Jakarta - Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) Amalia Sari melakukan advokasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan beserta jajarannya, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (8/5).

Petemuan tersebut diarahkan kepada lahirnya produk kebijakan pembangunan lebih responsif gender dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Menteri Negara Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak dalam siaran pers elektroniknya mengatakan, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi, kesejahteraan, politik, hukum dan HAM tidak terlepas dari sumbangan dan peran dari seluruh sumberdaya manusia Indonesia. Dalam hal ini Seringkali perempuan dinilai lemah dan tidak mampu meninggalkan keluarga untuk aktivitas ekspor.

Lebih lanjut disebutkan, dalam Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional, perjanjian-perjanjian yang dihasilkan untuk akses pasarnya sering kali berlandaskan penghitungan ekonomi semata, tanpa melihat dampak dari kesepakatan yang dihasilkan.

Hal yang sama juga berlaku dalam pengembangan perdagangan dalam negeri, dampak peraturan atau pun kebijakan yang dikeluarkan belum melihat kepada pelaku di lapangan. Maka dalam pelaksanaannya, seringkali akses yang sebenarnya dapat dinikmati oleh kedua belah pihak, hanya dinikmati oleh salah satu pihak.

Menteri Negara Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas SDM dan memperkecil kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan, tidak terkecuali pada Kementerian Perdagangan.

Dalam hal ini, peran Kementerian Perdagangan dalam menyusun kebijakan dan program yang berperspektif gender, akan memperkecil kesenjangan di bidang ekonomi dan kesenjangan gender mengingat bahwa kebijakan Kementerian ini berkait erat dengan isu dan permasalahan masyarakat sehari-hari.

“Saya sangat berharap Kementerian Perdagangan dapat lebih memfokuskan setiap produk kebijakannya pada strategi pengarusutamaan gender, terutama dalam proses perencanaan dan penganggaran, “ kata Meneg PP dan PA dalam sambutannya.

Dikatakannya, kebijakan tersebut akan berujung pada pembangunan di bidang perdagangan yang lebih memenuhi kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dan laki-laki di masyarakat, termasuk anak perempuan dan anak laki-laki.

“Oleh karenanya, sangat diharapkan pertemuan ini dapat menghasilkan pemahaman dan langkah tindak lanjut yang lebih komprehensif, fokus dan konkrit dalam mendukung percepatan terwujudnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak,” ujarnya. (menegpp/mas)