berat.” Komunis Tiongkok selalu mengklaim bahwa kebocoran virus Komunis Tiongkok dari laboratorium Wuhan adalah “konspirasi politik.” (hui)

12 Orang Pakar PBB Menuduh Pemerintah Komunis Tiongkok Melakukan Pengambilan Paksa Organ Hidup

oleh Chen Han

Sebanyak 12 orang pakar hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 14 Juni 2021, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa ada bukti yang dapat dipercaya tentang pengambilan paksa organ di Tiongkok yang ditargetkan kepada warga minoritas etnis, bahasa atau agama tertentu yang ditahan di lokasi yang berbeda, dan mereka biasanya ditangkap secara ilegal. 

Kelompok yang mengalami pengambilan secara paksa organ termasuk praktisi Falun Gong, warga etnis Uighur, Tibet, dan kaum beragama Kristen dan lainnya. Mereka dipaksa untuk menjalani tes darah dan pemeriksaan organ tanpa persetujuan mereka, dan didaftarkan dalam database sumber organ hidup untuk kepentingan transplantasi.

Organ yang diambil secara paksa dalam keadaan yang bersangkutan masih hidup adalah jantung, hati, ginjal, kornea mata, dan bagian hati yang kurang umum.

Pakar hak asasi manusia mengatakan bahwa, mereka sangat terkejut dengan praktik pemerintah komunis Tiongkok ini.

Wang Zhiyuan, juru bicara Organisasi Internasional untuk Penelusuran Penganiayaan Falun Gong (WOIPFG) mengatakan bahwa selama lebih dari 10 tahun, Penelusuran International telah mengumpulkan bukti yang kuat dan masif dan menerbitkan lebih dari 80 laporan hasil investigasi.

Juru bicara WOIPFG mengatakan : “Pada dasarnya mereka juga sudah tahu sebelumnya. Mengapa dunia jadi lebih menaruh perhatian terhadapnya sekarang ? Ini karena pemerintah komunis Tiongkok terus menyembunyikan fakta tentang virus komunis Tiongkok dan membiarkannya menyebar ke seluruh dunia. Ditambah lagi dengan penindasan mereka terhadap Hongkong, infiltrasi ke Taiwan dan ke seluruh dunia, hal mana membuat masyarakat internasional semakin sadar akan karakteristik jahat Partai Komunis Tiongkok dan dampak buruknya terhadap dunia”.

Pakar hak asasi manusia mengungkapkan bahwa, mereka telah mengajukan pertanyaan kepada Beijing pada tahun 2006 dan 2007, tetapi tanggapan yang mereka terima adalah tidak memiliki data kunci, seperti sumber organ dan waktu tunggu untuk transplantasi.

Xing Tianxing, seorang komentator politik di Amerika Serikat mengatakan bahwa, pemerintah komunis Tiongkok melakukan kontrol internal terhadap hukum keamanan publik, rumah sakit, dan media untuk menutupi fakta, dan menggunakan propaganda eksternal serta metode penyuapan untuk menghilangkan suara-suara yang mempertanyakan soal pengambilan paksa organ.

“Lembaga hak asasi manusia PBB tersebut, tidak lebih jauh menekan pemerintah komunis Tiongkok untuk memberikan data ini. Alasannya adalah karena pemerintah komunis Tiongkok telah menyusup ke komunitas internasional, termasuk PBB. Dari apa yang telah kita lihat sekarang, sama saja seperti yang mereka lakukan dalam menutupi penyebaran virus komunis Tiongkok ke dunia”, kata Xing Tianxing.

Pada Maret 2006, seorang mantan karyawan Rumah Sakit Distrik Timur Laut dengan nama samaran Anne, mempertaruhkan nyawanya untuk mengungkapkan kepada publik bahwa Rumah Sakit Sujiatun telah menahan lebih dari 6.000 orang praktisi Falun Gong, dan banyak di antaranya telah mengalami pengambilan paksa organ ginjal, kornea mata, dan organ lainnya. Setelah mereka meninggal dunia, jenazahnya dibawa ke ruang  kremasi yang diubah dari ruang ketel.

Untuk pertama kalinya, kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan komunis Tiongkok dengan pengambilan paksa organ muncul ke permukaan.

