TAIPEI — Jaksa Taiwan menuntut jurubicara sebuah partai politik pro-Tiongkok dan dua anggota partai lainnya karena diduga berusaha merekrut perwira militer Taiwan atas nama Tiongkok dan melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional, kata pernyataan pengadilan.
Kantor Kejaksaan Distrik Taipei mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 13 Juni bahwa juru bicara Partai Baru, Wang Ping-chung, dan dua anggota partai telah mencoba merekrut jaringan untuk rezim Tiongkok, termasuk para pejabat pemerintah Taiwan, anggota militer, dan mahasiswa.
Dakwaan tersebut mengatakan tiga “kesengajaan membahayakan keamanan nasional dan stabilitas sosial untuk mengembangkan organisasi yang melayani lembaga-lembaga pemerintahan, militer, dan Partai Komunis Tiongkok.”
Rezim Tiongkok menganggap negara demokrasi Taiwan sebagai provinsi yang tersesat yang pada akhirnya akan bersatu kembali dengan daratan, menggunakan kekuatan bila perlu.
Permusuhan terhadap Taiwan telah meningkat sejak Tsai Ing-wen yang lebih condong kemerdekaan terpilih sebagai presiden pada tahun 2016.
Tiongkok mencurigai dia ingin mendorong kemerdekaan resmi, yang akan melanggar batas aman yang dapat ditolerir pemimpin Partai Komunis di Beijing, bagaimanpun Tsai telah mengatakan dia ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk perdamaian.
Beijing sebelumnya mengutuk pihak-pihak berwenang di pulau itu untuk penyelidikan.
Pernyataan pengadilan tersebut telah mengubah karakter tengah dari nama-nama para terdakwa, tetapi dua anggota partai lainnya diidentifikasi oleh media sebagai Lin Ming-cheng dan Hou Han-ting.
Dalam dakwaannya, juru bicara Partai Baru Wang dan yang lainnya juga diduga telah menggunakan perusahaan pertukaran mata uang asing bawah tanah untuk secara ilegal mengkonversi mata uang-mata uang asing ke dolar lokal Taiwan, dengan menggunakan dana yang ditujukan untuk membentuk kelompok-kelompok demi melayani rezim Tiongkok, kata pernyataan tersebut.
Perwakilan dari perusahaan valuta asing bawah tanah tersebut, serta empat orang lainnya yang terlibat dalam kegiatan terkait, juga dituntut karena dicurigai telah melanggar klausa hukum perbankan yang berkaitan dengan “menjalankan layanan remitansi bank secara ilegal,” tambahnya.
Dakwaan minggu ini yang melibatkan para anggota Partai Baru memiliki kaitan dengan penyelidikan sebelumnya terhadap mahasiswa Tiongkok, Zhou Hongxu, yang dipenjara selama 14 bulan pada September 2017 karena mencoba merekrut seorang pejabat Taiwan dan menyadap informasi rahasia.
Catatan rekaman elektronik menunjukkan bahwa Zhou telah menghubungi juru bicara Wang dan yang lainnya dalam jalur kegiatan-kegiatannya.
Kantor Urusan Taiwan dari Tiongkok tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar.
Awal tahun ini, media Taiwan mengungkapkan bahwa Front Persatuan rezim Tiongkok telah meluncurkan kampanye-kampanye berpengaruh yang menargetkan kelompok-kelompok tertentu dari Taiwan untuk mengadvokasi kepentingan-kepentingannya, termasuk partai-partai politik pro-Tiongkok, para pemuda, dan veteran-veteran militer. Sementara itu, intelijen dan komunitas militer Taiwan telah menghadapi semakin banyak upaya peretasan yang berasal dari Tiongkok.
Namun sebenarnya, Beijing telah menekan keras para aktivis Taiwan yang mengadvokasi demokrasi untuk Tiongkok. Pada bulan September 2017, Li Ming-che, seorang dosen perguruan tinggi dan aktivis di sebuah organisasi hak asasi manusia di Taiwan, dijatuhi hukuman oleh pengadilan Tiongkok lima tahun penjara karena “merongrong kekuasaan negara.” Li telah mengirimkan pesan media sosial tentang demokrasi ke para aktivis di Tiongkok. Dia saat ini dipenjara di Penjara Chishan di Provinsi Hunan.
Pada tanggal 4 Juni, Partai Progresif Demokrasi (DDP) yang berkuasa di Taiwan mengeluarkan pernyataan resmi yang meminta Beijing untuk membebaskan Li. (ran)
ErabaruNews
