Tiongkok Mendanai Penyelesaian Jembatan ke Korea Utara, Kemungkinan Melanggar Sanksi

Di antara isyarat menghangatkan hubungan dan melonggarkan sanksi, Tiongkok berencana untuk menyediakan dana guna menyelesaikan pembangunan jembatan di perbatasan Korea Utara.

Pembangunan Jembatan Sungai Yalu Baru yang menghubungkan Kota Dandong, Provinsi Liaoning, di timur laut Tiongkok dengan Kabupaten Ryongchon, Korea Utara, telah diumumkan pada tahun 2012 dengan banyak gembar-gembor, sebagai tanda bahwa kedua rezim tersebut akan memasuki era baru perdagangan dan diplomasi.

Ini dimaksudkan untuk melengkapi kedekatan Jembatan Persahabatan Sino-Korea [Tiongkok-Korea], yang dibangun selama Perang Dunia II dan sangat membutuhkan perbaikan.

Dengan biaya 2,2 miliar yuan ($330 juta) dan sebagian telah selesai pada tahun 2014, Jembatan Sungai Yalu Baru dibiarkan tidak terselesaikan di tengah hubungan yang memburuk karena Korea Utara melakukan beberapa tes nuklir yang mempermalukan Beijing. Jembatan tersebut saat ini berakhir di tanah ladang di sisi Korea Utara.

Namun sumber-sumber dari orang dalam mengatakan kepada Kantor Berita Jepang, Kyodo News Agency, pada 20 Juli bahwa kepemimpinan Tiongkok baru-baru ini memutuskan untuk menyediakan 600 juta yuan (sekitar $88,3 juta) dalam pendanaan untuk menyelesaikan pembangunan jalan puluhan kilometer yang akan memungkinkan kendaraan untuk memasuki jembatan tersebut, di samping sebuah fasilitas pabean. Pendanaan tersebut akan dipersiapkan pada akhir tahun ini.

Pendanaan tersebut dapat menjadi sebuah pelanggaran terhadap sanksi-sanksi PBB, menurut Kyodo News Agency. Sumber-sumber orang dalam mengatakan Tiongkok juga berencana untuk bernegosiasi dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk meringankan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara sementara ia bekerja menuju denuklirisasi.

Berita tersebut muncul ketika Reuters melaporkan pada 24 Juli bahwa harga bensin telah jatuh secara dramatis di Korea Utara, menunjukkan bahwa Tiongkok dan negara-negara lain sedang mengirim lagi minyak ke negara terisolasi tersebut, melawan sanksi-sanksi PBB.

Dan pada 23 Juli, seorang pejabat senior Korea Utara mengunjungi Beijing, “kemungkinan akan membahas cara-cara untuk meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral,” menurut South China Morning Post, mengutip sumber parlemen Korea Selatan. (ran)

ErabaruNews