oleh Qin Yufei
Menurut berita yang disampaikan oleh bankir senior Tiongkok dan peneliti pemerintah, Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan (One Belt One Road- OBOR) pemerintah Tiongkok sedang menghadapi tantangan keuangan yang serius.
Media Hongkong South China Morning Post pada Kamis (12/04/2018) melaporkan bahwa, mantan Bank Ekspor-Impor Tiongkok Li Ruogu dalam sebuah forum diskusi yang diselenggarakan di kota Guangzhou mengatakan, kebanyak negara peserta di kawasan sepanjang jalur OBOR tidak memiliki dana untuk membayar proyek-proyek yang mereka ikuti.
Dia mengatakan bahwa banyak negara hutangnya sudah menumpuk dan mereka lebih membutuhkan investasi swasta.
Rasio kewajiban dan rasio utang rata-rata dari negara-negara tersebut masing-masing sudah mencapai 35% dan 126%. Jauh lebih tinggi dari garis peringatan yang diakui secara global 20% dan 100%.
“Membantu mereka mengumpulkan dana demi pengembangan negara-negara ini adalah tugas yang sangat sulit” kata Li Ruogu.
Wakil direktur Pusat pengembangan dan Penelitian Dewan Negara Wang Yiming di forum itu mengatakan, meskipun banyak proyek OBOR didanai oleh lembaga keuangan besar, tetapi masih ada kesenjangan dalam pendanaan yang besarnya sekitar 500 miliar Dolar AS setiap tahunnya.
Baca juga : Sejarawan Ungkap Rahasia Kebijakan Luar Negeri Tiongkok di Balik Proyek OBOR
Wang Yiming mengatakan bahwa rasio utang dari utang dari negara-negara peserta proyek OBOR sudah menumpuk.
Negara Peserta berangsur-angsur membatalkan proyek.
Bulan Desember tahun lalu, hanya dalam beberapa pekan saja, Pakistan, Nepal dan Myanmar membatalkan perjanjian proyek pembangkit listrik tenaga air dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Ini semua merupakan proyek bagian dari inisiatih Satu Sabuk Satu Jalan Tiongkok.
Meskipun ketiga negara tersebut di balik pembatalan proyek memiliki alasan politik dan ekonomi yang berbeda, tapi faktor umum adalah bahwa negara-negara belum berkembang ini semakin sadar bahwa menyenangkan RRT dengan membangun proyek-proyek infrastruktur besar hanya akan membuat mereka membayar harga yang sangat tinggi.
Menurut laporan media setempat, Ketua Water and Power Development Authority Pakistan Muzammil Hussain memberitahu Komite Akun Publik di parlemen Pakistan bahwa perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam proyek OBOR menghendaki negara peserta menyediakan dana untuk pembiayaan yang kondisinya sangat keras, termasuk menjaminkan bendungan yang sedang dibangun atau bendungan lama kepada mereka.
Dan jika sampai negara peserta tidak mampu membayar utangnya, negara debitur wajib menyerahkan aset proyek kepada negara kreditur yakni Tiongkok.
Baca juga : Taburan Uang Tiongkok Ditolak Tiga Negara Jalur OBOR
Bulan Desember tahun lalu, Sri Lanka secara resmi menyerahkan pelabuhan strategis Hambantota kepada pemerintah Tiongkok karena gagal membayar hutang kepada Tiongkok yang berat.
Media asing berkomentar bahwa ini adalah contoh bagaimana Tiongkok telah menabur dana di luar negeri dalam upaya menerapkan imperialisme.
Profesor Brahma Chellaney, seorang guru besar di Pusat Penelitian Kebijakan New Delhi menyajikan sebuah tulisan yang dimuat media ‘Japan Times’, ia menulis : Pinjaman yang diberikan oleh Tiongkok berbeda dengan IMF dan Bank Dunia, Tiongkok hanya memberikan pinjaman untuk diinvestasikan pada proyek-proyek dan aset alam yang memiliki nilai strategis dan jangka panjang. Misalnya, pelabuhan laut Hambantota yang terletak di jalur perdagangan Samudera Hindia dan menghubungkan Eropa, Afrika, dan Timur Tengah.
Manfaat tidak akan dibagikan kepada perusahaan asing
Intinya, hanya perusahaan Tiongkok yang mendapat keuntungan dari proyek-proyek OBOR, dan perusahaan asing hampir tidak kebagian keuntungan dari pembangunan infrastruktur.
‘Financial Times’ melaporkan, Inisiatip OBOR yang melibatkan 34 negara Asia dan Eropa menurut kajian Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington, perusahaan-perusahaan kontraktor yang terlibat proyek OBOR itu 89 % adalah perusahaan asal Tiongkok dan hanya 11 % yang berasal dari negara lain.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Strategis Internasional menunjukkan, ada ketidakkonsistenan besar yang terjadi antara ucapan dan perbuatan pemerintah Tiongkok.
Jonathan Hillman, Direktur Reconnecting Asia Project CSIS mengatakan : “Meskipun pidato resmi mengatakan OBOR bersifat terbuka bagi perusahaan untuk berpartisipasi, tetapi mereka tetap saja berfokus pada kepentingan perusahaan Tiongkok komunis.” (Sinatra/asr)