Kemudian, mantan anggota Kongres Kanada David Kilgour dan pengacara hak asasi manusia David Matas, serta reporter investigasi senior Ethan Gutmann dan lainnya, juga melakukan investigasi independen dan menerbitkan laporan yang menuduh pemerintah komunis Tiongkok dan Lembaga dan rumah sakit, yang berada di secara negeri secara paksa mengambil organ tubuh sejumlah besar praktisi Falun Gong. Kemudian menjualnya dengan harga tinggi.

Meskipun parlemen dari banyak negara Barat telah mengeluarkan sejumlah resolusi yang mengutuk kekejaman komunis Tiongkok, namun tindakan praktis di tingkat pemerintahan masih dinilai terbatas.

Pernyataan bersama ini merupakan pernyataan publik pertama dari pakar HAM PBB .

Pada akhirnya, mereka menyatakan harapan bahwa mereka akan terus mempertahankan kontak konstruktif dengan pemerintah komunis Tiongkok. Selain itu, menyerukan kepada organisasi hak asasi manusia internasional untuk mengadakan pengawasan independen.

Sedangkan pihak komunis Tiongkok, masih saja menanggapi dengan tipu muslihat seperti yang lazim mereka lakukan, mengklaim bahwa para ahli PBB menggunakan informasi palsu untuk memfitnah pemerintah Tiongkok dan dengan tegas menentang dan menyangkal tuduhan.

Xing Tianxing mengatakan : “Dilihat dari sifat Partai Komunis Tiongkok yang jahat dan praktik mereka yang konsisten, tampaknya ia tidak mungkin mau memberikan data yang relevan, juga tidak mungkin menyetujui untuk membiarkan para ahli mengawasinya. Ini tidak perlu diragukan lagi. Jadi, intensitas yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk membuat komunis Tiongkok merasa takut, atau menciptakan tekanan yang sangat besar kepadanya, sehingga komunis Tiongkok menghentikan kejahatan ini dapat dikatakan masih jauh dari cukup”.

Xing Tianxing berpendapat, bahwa tampaknya konsensus dari negara Barat untuk mengepung dan menekan pemerintah komunis Tiongkok secara bertahap sudah terbentuk. Ia yakin bahwa komunitas internasional, dapat lebih memberikan tekanan agar komunis Tiongkok  menghentikan kekejaman pengambilan paksa organ secara hidup-hidup. (sin)

Setelah Diberangus dan Pimpinannya Ditangkap, Aset “Apple Daily” Dibekukan

Luo Tingting

Penasihat Jimmy Lai, Mark Simon, saat ini berada di Amerika Serikat. Dalam wawancara telepon dengan Reuters pada 21 Juni, dia mengatakan bahwa Apple Daily tak memiliki saluran untuk mendapatkan dana. Oleh karena itu, mungkin terpaksa ditutup dalam beberapa hari.

Simon berkata, “Kami pikir kami bisa sampai akhir bulan ini, tapi semakin sulit. Sebenarnya dalam beberapa hari.”

Dia mengatakan, layanan perbankan Apple Daily juga diblokir. Pengecer surat kabar juga mencoba mentransfer uang ke rekening Apple tetapi juga ditolak. Pihaknya, tidak dapat menggunakan  perbankan. Beberapa vendor surat kabar juga ingin membantu. Pihaknya, ingin mencari tahu alasannya, akan tetapi ditolak .”

Simon juga mengatakan bahwa direksi Nexmedia, akan menggelar rapat pada 21 Juni untuk membahas langkah selanjutnya.

Dalam wawancara dengan Bloomberg, dia mengatakan rapat dewan direksi akan memutuskan apakah akan menutup Apple Daily.

Jimmy Lai adalah pendiri dan pemegang saham utama Next Media dan Apple Daily. Pada Agustus tahun lalu, ia ditangkap karena dituduh “berkolusi dengan negara asing atau pasukan asing untuk membahayakan keamanan nasional” dalam Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong.

Pada April tahun ini, Jimmy Lai didakwa dengan sejumlah tuduhan merancang dan mengorganisir demonstrasi tanpa persetujuan, selama gerakan anti-transmisi. Dia dijatuhi hukuman gabungan 20 bulan penjara. Dia sendiri telah menjalani hukumannya di penjara .

