Mahkamah Arbitrase Internasional Den Haag pada 12 Juli lalu, mengeluarkan putusan atas klaim teritori di Laut Tiongkok Selatan. Putusan menyebutkan bahwa hak sejarah atas teritori dalam lingkup “9 Garis Terputus” yang diklaim pemerintah Tiongkok itu adalah tidak ada dasar hukumnya.
Selanjutnya, ada media yang memuat artikel yang berisikan analisis terhadap beberapa sinyal janggal yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok sebagai tanggapan atas masalah mereka di wilayah itu.
Dalam menanggapi putusan Mahkamah Arbitrase itu, baik Xi Jinping maupun Li Keqiang masing-masing dalam pertemuannya dengan pemimpin Eropa seirama mengatakan bahwa Tiongkok tidak akan menerima putusan Mahkamah Arbitrase, tetapi akan menegosiasikan sengketa demi penyelesaian yang damai dengan negara yang bersangkutan.
Sebuah artikel di media luar negeri Duowei News pada 12 Juli menyebutkan, sikap otoritas Tiongkok dalam menyikapi permasalahan mereka di Laut Tiongkok Selatan sekarang sudah berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya.
Pertama, Tiongkok seakan menuduh Filipina sebagai biang kerok permasalahan, hal ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pada 12 Juli di mana Menlu Wang Yi mengatakan, “Hari ini, sebuah pendapat sepihak untuk menyelesaikan masalah sengketa teritorial di Laut Tiongkok Selatan yang diajukan presiden Filipina sebelumnya telah dijadikan putusan oleh sebuah lembaga bentukan dadakan yang menamakan dirinya Makamah Arbitrase Internasional….”.
Wang Yi kemudian mengatakan, “Tetapi Tiongkok juga memperhatikan serangkaian sikap atas penyelesaian masalah sengketa yang ditunjukkan oleh pemerintahan baru Filipina.”
Tampaknya respon yang dikeluarkan otoritas Tiongkok atas sengketa teritorial di Laut Tiongkok Selatan tidak hanya ditujukan pada sengketa Kepulauan Nansha dengan Filipina tetapi secara keseluruhan. Dalam pernyataan pemerintah Tiongkok disebutkan bahwa Tiongkok memiliki kedaulatan atas sejumlah kepulauan di Laut Tiongkok Selatan, termasuk Kepulauan Dongsha (Pratas), Kepulauan Xisha (Paracel), Kepulauan Zhongsha (Scarborough Shoal) dan Kepulauan Nansha (Spartly).
Hal ini menunjukkan bahwa isu Laut Tiongkok Selatan tidak sesederhana yang diputuskan mahkamah arbitrase atas sengketa teritorial antara Tiongkok dengan Filipina, dan Tiongkok lebih menghendaki peninjauan permasalahan dilakukan dari aspek yang lebih luas. Oleh karena itu pemerintah Tiongkok menolak putusan mahkamah arbitrase.
Kedua, seperti yang sudah diketahui bersama bahwa dasar permasalahan di Laut Tiongkok Selatan sesungguhnya adalah kompetisi pengaruh antara AS dengan Tiongkok. Namun dalam pernyataan untuk merespon putusan arbitrase itu Tiongkok sama sekali tidak menyinggung-nyinggung soal sikap AS. Tiongkok memang tidak menghendaki campur tangan AS, sengaja mendepak AS keluar dari permasalahan. Apalagi AS selama ini terus menyuarakan ‘sikap netral’ nya atas isu di Laut Tiongkok Selatan. Maka kesempatan ini dimanfaatkan Tiongkok untuk membungkam mulut AS sekaligus menurunkan temperatur ketegangan antara mereka.
Melalui pernyataan Tiongkok kembali menegaskan tentang kesediaannya untuk menyelesaikan isu sengketa teritorial dengan negara tetangga bersangkutan langsung melalui meja perundingan. Meskipun kali ini otoritas baru pertama kali membumbui dalam pernyataannya, “Kapan mau berunding waktunya bisa diatur.”
Pernyataan lunak tersebut mungkin berkaitan dengan konsensus yang dibuat antara presiden Filipina yang baru bersama pihak Tiongkok. Namun bisa jadi “kapan mau berunding waktunya bisa diatur” adalah sinyal yang dibunyikan untuk seluruh negara tetangga lainnya. Tampaknya otoritas Tiongkok sudah menunjukkan sikap yang bersedia menerima negosiasi soal sengketa teritorial langsung dengan negara tetangga. (sinatra/rmat)
