Di Tiongkok, unjuk rasa para veteran militer di berbagai provinsi kini memasuki bulan kedua. Dalam upaya untuk memadamkan demonstrasi-demonstrasi tersebut, pemerintah Tiongkok baru-baru ini mengumumkan peningkatan pensiun bulanan dan subsidi hidup bagi para veteran.
Langkah tersebut hanya sedikit untuk mendinginkan protes menjelang Hari Angkatan Darat pada 1 Agustus, ketika rezim Tiongkok memperingati pembentukan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) pada tahun 1927.
Pada 27 Juli, Kementerian Urusan Veteran Tiongkok dan Kementerian Keuangan mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa subsidi hidup bulanan yang dialokasikan untuk veteran yang sakit akan meningkat dari 500 yuan (sekitar $73) menjadi 550 yuan (sekitar $81). Sementara itu, veteran yang telah bertugas dalam pertempuran terlihat peningkatan subsidi bulanan mereka dari 550 yuan menjadi 600 yuan ($88).
Pensiun tahunan bagi para veteran yang cacat yang menjadi cacat akibat luka pertempuran meningkat 9 persen menjadi 80.140 yuan (sekitar $11.760).
Pengumuman tersebut muncul di tengah-tengah protes veteran di setidaknya di tiga kota: Yantai di Provinsi Shandong, Tiongkok timur, Xuzhou di Provinsi Jiangsu, Tiongkok, dan Kabupaten Daming di Provinsi Hebei, Tiongkok utara, menurut laporan 30 Juli oleh Voice of America (VOA).
Protes di Yantai telah berlangsung pada 24 Juli, ketika para veteran setempat muncul di luar saat pertemuan para delegasi kota untuk Kongres Rakyat, badan legislatif stempel karet kota tersebut. Setelah gagal mendapatkan pejabat untuk bertemu dengan mereka, para veteran pergi ke stasiun kereta api kota, ingin melanjutkan protes mereka di Beijing. Namun polisi setempat muncul untuk mencegah para veteran tersebut naik ke kereta.
Qiu, seorang veteran dari Provinsi Hunan, Tiongkok selatan, mengatakan peningkatan subsidi itu hanya isyarat simbolis oleh otoritas Tiongkok karena itu diberlakukan di bawah tekanan dari protes-protes yang sedang berlangsung, dalam wawancara dengan Radio Free Asia (RFA).
“Banyak veteran yang menganggur. Sebelum putaran protes ini, pemerintah setempat menutup mata terhadap kami. Pemerintah hanya ingin menjaga stabilitas sosial. Dan ia melakukan hal yang sama juga sekarang [dengan protes-protes berkelanjutan],” kata Qiu.
Wang, seorang veteran dari Kota Guilin di wilayah Guangxi, Tiongkok selatan, mengatakan langkah tersebut tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan-tuntutan mereka.
“Kami menuntut bahwa [pihak berwenang] mengatasi masalah kami berdasarkan peraturan pensiun pemerintah,” kata Wang. “Ini bukan tentang meningkatkan subsidi hidup. Ini adalah tentang pemerintah yang tidak membayar pensiun berdasarkan peraturan.”
Pernyataan Wang tersebut merujuk pada praktik umum para pejabat tentang penggelapan dana pensiun yang dimaksudkan untuk dicairkan untuk para veteran setempat.
Veteran-veteran Tiongkok telah berjuang dengan susah payah untuk menerima kompensasi, tidak seperti veteran militer AS yang dijamin dengan manfaat-manfaat tertentu setelah bertugas.
Wei Jingsheng, seorang advokat demokrasi dan aktivis hak asasi manusia veteran Tiongkok, mengatakan Partai Komunis Tiongkok meyakini bahwa tentara adalah pengawal pribadinya, yang berkewajiban untuk melayani Partai, dan dengan demikian tidak boleh meminta imbalan. Dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan oleh RFA pada 5 Juli, dia mencatat bahwa ketika tentara Tiongkok pensiun, rezim Tiongkok mengharapkan mereka menjadi sukarelawan untuk Partai.
“Pada dasarnya, tentara harus sadar diri bahwa mereka tidak lebih dari budak” dari Partai tersebut, di mata para penguasa, tulis Wei.
Banyak veteran mencari ganti rugi perbaikan mulai dari otoritas pusat untuk keluhan-keluhan mereka, dan mereka sering menghadapi pelecehan dari otoritas Tiongkok. Dalam beberapa kasus, mereka telah dijebloskan ke “penjara hitam,” atau fasilitas penahanan ekstralegal, yang dirancang untuk mengintimidasi para pemohon petisi agar menghentikan protes-protes mereka. Dalam kasus lain, mereka telah dituntut dan dijatuhi hukuman atas tuduhan “menyebabkan gangguan sosial.”
Kematian dua veteran baru-baru ini telah menyebabkan para pengamat mencurigai kecurangan yang dilakukan oleh para pihak berwenang Tiongkok, menurut laporan 28 Juli oleh Civil Rights and Livelihood Watch (CRLW), sebuah kelompok pengamat hak-hak sipil dan mata pencaharian di Provinsi Hubei Tiongkok tengah.
Chu Qingzhong, seorang veteran dan ayah dari enam anak, dan Chang Gang, seorang veteran dengan seorang anak berusia 13 tahun, meninggal dalam kecelakaan mobil sekitar jam 4 pagi pada tanggal 27 Juli ketika sedang mengendarai mobil pulang. Mereka baru saja selesai mengajukan petisi di Departemen Urusan Veteran setempat.
Para veteran yang kenal dengan Chu dan Chang menduga bahwa kecelakaan tersebut adalah pembunuhan, yang dilakukan oleh orang-orang yang disewa oleh pemerintah setempat, menurut CRLW. Sebelum kematian mereka, Chu dan Chang kadang-kadang diikuti oleh pria-pria tak dikenal saat melakukan pekerjaan petisi mereka.
Di Shanghai, dua veteran telah dibawa pergi oleh polisi setempat dari rumah mereka pada sore hari 27 Juli, menurut CRLW. Organisasi tersebut mencurigai bahwa polisi telah menahan para veteran tersebut untuk mencegah mereka mengajukan petisi pada Hari Angkatan Darat yang jatuh pada tanggal 1 Agustus. (ran)
ErabaruNews