Pada 17 Juni, polisi Hong Kong mengerahkan lebih dari 500 petugas polisi untuk menggeledah gedung “Apple Daily”. Polisi juga menangkap lima pejabat senior One Media dan Apple Daily. Alasannya,  mereka dicurigai melanggar “UU Keamanan Nasional versi Hong Kong.”

Zhang Jianhong, Chief Executive Officer Next Media, dan Luo Weiguang, Pemimpin Redaksi Apple Daily, didakwa melanggar Pasal 29 “Undang-Undang Keamanan Nasional Versi Hong Kong”  dan “kejahatan berkolusi dengan negara asing atau pihak asing” yang dituding membahayakan keamanan nasional.” Mereka terlihat di pengadilan pada 19 Juni, tetapi permohonan jaminan mereka ditolak.

Zhou Daquan, chief operating officer Next Media, Chen Peimin, wakil presiden “Apple Daily”, dan Zhang Zhiwei, direktur platform “Apple News”, diberikan jaminan pada 18 Juni.

Polisi Hong Kong juga membekukan aset senilai 18 juta dolar Hong Kong, termasuk Apple Daily Co., Ltd., Apple Daily Printing Co., Ltd. dan AD Internet Ltd.

“Apple Daily” mengatakan bahwa Next Media akan menulis surat kepada Biro Keamanan pada 21 Juni untuk  mencairkan beberapa aset mereka. Jika permohonan gagal, maka akan menempuh persetujuan dari pengadilan untuk mencabut pembekuan aset. 

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengecam keras tindakan penangkapan dan penggerebekan tersebut. Ia menyerukan segera pembebasan terhadap mereka yang ditangkap.

Price mengatakan : “Upaya untuk membendung kebebasan media dan membatasi arus informasi yang bebas, tidak hanya merusak sistem demokrasi Hong Kong, tetapi juga merusak kredibilitas dan semangat Hong Kong sebagai pusat internasional.”

Dia menekankan, sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang, dalam industri berita, bertukar pendapat dengan orang asing tak boleh dianggap sebagai kejahatan.

Pada hari yang sama, Uni Eropa dan pemerintah Inggris juga mengutuk Komunis Tiongkok, karena menggunakan undang-undang keamanan nasional  untuk menekan para pembangkang dan media.

Juru bicara Uni Eropa, Nabila Massrali mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Ini lebih lanjut menunjukkan bagaimana undang-undang keamanan nasional digunakan untuk melumpuhkan media dan kebebasan berbicara Hong Kong.  Semua hak yang ada dari warga Hong Kong dan kebebasan sepenuhnya dilindungi, termasuk kebebasan pers .”

Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab mengatakan, “Kebebasan pers adalah salah satu hak yang dijanjikan Tiongkok(Komunis Tiongkok) untuk dilindungi dalam “Pernyataan Bersama” dan harus dihormati.” (hui)

Virus Varian Peru Menyebar ke 29 Negara, Kedutaan AS di Afghanistan Ditutup

0

NTD

Virus varian baru yang pertama kali muncul di Peru,  telah menyebar ke 29 negara. Moskow mengonfirmasi lebih dari 9.000 kasus dalam satu hari dan memperpanjang pembatasan. Kedutaan Besar AS di Afghanistan ditutup karena wabah tersebut.

Kedutaan Besar Amerika Serikat  di Afghanistan pecah dalam infeksi massal dan ditutup pada Kamis 17 Juni lalu. Saat ini 114 kasus dikonfirmasi dan setidaknya ada satu kematian. Warga yang terinfeksi telah dikarantina.

Dalam beberapa minggu terakhir, epidemi di Afghanistan telah meningkat tajam. Pihak berwenang mengumumkan pada Kamis 17 Juni lalu bahwa ada 2.313 kasus baru yang dikonfirmasi dan 101 kasus kematian. Angka itu merupakan rekor tertinggi dalam jumlah kematian dalam sehari.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Afghanistan mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan semua wawancara visa mulai minggu lalu.

