Yin Minhong, seorang veteran Tentara Pembebasan Rakyat, telah ditolak oleh hakim Tiongkok untuk kedua kalinya setelah mengajukan pengaduan menuntut penjelasan resmi tentang status diplomatik wilayah utara Tiongkok.
Dimulai pada tahun 1800-an, sejumlah kekuatan asing memaksakan kehendak mereka pada Tiongkok yang lemah dan tidak stabil, yang tercermin secara menyakitkan dalam berbagai “perjanjian tak seimbang” dan konsesi teritorial, termasuk perjanjian paksa dengan Czarist Rusia di mana Dinasti Qing Tiongkok telah menyerahkan secara besar-besaran bagian dari Manchuria, Mongolia (saat itu adalah provinsi kekaisaran Tiongkok), dan Asia Tengah. Sekarang, wilayah-wilayah ini adalah bagian dari Timur Jauh Rusia, Mongolia, dan negara lain.
Ketika sebagian besar perlakuan tak senonoh kolonial tersebut dibalikkan oleh pemerintah republik Tiongkok selama dan sekitar Perang Dunia II, Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang telah memegang kekuasaan sejak tahun 1949, telah menolak untuk membahas peran Rusia dalam apa yang biasa diajarkan Tiongkok untuk dilihat sebagai “Abad Penghinaan” (Century of Humiliation).
Menurut Liberty Times di Taiwan, Yin telah mengajukan dua pengaduan terhadap pemerintah Tiongkok karena menyembunyikan sejarah wilayah utara Tiongkok yang telah hilang.
Dalam kasus awal yang diajukan kepada Kementerian Luar Negeri Tiongkok Agustus lalu, Yin bertanya “apakah Republik Rakyat Tiongkok telah menandatangani perjanjian untuk menyerahkan wilayah Tiongkok [Tannu Uriankhai] setelah 1949.” Dia menerima jawaban pada bulan berikutnya, yang menyatakan bahwa data tentang wilayah nasional diklasifikasikan khusus dan tidak terbuka untuk akses publik.
Tannu Uriankhai adalah wilayah sekitar 168.600 kilometer persegi di Rusia yang berbatasan dengan negara modern Mongolia. Sampai pendudukan oleh Rusia pada tahun 1800-an, Tannu Uriankhai adalah wilayah kedaulatan Qing Tiongkok. Pada tahun 1921, revolusioner komunis Rusia mendirikan Republik Rakyat Tuvan, yang kemudian secara sah digabungkan dengan Uni Soviet pada tahun 1944.
Republik Tiongkok (Republic of China), nama resmi Taiwan, yang dipukul mundur keluar dari daratan Tiongkok oleh PKT pada tahun 1949, tidak pernah secara resmi menyerahkan klaim kedaulatannya atas wilayah-wilayah Qing yang hilang tersebut.
Kementerian Luar Negeri juga telah mencatat bahwa jika Yin tidak puas dengan tanggapannya, ia dapat mengajukan peninjauan administratif atau mengajukan gugatan di pengadilan. Pada bulan Maret, Yin mengajukan kasus kedua pada Pengadilan Rakyat Menengah No. 3 Beijing, yang menolak gugatannya. Yin telah mengajukan banding, tetapi pada 10 September, kasus tersebut ditolak lagi, kali ini oleh Pengadilan Tinggi.
Pada tahun 1999, pemimpin PKT masa lalu, Jiang Zemin telah menandatangani protokol dengan mantan presiden Rusia Boris Yeltsin untuk menyelesaikan masalah daratan yang telah diserahkan oleh Qing Tiongkok tersebut secara permanen di dalam perjanjian yang tidak seimbang.
Sebagai hasil dari kesepakatan antara Jiang dan Yeltsin tersebut, Republik Rakyat Tiongkok (People’s Republic of China) telah mengakui kedaulatan Rusia hingga lebih dari 1 juta kilometer persegi wilayah yang disengketakan, termasuk Tannu Uriankhai.
Tindakan hukum Yin Minhong yang ditolak telah menarik perhatian publik.
“Mengapa mereka harus membuat pertanyaan sederhana menjadi begitu rumit?” sebuah posting media sosial WeChat oleh Lüku Law Service Company Tiongkok mengatakan pada 5 November. “Tanggapan dari Kementerian Luar Negeri [sama dengan mengatakan] bahwa wilayah Tiongkok adalah informasi rahasia, sehingga orang-orang Tiongkok tidak memiliki hak atas pengetahuan ini. Balasan Pengadilan Tinggi Beijing menegaskan bahwa tanggapan Kementerian Luar Negeri benar, jadi mereka tidak akan mengurusnya. … Bahkan jika orang Tiongkok sendiri tidak memiliki hak untuk mengetahui tentang wilayah Tiongkok, siapa yang diizinkan untuk mengetahuinya?”
Firma hukum tersebut juga mengatakan bahwa Pasal 282 dari Undang-Undang Pidana Tiongkok menetapkan bahwa suatu kejahatan karena secara ilegal mendapatkan rahasia-rahasia negara dapat dihukum penjara sampai tiga tahun, penahanan kriminal, kontrol administratif, atau perampasan hak-hak politik; untuk kasus-kasus serius, hukum menghendaki hukuman antara tiga dan tujuh tahun penjara.
“Orang-orang tertentu harus berhati-hati,” firma hukum tersebut menambahkan secara sindiran, “karena jika Anda tahu tentang peta yang sebenarnya tentang Tiongkok, Anda berisiko ditahan secara kriminal.” (ran)
Rekomendasi video:
