JAKARTA – Kerjasama tiga lembaga negara yakni Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Keuangan menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster dari wilayah Indonesia ke Singapura dan Vietnam sebanyak 404.385 ekor dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 33,15 miliar.
Penggagalan penyelundupan benih lobster tersebut merupakan hasil kerjasama operasi antara Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Pusat Karantina Ikan BKIPM, Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta, Satgas 115, Balai Besar KIPM Jakarta I, Stasiun KIPM Batam serta Polres Metro Bandara Soekarno Hatta.
“Kabar gembira, Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster sejumlah 404.385 ekor dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 33,15 miliar,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam gelaran konferensi pers bersama Polri, KKP dan Kementerian Keuangan di kantor KKP, Rabu (26/10/2016).
Susi mengatakan, penindakan dilakukan dibeberapa titik yang tersebar di Indonesia yakni di wilayah Batam, Bandara Soekarno Hatta, tempat pelelangan ikan dan wilayah Tanjung Priok. Ia menilai, kegiatan penyelundupan lobster ini sangat merugikan masyarakat nelayan yang selama ini menangkap setelah lobster tersebut siap panen ukuran konsumsi.
“Upaya penyelundupan ini sendiri merugikan masyarakat nelayan yang selama ini menggantungkan nasibnya terhadap penangkapan lobster”, ujarnya.
Susi juga mengatakan, sepanjang tahun ini saja, KKP berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster dengan nilai mencapai Rp 800 miliar jika dinilai harga bibitnya. Kalau potensi itu dihitung, dengan lobster itu dibiarkan di laut lepas maka nilainya hampir mencapai 200 kali.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani turut mengapresiasi atas kinerja timnya bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kepolisian dalam menggagalkan penyelundupan bibit lobster yang nilainya cukup besar.
Sri Mulyani juga mendukung pemanfaatan sektor perikanan agar lebih strategis, terutama jika pemanfaatan pajaknya dilakukan secara maksimal. Ia mengatakan, jika industri perikanan seluruh Indonesia diperbaiki tata kelolanya, maka pajak dari sektor kelautan dan perikanan pasti akan melonjak drastis.
“Kita bisa mengelola perikanan dan sumber daya ikan yang memang harus berkembang secara baik dan harus dicatat secara baik dan harus melakukan kewajibannya dengan baik,” tandasnya. (asr)