Dua rumah sakit di Kabul kehabisan tempat tidur dan menolak menerima pasien baru, rumah sakit tersebut menghadapi masalah seperti kekurangan oksigen dan pasokan medis.

Sementara itu di Rusia pada Jumat, mengalami peningkatan satu hari terbesar sejak Februari, dengan 17.262 kasus yang dikonfirmasi dan 453 kasus kematian.

Situasi epidemi di ibu kota Moskow terus memburuk. Pada Jumat 18 Juni, 9.056 orang dilaporkan di diagnosis, memecahkan rekor satu hari. Sebagian besar kasus terinfeksi virus varian India Delta.

Prihatin dengan gelombang ketiga epidemi, Walikota Moskow Sergey Sobyanin mengumumkan bahwa pembatasan akan diperpanjang selama 10 hari hingga 29 Juni 2021.

Selama periode ini, pujasera, ruang bermain anak-anak, dan kebun binatang akan tetap ditutup. Sementara taman akan tetap dibuka untuk jalan-jalan umum saja.

Di Peru, ditemukan varian baru virus “Lambda”, dan kini telah menyebar ke 29 negara di seluruh dunia, terutama negara-negara Amerika Latin seperti Argentina, Chili, dan Ekuador.

Dalam dua bulan terakhir, 32% kasus yang dikonfirmasi di Chili terinfeksi virus, dan 81% di Peru. Virus varian baru mungkin memiliki daya infeksi dan resistensi yang lebih kuat.

Ada 4.526 kasus baru yang dikonfirmasi di Peru pada Kamis 17 Juni dengan 235 kasus kematian. Total lebih dari 2 juta kasus telah dikonfirmasi, dan hampir 190.000 orang telah meninggal, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat kematian tertinggi akibat epidemi. (hui)

Siaran Langsung Olimpiade Tokyo Dibatalkan karena Memanasnya Epidemi Covid 19 di Jepang

NTD

Olimpiade Tokyo akan dimulai pada 23 Juli, tetapi ada peningkatan kasus baru epidemi virus Komunis Tiongkok di Tokyo baru-baru ini. Menanggapi perlunya pencegahan epidemi, pemerintah Jepang membatalkan semua acara siaran langsung.

Menurut  laporan  media Jepang “Kyodo News Agency” pada 19 Juni, Gubernur Tokyo Yuriko Koike mengatakan pada konferensi pers bahwa dia dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengadakan pembicaraan selama sekitar satu jam. Hasil pembicaraan disepakati bahwa  untuk mengurangi risiko infeksi, semua acara siaran langsung Olimpiade Tokyo akan dibatalkan.

Menurut laporan itu, Jepang awalnya berencana untuk menyiarkan langsung pertandingan Olimpiade di enam area di Tokyo untuk warga yang tidak bisa  datang menonton. Namun tempat-tempat tersebut akan diubah menjadi tempat vaksinasi.

Menurut Yuriko Koike  meskipun dia memutuskan untuk membatalkan acara siaran langsung, dia masih akan menggunakan Internet untuk menciptakan suasana yang menarik dari Olimpiade dan menyebarkan pesan budaya yang beragam.

Yuriko Koike dan Yoshihide Suga akan bertemu dengan penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade untuk menentukan batas jumlah penonton pada kompetisi tersebut.

Sementara itu deklarasi darurat Tokyo akan dicabut dalam waktu dekat. Menurut pengumuman pemerintah Jepang, di daerah di mana ada deklarasi non-darurat atau deklarasi quasi-darurat, maksimal 10.000 orang dapat berpartisipasi dalam acara berskala besar, tetapi tidak lebih dari 50% dari kapasitas tempat.

Saat Yoshihide Suga mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi – KTT G7 beberapa hari lalu, ia mendapat dukungan dari para pemimpin berbagai negara untuk menyelenggarakan Olimpiade sesuai jadwal. 

Suga Yoshihide menyatakan pada konferensi pers pada tanggal 17 Juni bahwa Olimpiade diadakan sesuai jadwal bukan untuk harga diri atau pertimbangan ekonomi, tetapi karena Jepang mampu mengambil tindakan anti-epidemi terhadap orang-orang dari negara asing. (hui)