Oleh Emel Akan
WASHINGTON – Melalui prakarsa Belt and Road Inisistive (BRI), Tiongkok sedang menggelontorkan miliaran dolar ke negara-negara berkembang untuk membantu membangun proyek-proyek infrastruktur besar-besaran. Banyak dari proyek-proyek ini, bagaimanapun, dibiayai melalui para pemberi pinjaman yang dikendalikan negara Tiongkok, membuat beberapa negara tertekan oleh beban utang dan menempatkan kedaulatan mereka pada risiko berbahaya
BRI, juga dikenal sebagai prakarsa One Belt, One Road (OBOR), adalah salah satu program pembangunan paling ambisius di dunia, mencakup hampir 70 negara dan mencakup lebih dari dua pertiga populasi dunia. Ini pertama kali diusulkan oleh pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2013.
Partai Komunis Tiongkok telah menjadikan inisiatif tersebut sebagai pusat dari rencananya untuk menumbuhkan pengaruh geopolitiknya. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan triliunan dolar investasi untuk jaringan transportasi, energi, dan infrastruktur telekomunikasi yang luas yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika.
Proyek-proyek konstruksi besar BRI dibiayai terutama melalui berbagai pemerintah lokal Tiongkok dan lembaga-lembaga yang dikendalikan negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, prakarsa tersebut dianggap sebagai “perangkap utang,” yang meningkatkan risiko tekanan ekonomi di negara-negara peminjam, terutama di Asia Tengah dan Selatan.
Masalah tentang apakah Beijing sedang mengejar “diplomasi utang” melalui inisiatif ini telah memicu perdebatan baru di internasional. Bertentangan dengan janji-janjinya untuk memberikan kemakmuran kepada orang-orang lokal di negara-negara tuan rumah, Tiongkok sedang memainkan permainan zero-sum game, menurut para kritikus.
Zero-sum game adalah situasi, proses, persaingan, atau hasil dimana perolehan yang didapatkan oleh pemenang sama dengan kerugian yang diderita oleh yang kalah
Jeff Smith, seorang ahli di Asia Selatan di The Heritage Foundation, mengatakan beberapa kesepakatan OBOR adalah jalan satu arah. Berbicara di panel yang diselenggarakan oleh yayasan tersebut, dia mengatakan bahwa negara-negara yang berpartisipasi telah mengumpulkan sejumlah besar utang pada lembaga-lembaga keuangan Tiongkok dan terjebak dengan suku bunga tinggi.
Selain itu, kontraktor-kontraktor Tiongkok mengambil bagian terbesar dari pembangunan dari banyak proyek infrastruktur tersebut. Negara-negara yang berpartisipasi memberi kompensasi pada perusahaan-perusahaan Tiongkok melalui penggunaan bahan-bahan material dan pekerja-pekerja dari Tiongkok sebagai imbalan.
Menurut sebuah studi oleh Center for Strategic and International Studies, dari semua kontraktor yang berpartisipasi dalam proyek-proyek yang didanai Tiongkok tersebut, 89 persen adalah perusahaan-perusahaan Tiongkok. Hal itu berbeda dengan proyek-proyek yang didanai oleh bank pembangunan multilateral yang biasanya menggunakan hampir 40 persen kontraktor lokal.
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyebut inisiatif tersebut sebagai “kolonialisme baru” untuk mengekspresikan kegelisahannya tentang pengaruh politik dan ekonomi Tiongkok yang berkembang di negaranya.
PENGEMBALIAN GEOPOLITIK
Negara-negara Barat telah menyuarakan keprihatinan tentang rencana pengembangan internasional Beijing yang ambisius tersebut, karena masalah-masalah dimana termasuk kurangnya standar, transparansi, dan akuntabilitas di dalam kesepakatan-kesepakatan pembangunannya. Menurut Smith, kesepakatan-kesepakatan ini telah memfasilitasi merebaknya korupsi dan nepotisme, dan merusak praktik-praktik pemberian pinjaman yang telah ada dan standar-standar internasional.
