Oleh Qin Yufei
Media asing melaporkan bahwa beban sanksi yang dijatuhkan PBB untuk Korea Utara membutuhkan keseriusan Tiongkok dalam pelaksanaannya. Dari mencegat untuk pemeriksaan paksa semua kapal yang pergi dan ke Korea Utara melalui perairan Tiongkok sampai mengurangi impor batubara Korea Utara. Beijing tentu juga ingin memberi hukuman kepada rezim Korea Utara atas larangan uji coba nuklir dan peluncuran roket, tetapi di sisi lain tidak menghendaki akibat dari keruntuhan rezim itu.
Melalui negosiasi panjang antara Washington dengan Beijing yang memakan waktu hampir 2 bulan itu, Tiongkok akhirnya pada 25 Februari 2016 dapat menyetujui usulan AS yang menghendaki Tiongkok memperketat pembatasan yang ada terhadap Korea Utara.
Reuters yang sudah melihat rancangan sanksi PBB itu melaporkan bahwa sanksi menghendaki semua negara anggota PBB melakukan pencegatan dan pemeriksaan paksa terhadap semua kapal yang pergi dan ke Korea Utara melalui perairan mereka untuk melarang setiap ekspor batangan emas dan batubara yang keuntungannya digunakan untuk pengembangan senjata nuklir.
Tiongkok menyumbang 90 % dari bisnis Korea Utara, ini berarti Beijing perlu lebih memperketat pemeriksaan di pelabuhan Dalian dan Dandong.
Pada tahun 50-an, Partai Komunis Tiongkok/ PKT membela Korea Utara dalam Perang Korea. Sejak itu mereka bersekutu dekat dan berkembang menjadi mitra dagang terbesar. Meskipun demi stabilitas di Semenanjung Korea, Beijing terus mengkritik program nuklir dan rudal yang masih dikembangkan oleh Korea Utara.
Ahli Korea Selatan: Kerjasama PKT hanya di permukaan
Ahli dari Universitas Kyungnam Intitut Timur Jauh Korea Selatan, Kim Dong-yub kepada Reuters mengatakan bahwa antara Tiongkok dengan Korea Utara mungkin terlihat seperti bekerjasama, tetapi itu hanya di permukaan saja.
Perdagangan di sepanjang perbatasan Tiongkok – Korea Utara yang pangjangnya sekitar 1.400 Km, baik yang legal maupun yang ilegal terus menunjukkan peningkatan dalam beberpa tahun terakhir. Walaupun perdagangan yang dilakukan oleh swasta memang lebih dominan.
“Tetapi sebelum jalur ini ditutup pemerintah, maka sanksi perdagangan sulit untuk mencapai hasil,” kata Kim.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei menyebutkan bahwa Tiongkok percaya sanksi baru seharusnya bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Korea Utara, tetapi tidak akan mempengaruhi langsung masyarakat sipil.
Sulit untuk memilah apakah keuntungan perdagangan digunakan untuk program nuklir atau kesejahteraan masyarakat
Reuters melaporkan bahwa rancangan resolusi bertujuan melarang Korea Utara yang sangat menggantungkan pendapatan negara dari hasil ekspor tambang, untuk menjual batubara, bijih besi, besi dan baja, agar keuntungannya tidak digunakan untuk pengembangan program nuklir dan rudal.
Ini berarti keuntungan yang murni digunakan untuk keperluan kehidupan masyarakat juga akan terkena imbas. Analis mengatakan, tampaknya tidak mudah untuk memilah dari kedua kepentingan itu
Pimpinan Korea Resources Intitute Seoul, Choi Kyung-soo mengatakan, “Anda tidak mungkin bisa menentukan bagian mana dari perdagangan hasil tambang itu yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan !”
Menurut data Bea Cukai Tiongkok. Tahun lalu batubara yang diimpor dari Korea Utara bernilaai USD. 852 juta, dan bijih besi bernilai sekitar USD. 73 juta.
Batubara Korea yang diekspor ke Tiongkok tahun lalu berjumlah 19.63 juta metrik ton, mengalami kenaikan sebesar 26.9 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Korea Utara telah menjadi pemasok batubara terbesar ketiga bagi Tiongkok.
Seorang diplomat Barat kepada Reuters di Beijing mengemukakan bahwa rezim Beijing masih tetap berhati-hati dalam memutus hubungan kepentingan dengan Korea Utara.
Mantan anggota Panel PBB Ahli Korea Utara, William Newcomb kepada Reuters mengatakan bahwa meskipun rancangan sanksi itu berbobot, tetapi implementasinya masih menjadi tantangan, karena tidak semua negara anggota Dewan PBB telah melaksanakan sanksi-sanksi yang lalu. (sinatra/rmat)
