JAKARTA – Survei yang digelar oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS)menunjukkan praktek korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan sedangkan lembaga kepolisian merupakan yang paling rentan terkena praktek korupsi. Hasil survei diungkap dalam pemaparan Rilis Hasil Survei Nasional dan Diskusi Publik Persepsi dan Pengalaman Masyarakat Terhadap Fenomena Korupsi di Indonesia di Gedung Pakarti, Jakarta Pusat, Selasa (27/7/2016).

Peneliti CSIS Vidhyandika Perkasa mengatakan responden mengetahui maraknya praktek korupsi berdasarkan pemberitaan di media massa. Hingga akhirnya masyarakat memiliki pandangan bahwa fenomena korupsi di Indonesia terus meningkat. Survei CSIS menunjukkan 66,4 persen adanya peningkatan kasus korupsi, 10,8 responden menyebut terjadi penurunan dan 21,3 persen menilai praktek korupsi tetap bertahan.

Lalu apa yang menjadi alasan hingga praktek korupsi disebut masih terus menggeliat, responsen ternyata percaya bahwa faktor penegakan hukum sebagai akibatnya. Hasil survei menyebutkan sebanyak 50,7 persen responden menilai bahwa hukuman masih belum memberikan efek jera serius terhadap praktek dan pelaku korupsi yang dianggap merajalela di Indonesia.

Meski demikian sebanyak 58,5 persen responden mengatakan pemerintah sudah serius dalam upaya memberantas praktek korupsi di Indonesia. Akan tetapi, tingkat keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi harus ditingkatkan. Pasalnya, berdasarkan survei yang dilakukan CSIS sebanyak 32,4 persen responden berpendapat pemerintah belum serius memberantas korupsi.

Survei menunjukkan, lembaga kepolisian merupakan lembaga yang paling rentan terhadap praktek korupsi yang dinilai terus mengalami peningkatan. Survei menunjukkan bahwa sebanyak 59,8% dari responden yang pernah berhubungan dengan polisi mengaku pernah diminta memberikan sesuatu yakni berupa barang/uang/hadiah. Sedangkan sebanyak 36,6% responden pernah memberikan sesuatu secara sukarela.

Sedangkan lembaga perwakilan rakyat DPR dan Partai Politik adalah lembaga yang mendapatkan minim kepercayaan masyarakat terkait program pemberantasan korupsi. Hasil sungguh mengejutkan dengan prosentase yang lebih besar. Masyarakat meragukan efektivitas program praktek korupsi di partai politik mencapai 80,4% responden dan DPR mengenai tingkat kepercayaan 76,8%. Hanya 22,6% responden yang mengaku percaya dengan partai politik.

Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dilakukan terhadap 3.900 responden di lima provinsi dari seluruh provinsi di Indonesia. Metode survei adalah kombinasi dari metode kualitatif dan kuantitatif. Metode Kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD) di 5 wilayah yaitu Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Maluku Utara dan Banten. Sedangkan untuk metode kuantitatif pada 34 provinsi dengan kategori responden berusia 19 tahun ke atas atau yang sudah menikah.

Margin of error survei ini sebesar 1,5% dan tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapat masyarakat dibanding 2 tahun sebelumnya cenderung meningkat. 66,4% responden menyebut meningkat, 10,8% menurun, 21,3% tidak ada perubahan dan 1,5% tidak tahu atau tidak jawab (asr)

Share

Video Popular