Peristiwa baru-baru ini telah mengungkapkan bagaimana perusahaan internet dan pendidikan tinggi di Tiongkok berkolusi dengan otoritas penyensoran untuk memantau warga di media sosial secara ketat.
Pada tanggal 9 Juni, China Digital Times, sebuah situs web yang berbasis di AS yang memantau sensor internet di Tiongkok, pertama kali mengungkapkan pengumuman buletin publik yang diposting oleh sebuah perguruan tinggi tanpa nama di Tiongkok untuk dibaca oleh semua mahasiswanya. Empat siswa, terdaftar dengan nama lengkap dan fakultas mereka, ditempatkan dalam penyelidikan oleh polisi setempat karena perilaku online “tidak pantas”.
Pemberitahuan tersebut tertanggal 7 Juni, dan dikeluarkan bersama oleh kantor keamanan universitas, departemen urusan mahasiswa, dan departemen mahasiswa pascasarjana.
Guo Zhenhao, seorang mahasiswa teknik kendaraan, ditempatkan di bawah penyelidikan oleh polisi setempat segera setelah komentarnya dalam obrolan media sosial dianggap “mengganggu kestabilan masyarakat” pada 5 Juni.
Mahasiswa lain bernama Ma Zhaoqun, yang mengambil jurusan desain mekanik, manufaktur, dan otomatisasi, ditempatkan di bawah penyelidikan polisi karena alasan yang sama. Ma memposting ulang gambar yang sebelumnya dikirim ke grup obrolan teman sekelas SMA-nya di WeChat, platform media sosial Tiongkok, bersama dengan beberapa komentar, pada 6 Juni.
Gu Yan, seorang mahasiswa teknik sipil, ditempatkan dalam penyelidikan pada 16 April, tiga hari setelah komentarnya pada kelompok media sosial keluarganya ditemukan “tidak sesuai untuk stabilitas sosial.”
Mahasiswa keempat, Liu Yangjie, mahasiswa teknik lainnya, berada di bawah penyelidikan polisi selama sekitar dua minggu setelah ia mengunduh video dari situs web luar negeri dan memposting ulang ke salah satu kelompok WeChat pada 25 April.
Pengumuman tersebut tidak mengungkapkan isi tentang apa yang disebut postingan media sosial “tidak pantas”, tetapi ia datang dengan peringatan besar: internet bukan “tanah bebas dari hukum,” dan universitas akan bekerja sama dengan polisi setempat untuk mengeluarkan hukuman disiplin yang diperlukan untuk setiap mahasiswa “yang mengancam akan melakukan tindakan radikal yang akan sangat mengganggu stabilitas sosial.”
Dalam beberapa tahun terakhir, aparat sensor internet Tiongkok semakin menindas. Dalam laporan tahunan terbaru tentang kebebasan internet, organisasi hak asasi manusia, Freedom House, mendaftar Tiongkok sebagai pelaku terburuk di dunia selama tiga tahun berturut-turut sejak 2015. Platform media sosial populer seperti WeChat dan Weibo, setara dengan Twitter milik Tiongkok, bekerja sama dengan otoritas Tiongkok untuk menyensor konten-konten yang ditolak rezim tersebut.
Untuk menegakkan kebijakan sensor rezim Tiongkok, yang dibentuk oleh Cyberspace Administration of Tiongkok (CAC), lembaga tertinggi negara yang memberlakukan sensor online, Weibo merekrut 1.000 pengguna untuk bertindak sebagai sensor online yang akan memantau postingan dan melaporkan konten yang “berbahaya.”
Kepanjangan tangan yang lain dari Partai Komunis Tiongkok, Departemen Pekerjaan Front Bersatu, telah menjadi kunci bagi upaya rezim untuk membungkam setiap pendapat yang berbeda secara online. Front Bersatu bertugas menyebarkan agenda Partai di dalam dan di luar Tiongkok.
Pada tanggal 11 Juni, Front Bersatu menyelenggarakan sebuah lokakarya, mengundang lebih dari 50 eksekutif perusahaan internet Tiongkok, kepala platform media baru, pengguna Weibo yang terkenal, dan tokoh media sosial populer untuk memastikan “sikap politik mereka tetap teguh”, menurut sebuah laporan terbaru oleh koran The Paper yang dikelola pemerintah.
Para peserta lokakarya tersebut juga diminta untuk menjadi promotor aktif “energi positif” online, eufemisme untuk memastikan pernyataan online mereka berada di dalam garis Partai.
Banyak hadirin membuat janji yang mengisyaratkan bahwa mereka akan memberlakukan kebijakan-kebijakan penyensoran. Zhou Yuan, pendiri dan CEO Zhihu, setara dengan Quora dari Tiongkok, mengatakan bahwa perusahaannya akan bekerja di bawah arahan pemerintah untuk menciptakan “lingkungan internet murni dan bersih” bagi kaum muda Tiongkok.
Meng Lingyue, pengguna Weibo dengan lebih dari 5,7 juta pengikut, mendukung kampanye online rezim, mengatakan ia akan menjadi “pembicara dan promotor kebijakan pemerintah” untuk menjaga “nilai sosial” dan meneruskan “energi positif.”
Memaksakan penyensoran sendiri adalah taktik lain yang digunakan rezim Tiongkok untuk menahan kritik terhadap rezim. Pada bulan Maret, Radio Free Asia (RFA) melaporkan bahwa beberapa dosen dan orang-orang yang bekerja di sektor keuangan diharuskan oleh majikan-majikan mereka untuk mengisi formulir yang meminta nomor IMEI telepon mereka, kode 15-digit yang unik untuk setiap ponsel, di tambahan informasi tentang akun media sosial mereka.
Mereka juga harus menjawab pertanyaan tentang apakah mereka mengunduh dan menyimpan “informasi sensitif” di ponsel mereka atau menggunakan ponsel mereka untuk membahas “rahasia negara.” Dengan mengajukan pertanyaan rinci seperti itu, formulir tersebut berfungsi untuk mengintimidasi karyawan agar mematuhi aturan-aturan penyensoran. (ran)
ErabaruNews
