Erabaru.net. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Prabowo Subianto menggelar jumpa pers usai pertemuan di kediaman SBY, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (24/07/2018).
Saat memberikan keterangan persnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku banyak membahas sejumlah persoalan. Namun demikian, kata SBY, pada pertemuan tersebut membahas tiga poin penting.
Pertemuan empat mata tersebut SBY menyampaikan kedua pihak sepakat untuk mendukung dan bersepakat besama-sama serta berkontribusi bagi berlangsungnya pemilu, termasuk pilpres, yang benar-benar damai, jujur, dan adil
“Pertama, membangun komitmen bersama-sama agar pemilu 2019 berlangsung damai, jujur, dan adil, peacefull, truth and fair election,” kata SBY.
Menurut SBY, kedua pihak turut membahas situasi terkini bangsa Indonesia pada saat ini.
“Kedua, saat pertemuan tersebut membahas situasi nasional yang dihadapi oleh rakyat Indonesia,” ujar SBY.
Ketika pertemuan tersebut digelar, Demokrat dan Partai Gerindra menyatakan sepakat membangun kemungkinan berkoalisi serta bekerjasama dengan Partai Politik lainnya ketika mengusung pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2019.
“Ketiga, atas dasar pertama dan kedua, kami membahas kemungkinan membangun koalisi Gerindra dengan Demokrat dan partai-partai lain dalam Pilpres 2019 mendatang,” ujar SBY.
Saat mengelaborasi lebih jauh dalam pemaparannya, SBY menyatakan kedua pihak berkomitmen ikut mencegah jangan sampai politik identitas, SARA, secara ekstrem mendominasi pemilu agar demokrasi Indonesia tumbuh berkembang dan semakin berkualitas.
Persoalan yang dibahas kedua pihak, lanjut SBY, terkait permasalahan serius perkembangan isu nasional empat tahun, utamanya permasalahan yang dihadapi dan dialami rakyat Indonesia. Poin pembahasan adalah soal perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, isu lapangan kerja, keseimbangan pembangunan manusia dengan infrastruktur, hingga kebijakan pajak.
Menurut SBY, pertemuan tersebut membahas menyangkut ekonomi dan kesejahteraan rakyat adalah penghasilan dan daya beli golongan orang mampu apalagi 40 persen kalangan bawah yang jumlahnya sekitar 100 juta orang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut.
SBY menyampaikan harapan agar penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tidak tebang pilih, dan bebas intervensi serta hukum tidak menjadi alat politik.
SBY saat menguraikan pemaparannya menyatakan mendukung pemberantasan berita hoax serta mendukung kebebasan pers.
“Ketiga, politik dan demokrasi. Kita sungguh berharap implementasi konstitusi dan UU Ketatanegaraan yang benar dalam kehidupan kita, juga pentingnya checks and balances antarnegara, termasuk independensi antarnegara legislatif, yudikatif, dan eksekutif, termasuk kebebasan pers, netralitas pemilu. Kami juga mendukung penertiban hoax,” beber SBY.
Kedua pimpinan Parpol tersebut turut menyoroti pentingnya menjaga persatuan, kerukunan sosial, dan sikap antiradikalisme. SBY menyatakan, persatuan bangsa penting untuk dijamin secara bersama-sama untuk menjaga kebinekaan dan toleransi.
SBY menyatkan kedua pihak sependapat tidak boleh membiarkan ekstremisme, kekerasan, terjadi di negara Indonesia dengan dalih apa pun serta menolak Islamofobia.
“Kami sepakat mempedomani dan menjalankan Pancasila dan UUD 1945. Jangan diragukan itu,” kata SBY. (asr)
