Perdana Menteri Arsenij Yatsenyuk mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Perdana Menteri Ukraina pada pada Minggu (10/4/2016) dan efektif mulai Selasa (5/4/2016) besok.
Deutsche Welle mengutip media Ukraina dan Rusia memberitakan bahwa Yatsenyuk mengungkapkan alasan krisis dalam pemerintah Ukraina.
“Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Ukraina dan prosedur untuk itu akan saya selesaikan dengan Parlemen pada Selasa esok,” katanya dalam pidato pengunduran diri yang disiarkan TV lokal Ukraina seperti dilaporkan Media Interfax.
Arsenij Yatsenyuk menjelaskan alasan pengunduran dirinya bahwa pemerintah Ukraina sekarang sedang menghadapi krisis yang disebabkan oleh perbuatan manusia, dan pembahasan masalah dirinya menyebabkan reformasi yang diperlukan negara ini mengalami stagnasi.
“Harapan untuk mengubah keinginan seseorang membutakan indera penglihatan para politisi, membuta hati mereka yang berkomitmen nyata untuk melakukan reformasi demi kemajuan masyarakat Ukraina menjadi tidak lagi peka,” katanya.
Melalui akun di media sosial, Yatsenyuk mengungkapkan, Ukraina perlu segera membentuk pemerintahan baru untuk menghindari fenomena ketidakstabilan pemerintahan dalam keadaan perang.
Sejak Presiden Ukraina Viktor Yanukovich yang pro Rusia digulingkan pada Februari 2014, Arsenij Yatsenyuk terus menjabat sebagai perdana menteri Ukraina.
Pemerintahan Yatsenyuk terus mendapat kritikan masyarakat karena kinerja yang buruk dan korupsi. Presiden sekarang Petro Poroshenko pada Februari lalu telah meminta Yatsenyuk untuk mundur dari jabatan dan menjelaskan bahwa ia telah kehilangan dukungan.
Yatsenyuk belakangan ini mengalami tekanan berat karena pertumbuhan ekonomi Ukraina yang memburuk dan laju reformasi yang lamban. Februari lalu ia baru memenangkan mosi tidak percaya untuk tetap menjabat sebagai perdana menteri. Parlemen Ukraina saat itu belum menerima surat keputusan dari mosi tidak percaya yang disampaikan oleh partai politik pendukung presiden.
Perebutan kekuasaan dalam internal partai yang berkuasa dan skandal korupsi telah menghambat negara-negara Barat untuk mendorong reformasi kebijakan Ukraina, termasuk menghmbat pembicaraan untuk memperoleh pinjaman baru USD. 1.7miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF).
IM mengancam akan menghapus dana bantuan bila pemerintah Ukraina tidak melaksanakan reformasi. Presiden Petro Poroshenko ditunjuk oleh Ketua Parlemen Ukraina Volodymyr Groysman untuk merangkap jabatan perdana menteri. Namun, pemerintahan baru ini akan menghadapi tekanan kuat dari masyarakat Eropa dan Amerika Serikat untuk merealisasikan reformasi.
Pemerintah Ukraina dengan militan pro Rusia telah menandatangani perjanjian gencatan senjata. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap perjanjian tersebut kadang masih saja terjadi. (sinatra/rmat)
