Pejabat Departemen Keuangan AS Adam J. Szubin pada Selasa (17/5/2016) mengumumkan pencabutan sebagian besar sanksi keuangan terhadap Myanmar, namun masih ada beberapa perusahaan yang belum dibebaskan dari sanksi.
Penasehat Gedung Putih Ben Rhodes di Myanmar telah mengisyaratkan bahwa pemilihan presiden yang adil memberikan kemungkinan AS untuk membebaskan seluruh sanksi yang diberlakukan kepada Myanmar serta meningkatkan hubungan kedua negara.
BBC mengutip ucapan Szubin dalam pernyataannya memberitakan bahwa Myanmar telah melangsungkan pemilihan presiden dan pengalihan kekuasaan yang damai kepada pemerintahan demokrasi pada tahun lalu. Ia melukiskannya sebagai tonggak sejarah bagi perjuangan demokrasi rakyat negara itu.
“Kami selain akan memberikan dukungan kepada pemerintahan baru tersebut untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik termasuk kemajuan di bidang politik, kami juga akan terus memberikan tekanan kepada individu tertentu di Myanmar sampai mereka bersedia mengubah perilakunya,” demikian ucapan Adam J. Szubin dalam pernyataannya.
Szubin mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah AS akan memberikan kontribusi untuk membantu rakyat dan pemerintah Myanmar mencapai masa depan yang lebih inklusif dan sejahtera.
Sanksi yang dibebaskan oleh AS itu termasuk, warga AS yang tinggal di Myanmar dapat melakukan transaksi keuangan rutin seperti membayar sewa tempat tinggal dan sebagainya, memberi ijin transit untuk kargo yang akan dikirim ke Myanmar melalui bandara dan pelabuhan laut AS, dan seterusnya.
Ketiga Bank BUMN Myanmar ini, Bank Ekonomi Myanmar, Bank Perdagangan Luar Negeri Myanmar dan Bank Investasi dan Komersial Myanmar telah dihapus dari daftar saksi.
7 perusahaan Myanmar yang bergerak dalam bidang perkayuan, budidaya mutiara, pertambangan dan industri lainnya juga sudah bebas dari sanksi, meskipun 6 perusahaan lainnya termasuk yang bergerak dalam usaha perasuransian global telah ditambahkan ke dalam daftar menerima sanksi. (sinatra/rmat)
