Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan mekanisme tata cara permohonan Tax Holiday. Mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) BKPM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang ditetapkan 7 September 2015 kemarin.
Kepala BKPM Franky Sibarani, penerbitan peraturan tentang mekanisme pengajuan permohonan Tax Holiday ini untuk memberikan kepastian kepada investor terkait dengan persyaratan dan waktu pemrosesan permohonan. Dengan demikian, lanjut Franky, fasilitas Tax Holiday ini dapat segera dinikmati oleh investor yang memenuhi kriteria.
Dia menambahkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No.159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday, usulan pemberian fasilitas Tax Holiday adalah usulan Kepala BKPM yang ditujukan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk pembahasan di Komite Verifikasi.
“Sejak aturan tersebut dikeluarkan, kami terus berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk mendapatkan masukan tentang mekanisme pengajuan dan persyaratan permohonan Tax Holiday,” ujar Kepala BKPM Franky Sibarani dalam keterangan resminya Kamis (10/9/2015).
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Lestari Indah, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang memenuhi kriteria penerima Tax Holiday sebagaimana tertuang dalam PMK No.159/pmk.10/2015, mengajukan dokumen permohonan kepada Front Officer PTSP Pusat di BKPM.
Dia menambahkan dalam hal Izin Prinsip diterbitkan oleh BKPM, klarifikasi dilakukan dengan menghadirkan Wajib Pajak, sedangkan dalam hal Izin Prinsip diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi, klarifikasi dilakukan dengan menghadirkan Wajib Pajak dan wakil dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi.
Lestari menambahkan bahwa terhadap investor yang usulan pemberian fasilitas Tax Holiday-nya ditolak, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 dan peraturan pelaksanaannya.
Pada PMK tentang Tax Holiday, terdapat sembilan industri pionir yang bisa mendapatkan pengurangan PPh badan, yakni industri logam hulu, industri pengilangan minyak bumi, industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, industri permesinan yang menghasilkan mesin industri, industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan dan perikanan, telekomunikasi, informasi dan komunikasi.
Tak hanya itu, industri lainnya adalah industri transportasi kelautan,industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan atau infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Rencana investasinya paling sedikit sebesar Rp 1 Triliun atau Rp 500 miliar untuk industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi dan memenuhi persyaratan memperkenalkan teknologi tinggi (high tech).
“Kami meyakini bahwa pemberlakuan peraturan baru terkait Tax Holiday ini dapat meningkatkan daya saing investasi Indonesia serta mendorong meningkatnya minat investasi, terutama investasi di sektor manufaktur,” imbuh Lestari.
