Saturday, November 27, 2021
No menu items!
HomeHUKUM NASIONALMembaca Simpang Siur Polemik Tersangka Risma

Membaca Simpang Siur Polemik Tersangka Risma

Mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Foto : Muhamad Asari/Epochtimes arsip)

JAKARTA – Mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini disebut sudah menjadi tersangka terkait kasus pembongkaran tempat penampungan sementara (TPS) Pasar Turi. Bahkan status tersangka bersesuaian dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Jawa Timur yang ditujukan kepada  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 30 September 2015. Lalu bagaimana membaca simpang siur penetapan tersangka itu?

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Muslim Ayyub mengatakan penetapan tersangka terhadap Risma diperkirakan dipenuhi dengan kepentingan politik. Apalagi status tersangka yang disematkan kepada Risma bersamaan menjelang pelaksanaan pilkada serentak Desember 2015.

“Jadi bisa saja ini ada unsur politik,” katanya  usai diskusi’Hukum dan Pertaruhan Politik’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2015).

Menurut dia, sebagaimana rapat yang sudah digelar dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti agar tidak menetapkan seseorang sebagai tersangka sebelum Pemilu. Tak hanya itu, politisi dari Dapil Aceh ini juga mempertanyakan soal kasus yang menjerat Risma.

Ketika kasus ini kembali muncu ke publik, lanjutnya, justru patut kembali dipertanyakan. Apalagi sebelumnya pihak kepolisian sudah menyatakan bahwa kasus yang menjerat Risma tidak cukup bukti. Hingga kemudian polisi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Hal senada turut disampaikan pakar komunikasi politik, Tjipta Lesmana dengan keyakinan akan munculnya sejumlah persepsi terhadap keputusan berbeda dari pihak kepolisian.  Padahal, lanjutnya, Kapolri sudah mengatakan kasus yang menjerat Risma sudah dihentikan. Namun kemudian, entah bagaimana kasus itu kembali muncul di publik dengan penetapan status tersangka.

Dia menyarankan kepada Kapolri untuk langsung mengkonfirmasi kepada Kapolda Jawa Timur terkait nama Risma yang kembali ditetapkan sebagai tersangka. Perbedaan pendapat ini, imbuhnya, justru menimbulkan persepsi berbeda serta mengarah kuat kepada adanya kepentingan politik.

Tjipta menduga ada pihak-pihak tertentu yang bermain dalam status pentersangkaan mantan waliikota Surabaya itu. Menurut dia, seorang Kapolda tentunya tidak sembarangan untuk memutuskan seseorang sebagai tersangka namun kemudian hingga akhirnya diperintahkan atasan untuk dihentikan.

Menurut Tjipta, sosok Risma secara jelas sudah berhadapan dengan berbagai kepentingan politik yang ingin menghadang langkahnya. Ditambah sebelumnya Risma  sosok calon tunggal untuk maju dalam Pilwakot Surabaya. “Jadi kelihatan disini banyak sekali kekuatan politik ingin gagalkan risma,” katanya.

Sebagaimana diwartakan sejumlah media di Surabaya, status tersangka terhadap resmi kembali muncul pada Jumat (23/10/2015). Namun kemudian pihak kepolisian membantah dan akan segera mengeluarkann surat penghentian penyidikan. Akan tetapi, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Romy Ariezyanto mengaku menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Berdasarkan pengakuan Kejati Jawa Timur, SPDP diterima pada 30 September 2015. Surat ini dikirim oleh Polda Jawa Timur pada 29 September 2015. Kasus yang menjerat Risma berkaitan dengan pembongkaran tempat penampungan sementara (TPS) Pasar Turi Surabaya. Padahal pihak kepolisian sudah melakukan gelar perkara pada 25 September 2015 dan dinyatakan tidak menemukan dua alat bukti yang kuat.

Kasus ini bermula aduan Humas PT Galah Bumi Perkasa, Adi Samsetyo yang melaporkan Risma ke Mapolda Jawa Timur pada 21 Mei 2015. Dalam kasus ini, Risma dituding melakukan penyalahgunaan wewenang atas kasus pembongkaran TPS Pasar Turi. Namun demikian, sebagaimana diketahui justru Risma membela pedagang Pasar Turi.

Aduan Humas PT Galah Bumi Perkasa berlanjut, hingga kemudian Polda Jawa Timur mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Nama Risma pun tercantum dalam surat yang dikeluarkan oleh Polda Jatim itu pada 28 Mei 2015. Risma pun sudah diperiksa oleh penyidik Polda Jatim pada 28 Mei 2015. Status tersangka kembali mencuat hingga akhirnya Risma lolos dari jeratan tersangka.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments