Saturday, November 27, 2021
No menu items!
HomeHUKUM NASIONALTragedi Angeline dan Nasib Angeline Lainnya

Tragedi Angeline dan Nasib Angeline Lainnya

Jakarta – Tragedi tewas menggenaskan terhadap bocah cantik Angeline yang berusia 8 tahun merupakan catatan kelam pemenuhan perlindungan terhadap anak-anak. Bahkan terhadap Angeline-Angeline lainnya yang sejatinya generasi bangsa ini terancam sudah tidak memiliki tempat dan sandaran hidup yang aman.

Anggota DPR RI dari Komisi VIII-Fraksi PKB, Maman Imanul Haq mengatakan sosok Angeline yang tewas menjadi korban penganiayaan menjadi tamparan bagi negara. Pasalnya. pada hari ini sudah tidak ada tempat yang aman bagi anak termasuk ibu yang mengasuhnya.

Bahkan, lanjut Maman, keluarga yang seharusnya menjadi tempat pengasuhan justru menjadi kamp penyiksaan termasuk melibatkan sosok kyai sebagai pelaku pelecehan. Menurut dia, sekali Angeline menjadi korban, maka ini merupakan fenomena gunung es terhadap Angeline lainnya.

“Banyak sekali Angeline lain yang masih belum terungkap,” kata Maman di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/6/2015).

Politisi dari Jawa Barat itu mengkiritisi kepolisian yang kini hanya menetapkan satu orang tersangka, padahal masih banyak orang yang bertanggungjawab atas kematian Angeline. Atas kasus ini, selaku anggota DPR, dia mendorong adanya revisi perlindungan anak, adopsi anak yang baik, pemberian nafkah dan anak yang kesulitan bertemu kedua orangtua mereka yang berecerai.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap reaktif dan bukan pro aktif atas kasus Angeline. Pada saat ini, tambah Maman, diperlukan sistem yang pro aktif untuk melindungi anak-anak Indonesia.

Sementara Asisten Deputi Anak Berhadapan dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak , Ali Khasan, mengklaim pihaknya sudah melakukan maksimal perlindungan terhadap anak melalui regulasi yang berlaku.

Menurut dia, jika berkaitan perlindungan terhadap anak, Indonesia sudah memiliki UU yang jelas  walaupun peraturannya pelaksanaan terkait UU belum semuanya selesai. Termasuk melakukan revisi terhadap UU No 23 Tahun 2015 diklaim   menunjukkan keseriusan dari pemerintah untuk penanganan terhadap perlindungan dan pemenuhan terhadap anak.

Tanggungjawab terhadap perlindungan anak dalam UU itu, lanjut dia, kini tidak hanya semata pada pemerintah pusat, namun terhadap tanggungjawab pemerintah daerah serta semua pihak. Oleh karena itu, perundangan yang sudah ada, jika tidak diketahui oleh masyarakat maka keberadaannya tidak bisa diwujudkan dengan baik. Bagi dia, tidak hanya  peran pemerintah, keterlibatan media massa, dunia usaha, orang tua dan keluarga diperlukan untuk mendorong terwujudnya regulasi dengan baik.

Sekjen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Erlinda menyoroti soal adanya kesalahan dalam adopsi Angeline. Walaupun demikian, kasus utama terhadap Angeline terkait kasus pembunuhan. Akan tetapi, tragedi Angeline merupakan pemicu kasus berkaitan dengan adopsi anak.  “Tidak hanya kasus Angeline, ini triger kasus yang lain untuk adopsi anak,” ujarnya.

Tragedi pelanggaran soal adopsi, tambah dia, menjadi perhatian lebih luas terhadap anak-anak lainnya. Walaupun sebenarnya secara hukum, Indonesia sudah memiki regulasi yang ketat soal adopsi anak. Selanjutnya, kekeliruan terhadap adopsi anak dan human trafacking memiliki perbedaan yang tipis. Seperti pada saat, orangtua hanya karena tidak mampu membayar biaya persalinan lalu ditanggung oleh pihak lain untuk diadopsi.

Tragedi Angeline, kata dia, menjadi tantangan karena lembaga KPAI di Bali sudah tidak aktif sebelumnya. Padahal sebenarnya, Bali sudah menjadi target bagi pelaku kejahatan pedofilia internasional termasuk kekerasan terhadapa anak lainnya. Dia berharap adanya perhatian lebih serus dari Gubernur Bali terhadap pemberian perlindungan terhadap anak

– See more at: https://www.erabaru.net/detailpost/tragedi-angeline-dan-nasib-angeline-lainnya#sthash.mUw2KmBi.dpuf

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments