JAKARTA – Aparat kepolisian serta seluruh jajaran pengamanan sedang siap siaga untuk mengantisipasi segala macam gangguan keamanan dan ketertiban saat-saat menjelang pelaksanaan 101 Pilkada Serentak padda 15 Februari 2017 mendatang.
“Kita melaksanakan apel dua pertiga kekuatan kita kerahkan untuk pengamanan mulai pengawasan TPS-TPS, perjalanan logistik, kemudian pengamanan tempat-tempat keramaian masyarakat,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rikwanto, di Jakarta pada Sabtu (11/2/2017).
Saat menjelang pelaksanaan pilkada, aparat kepolisian tak akan meremehkan segala macam bentuk potensi-potensi yang dikhawatirkan menjadi gangguan keamanan. Polri berharap tak ada oknum yang mengganggu pelaksanaan pilkada serentak.
“Kita tak boleh under estimate, jadi segala sesuatu yang berakibat pelaksanaan ini kita antisipasi, jangan samapai oknum tertentu sengaja mengacaukan pilkada sehingga ternoda dan membuat kericuhan,” jelas Rikwanto.
Menurut Rikwanto, pengamanan pelaksanaan pilkada dikerahkan pada sejumlah titik termasuk pada sejumlah tempat keramaian masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pilkada serentak berlangsung dengan aman dan lancar serta menghasilkan kepala daerah yang berkualitas.
Tentang pengamanan Pilkada, kata Rikwanto, polisi juga melibatkan aparat TNI, Satpol PP dan Dinas-dinas terkait lainnnya agar semuanya bersinergi melaksanakan pengamanan pilkada serentak termasuk pengamanan Pilkada DKI Jakarta.
“Tiga ribu personel dalam apel kesiapan (Pilkada DKI) kita siap siaga, secara umum anggota kepolisian dan TNI serta pemerintah daerah sudah menempatkan posisinya sehingga apapun yang terjadi sudah tercover dari segi pengamanannnya,” jelas Rikwanto.
Pilkada serentak gelombang kedua akan digelar pada Rabu, 15 Februari 2017 mendatang. Sebanyak 7 Provinsi akan mengelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yakni Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Pilkada juga digelar 76 Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati dan 18 Kota pada sejumlah wilayah di Indonesia untuk memilih Wali Kota dan Wakil Walikota. (asr)
