Pada 14 Januari lalu, rapat para hakim ketua pengadilan tinggi nasional Partai Komunis Tiongkok/PKT digelar di Beijing. Ketua Umum Mahkamah Agung bernama Zhou Qiang menghadiri rapat. Ia mengemukakan, harus secara tegas menolak pengaruh pemikiran dari Barat seperti “demokrasi konstitusional”, “pembagian tiga kekuasaan”, “independensi yudisial” dan lain sebagainya.
Tidak boleh terjerumus ke dalam pemikiran Barat yang keliru dan “jebakan” berupa indepensi yudisial, serta harus berpegang teguh pada yang disebut jalur hukum paham sosialis RRT yang berkharakter. Pernyataan ini sontak memicu reaksi dari kalangan hukum.
Dosen fakultas hukum Beijing University bernama He Weifang pada malam hari itu juga menulis di blog “sewenang-wenang”. Ia menuliskan, negara yang bagaimana pun, jika tidak ada independensi hukum, berarti negara akan selalu terganggu oleh faktor di luar hukum, pada akhirnya ketidakadilan merajalela, dan memicu pemberontakan.
Di internet bahkan juga beradar seruan pada He Weifang dan Zhou Qiang untuk melakukan debat terbuka terkait masalah independensi yudisial ini.
Akan tetapi surat kabar “Global Times (corong PKT)” mendukung Zhou Qiang dengan mengatakan “independensi hukum” berbeda dengan menyidik kasus sesuai hukum secara independen.
Mantan hakim ketua kamar dagang Pengadilan Menengah kota Liaode provinsi Fujian bernama Li Jianfeng menyatakan, yang disebut pernyataan penolakan terhadap pengaruh pemikiran independensi yudisial dari Barat adalah suatu kontradiksi. Karena di Tiongkok sekarang ini, baik hukum sipil maupun hukum dagang atau konstitusional semua menyontek dari Barat, banyak dosen hukum di perguruan tinggi juga menyelesaikan studi mereka di luar negeri.
“Anggota Komisi Perubahan Hukum Sipil, serta hukum dagang dan konstitusional, banyak di antara mereka studi di Barat. Mereka membawa konsep keadilan dan kebenaran Barat, atau setidaknya memasukkannya ke dalam sususan undang-undang baru, bagaimana menolaknya? Sebenarnya tidak mungkin ditolak, sebaliknya telah dipindahkan secara utuh,” ujar Li Jianfeng.
Li Jianfeng selanjutnya mengatakan, pernyataan Zhou Qiang ini sebenarnya sangat birokratis, dan hanya ingin meniru teknik Barat tapi tidak mau memahami intisarinya.
“Pernyataan Zhou Qiang ini bisa kami pahami, menolak pemikiran ala Barat, berarti menolak konsep pemikiran Barat akan keadilan, kebenaran dan kebebasan berdemokrasi, yang mereka inginkan adalah otokratis, bukan keadilan bukan kebenaran, ini yang mereka mau, hal-hal yang bersifat teknis tidak mampu ditolak, karena telah menyatu di dalam sistem undang-undang RRT. Lalu mereka ingin menggunakan teknik ini dengan konsep mereka sendiri,” ujar Li Jianfeng.
Netizen yang studi hukum mengatakan, “Setelah belajar, salah seorang tokoh penting ini mengatakan akan menghunus pedang melawan independensi hukum, coba pikirkan betapa sedihnya saya, saat itu juga saya ingin merobek kartu mahasiswa dan pulang kampung bertani saja.”
Netizen lain mengatakan, “Pengadilan berjiwa partai, salut!”
Mantan pengacara pembela HAM RRT Peng Yongfeng, “Sebagai seorang pemimpin paling senior pada sistem hukum suatu negara, ternyata mengutarakan kata-kata yang menentang demokrasi dan menentang sistem hukum, ini adalah kemunduran sejarah, tidak heran jika reaksi masyarakat begitu keras.
Karena RRT terutama orang-orang di dalam tatanan hukum, mereka sangat memahami, jika tidak ada hukum yang sebenarnya di RRT, tidak ada demokrasi Barat, maka sistem sosialis di RRT pasti akan membawa rakyat Tiongkok ke arah kematian. Berbagai aspek masyarakat akan hancur.”
Ada yang berpendapat, ungkapan seperti ini adalah dorongan kepada rakyat untuk segera bermigrasi ke negara lain.
Sementara Li Jianfeng melanjutkan, kata-kata ini sangat konyol, bukannya membantu menjaga stabilitas PKT, justru akan semakin meruncingkan kontradiksi masyarakat.
“Pernyataan seperti ini pada dasarnya telah bertentangan dengan logika yudisial. Mengapa dikatakan menentang logika yudisial? Karena teknik seperti ini timbul atas dasar keadilan dan kebenaran, adalah produk dari keadilan dan kebenaran, produk ini digunakan untuk menentang sumber asalnya, bukankah bertentangan?” kata Li Jianfeng.
Penulis bernama Shaguang mempertanyakan, independensi hukum dicap sebagai “pemikiran Barat yang keliru”, lalu apakah hukum tidak bisa independen? “Independensi yudisial” adalah pokok utama untuk “memerintah negara sesuai hukum”.
Pasal 126 di dalam konstitusi RRT menentukan bahwa pengadilan memiliki hak untuk memberikan vonis secara independen sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tanpa intervensi dari instansi pemerintahan, ormas, maupun orang pribadi.
Seorang netizen mengkontribusikan sebuah foto lawas dari surat kabar “Xinhua Daily (corong PKT)” pada 1943 yang isinya sangat ironis bahwa, waktu itu PKT mempertanyakan Partai Nasionalis (Kuo Min Tang, yang kemudian diperangi dan dikalahkan).
Mengapa tidak menerapkan sistem multi partai? Apa yang ditakutkan? Jika dipikir-pikir, mungkin karena takut kehilangan kekuasaan. Mengapa tidak menerapkan independensi yudisial? Karena takut akan diadili. Mengapa tidak menerapkan konstitusi? Karena takut tidak bisa menggunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. (sud/whs/rmat)
