Jakarta – Presiden Joko Widodo menggelar rapat konsultasi perdana dengan DPR sejak pertama kali dilantik sebagai presiden di Komplek parlemen, Jakarta. Presiden Joko Widodo menyatakan menjelaskan soal pengajuan nama baru Kapolri dan APBNP.
Presiden Joko Widodo usai menggelar pertemuan konsultasi dgn pimpinan DPR memberikan apresiasi atas pertemuan yang dinilai lebih mengedepankan kekeluargaan untuk membangun bangsa dan negara. “Ini pertemuan baik kita bicara tata negara dan kebangsaan,” kata Presiden Joko Widodo di Gedung Pustakaloka, gedung MPR/DPR RI di Jakarta, senin (6/4/2015).
Menurut Presiden, pertemuan yang digelar dalam rangka mempercepat pembangunan yakni soal APBNP. Pertemuan itu, lanjut Presiden, membahas persoalan Kapolri yang sebelumnya diperdebatkan di Parlemen. Kepala Negara mengatakan dalam pertemuan itu dijelaskan soal gagalnya pelantikan Komjen Badroedin Haiti sebagai Kapolri dikarenakan dua faktor yuridis dan sosilogis yang menjadi pertimbangan.
Joko Widodo mengatakan Komjen Budi Gunawan tidak dilantik karena menimbulkan perdebatan di publik. Menurut presiden, mempertimbangkan ketenangan di publik merupakan pertimbangan dirinya untuk tidak melantik budi Gunawan. Presiden menyatakan, atas pertimbangan itu hingga kemudian pemerintah mencalonkan nama baru untuk dicalonkan sebagai Kapolri serta mengganti calon kapolri yang sudah disetujui oleh DPR.
Dalam pertemuan itu, menurut Presiden soal APBNP juga menjadi pembahasan dalam rapat konsultatif dengan DPR RI. APBNP yang dimaksud kata Presiden, merupakan anggaran dan sudah dibahas sebagaimana pembahasan APBNP sebelumnya. Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan pertemuan yang digelar antara presiden dan pimpinan DPR berlangsung dengan cair serta berlangsung secara akrab.
Setya menyampaikan secara bersama mengucapkan terima kasih dalam pertemuan balasan atas penjelasan Kepala Negara dalam beberapa hal. Setya Novanto mengatakan pertemuan itu sebagai hal yang wajar yg bersifat koordinatif dan konsultatif. Apa yang disampaikan Kepala Negara, menurut Setya, akan menjadi pertimbangan DPR untuk mengambil keputusan. “Penjelasan itu menjadi pertimbangan DPR mengambil keputusan,” kata Setya.
Pertemuan konsultatif Presiden dengan DPR berlangsung selama tiga jam lebih. Pertemuan itu direncanakan akan dilanjutkan pada pertemuan masa mendatang digelar setiap tiga bulan sebagai agenda dalam ketatanegaraan. Kehadiran presiden Joko Widodo ke DPR di dampingi oleh sejumlah menteri kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK seperti Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno, Menko Perekonomian Sofya Djalil, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo.
Sementara dari legislatif, hadir Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi III, Badan Anggaran, dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Keterangan terpisah, Wakil Ketua Komisi III asal Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan menyatakan Fraksi PDI-P menerima alasan sosilogis dan yuridis yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dia berharap presiden tidak melakukan hal yang serupa pada saat pencalonan Kapolri masa mendatang. “Saya melihat bisa kita terima alasannya, ke depan jangan terjadi,” kata Trimedya.
Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan sebagian besar Fraksi di DPR RI menerima apa yang disampaikan oleh Presiden. Fadli Zon menyebutkan tidak ada yang menyatakan secara eksplitis tidak menerima yang disampaikan Jokowi. Meski demikian, beberapa catatan disampaikan kepada Presiden seperti Komjen Budi Gunawan harus dilantik karena sudah disetujui oleh DPR.
