Perdana Menteri Li Keqiang untuk pertama kalinya hadir di Zhongnanhai pada Minggu (18/9/2016) siang hari untuk menyaksikan jalannya pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ke 55 orang pejabat baru di lingkungannya.

Ke 55 orang pejabat baru tersebut nantinya akan ditempatkan di 38 instansi yang berbeda tetapi berada di bawah naungan Dewan Negara RRT.

Dalam sumpah jabatan yang baru ini terdapat kalimat yang berbunyi, “Setia kepada bangsa dan negara”, “Berjuang  untuk membangun sebuah negara sosialis yang makmur, demokrasi, beradab dan harmonis”. Tetapi “Setia kepada Partai (Komunis Tiongkok)” serta kalimat “Negara berkarakteristik Tiongkok” sudah ditiadakan.

Pada Juli lalu otoritas Beijing telah memberlakukan Keputusan tentang Pelaksanaan Sumpah Jabatan yang Diatur Undang-Undang. Begitu pula pada 20 Juli tahun ini, melalui sidang Dewan negara yang dipimpin oleh PM. Li Keqiang juga mensahkan  Keputusan tentang Tata Cara Pelaksanaan Sumpah Jabatan oleh Staf di Institusi yang berada dalam Lingkungan Dewan Negara RRT.

Ini merupakan pertama kalinya bagi Li Keqiang ikut menyaksikan jalannya pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan para pejabat baru di berbagai instansi setelah perubahan tata cara sumpah.

Komentator politik Xia Xiaoqiang dalam sebuah artikelnya menyebutkan bahwa dilenyapkannya kalimat “Setia kepada partai” itu memiliki makna yang luar biasa. Mengapa bisa demikian ?

Xia Xiaoqiang percaya bahwa sistem peradilan Tiongkok sudah menjadi hancur lebur gara-gara Jiang Zemin menginstruksikan penindasan terhadap Falun Gong, yang menyebabkan jutaan praktisi Tiongkok ditangkap sewenang-wenang, dimasukkan ke kamp kerja paksa, dipaksa menerima cuci otak dan menjalani penyiksaan dengan berbagai alat.

Mereka dijatuhi hukuman dengan tanpa melakukan kesalahan yang diatur undang-undang, bahkan organ tubuh mereka diambil secara paksa. Perlakuan biadab Partai Komunis Tiongkok/PKT pimpinan Jiang Zemin ini sudah berlangsung selama lebih dari 16 tahun.

Xi Jinping sejak dipercaya untuk memegang jabatan kepala negara Tiongkok, terus menghadapi situasi krisis yang sarat dengan berantakan. Dalam masa kepemimpinannya ia selalu bertindak sesuai hukum yang berlaku. “Bersandar pada konstitusi” ia pegang teguh.

Pengejaran seumur hidup terhadap pejabat yang mengeluarkan keputusan besar yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, menjadi salah satu keputusan yang dihasilkan dalam  Kongres Nasional PKT Keempat pada Oktober 2014.

Mei 2015 otoritas Beijing mulai membuka ruang untuk masyarakat yang ingin mencari keadilan, Departemen Hukum, Kejaksaan. Pengadilan Negeri termasuk kantor-kantor pemerintah yang menangani keluhan masyarakat, membuka kesempatan bagi mereka yang ingin menyampaikan keluhan atau tuntutan hukum. Dengan demikian, lebih dari 200.000 kasus tuntutan terhadap Jiang Zemin atas kejahatannya menganiaya praktisi Falun Gong masuk ke pemerintah yang mendesak otoritas untuk menanganinya.

Menurut Xia Xiaoqiang bahwa baik mengenai perubahan tata cara dalam mengambil sumpah jabatan atau sejumlah langkah yang diambil dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai undang-undang yang berlaku di Tiongkok. Itu semua bertujuan untuk membersihkan orang-orang kelompok Jiang Zemin dari pemerintahan, yang mana juga berhubungan erat dengan inti dari situasi politik Tiongkok saat ini, yaitu masalah Falun Gong.

Jadi, menurut Xia bahwa langkah-langkah yang diambil Xi Jinping selama ini menjurus pada tujuan akhirnya yaitu menangkap dan meminta pertanggungjawaban hukum kepada Jiang Zemin dan para pendukungnya. (Wen Pu/sinatra/rmat)

Share

Video Popular