Ratusan miliar yang diinvestasikan di negara-negara ini belum menghasilkan keuntungan ekonomi; Beijing terutamanya sedang mencari pengembalian geopolitik, dimana telah meningkatkan risiko karena utang tersebut.
“Tentu saja ada pertanyaan-pertanyaan tentang kemampuan keuangan untuk bertahan (keberlanjutan) dan risiko penderitaan akibat utang” bagi negara-negara yang berpartisipasi dalam BRI, kata Smith.
Menurut firma riset RWR Advisory Group, 270 proyek infrastruktur BRI (atau 32 persen dari nilai total proyek) telah tertunda karena masalah keuangan. Dan utang negara untuk 27 negara peserta BRI tersebut dianggap sebagai “tidak layak” oleh lembaga pemeringkat, sementara 14 lainnya tidak memiliki peringkat sama sekali.
Negara-negara seperti Djibouti, Kyrgyzstan, Laos, Maladewa, Mongolia, Montenegro, dan Pakistan berada dalam masalah serius, menurut Smith.
Pembayaran utang luar negeri Pakistan, misalnya, akan melonjak sebesar 65 persen tahun depan. Sementara itu, cadangan devisanya telah turun 40 persen selama dua tahun terakhir.
“Itu tidak berkelanjutan,” kata Smith.
PELECEHAN HAK ASASI MANUSIA
Diplomasi jebakan utang juga memungkinkan Tiongkok memperluas pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ada peningkatan intimidasi terhadap para pembangkang Tiongkok di luar negeri, penangkapan orang-orang asing di Tiongkok, dan tindakan keras terhadap kebebasan akademik. Dan Tiongkok telah menggunakan pengaruh ekonomi dan politiknya di kawasan tersebut untuk membungkam para kritikus.
Smith mengatakan bahwa sebagian besar pakar Tiongkok akan mengatakan ada perubahan selama dekade terakhir bukan hanya kebijakan luar negeri Tiongkok, tetapi juga kebijakan domestiknya menuju bangsa yang lebih berani, dan “dalam beberapa hal, bangsa yang lebih agresif di negara sendiri.”
“[BRI], sebagai perpanjangan dari pengaruh Tiongkok, telah memperkuat beberapa kekhawatiran ini dan bertugas sebagai yang berwenang dalam bertindak untuk beberapa kekhawatiran ini,” katanya.
Pemerintahan Trump telah menjadi seorang kritikus vokal untuk BRI dan Tiongkok dalam dua tahun terakhir; telah sangat prihatin tentang meningkatnya krisis utang di kawasan Asia-Pasifik.
Menteri Keuangan Steven Mnuchin sebelumnya telah memperingatkan krisis keuangan di kawasan tersebut dan menuding Tiongkok, menyebutnya sebagai “negara kreditur yang bertindak tidak transparan.”
Masalah ini juga diangkat pada KTT G-20 di Buenos Aires dan para pemimpin dunia sepakat untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi “kerentanan utang di negara-negara berpenghasilan rendah.”
“Kita akan bekerja untuk meningkatkan transparansi utang dan keberlanjutan, dan meningkatkan praktik-praktik pembiayaan berkelanjutan,” kata pernyataan itu.
Negara-negara G-20 juga menyerukan pada “IMF dan Bank Dunia untuk bekerja dengan para peminjam dan kreditur untuk meningkatkan pencatatan, pemantauan, dan pelaporan kewajiban-kewajiban utang publik dan swasta secara transparan.” (ran)
Ikuti Emel di Twitter: @mlakan
Rekomendasi video:
Di Balik Gelontoran Dana Tiongkok untuk Afrika, Ekonomi ataukah Politis?
https://www.youtube.com/watch?v=abxt-0TXluE&t=7s
