Pejabat Jerman adalah otoritas pemerintah terbaru yang menyuarakan keprihatinan tentang negara-negara berkembang yang mengambil pinjaman-pinjaman dari Tiongkok.
Gerd Muller, menteri Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi Jerman, kementerian tingkat kabinet, menyatakan bahwa persyaratan untuk pinjaman Tiongkok seringkali “sangat tidak transparan,” menurut artikel 16 Januari oleh surat kabar harian Handelsblatt berbahasa Jerman. Muller membuat pernyataan tersebut selama kunjungan baru-baru ini ke Zambia.
Dia berbicara tentang situasi di Sri Lanka di mana pemerintah setempat mengalihkan hak kepemilikan Pelabuhan Hambantota selama 99 tahun ke Tiongkok untuk penyelesaian sebagian dari utang-utangnya. Menteri Jerman mengatakan pelabuhan tersebut seharusnya menjadi sinyal peringatan bagi negara-negara berkembang lainnya tentang pembiayaan Tiongkok.
Muller telah menunjukkan bahwa Zambia telah mendapat manfaat dari keringanan utang Tiongkok, namun negara tersebut sekarang lagi berutang budi. “Kami prihatin tentang itu,” tambahnya.
Sementara Muller tidak merinci tentang jenis-jenis bantuan utang tersebut, Zambia adalah salah satu dari sembilan negara yang menerima pembatalan utang senilai 1,42 miliar yuan (US$209 juta) dari Tiongkok pada tahun 2014, menurut situs resmi Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Tiongkok.
Pada September 2018, Zambia telah mendapatkan US$30 juta dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan hibah US$30 juta dari Tiongkok, menurut Voice of America.
Handelsblatt, mengutip laporan-laporan yang belum dikonfirmasi, mengangkat masalah tentang bagaimana pemerintah Zambia telah menggunakan perusahaan listrik milik negara, Zesco, sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dengan Tiongkok.
Pada Desember 2018, penasihat keamanan nasional AS John Bolton menyatakan bahwa Tiongkok siap untuk mengambil alih Zesco untuk menagih utang yang harus dibayar pemerintah Zambia, antara US$6 hingga 10 miliar, menurut Reuters. Juru bicara kepresidenan Zambia Amos Chanda membantah klaim Bolton saat itu. Chanda menambahkan bahwa negara tersebut memiliki utang luar negeri sebesar US$9,7 miliar, di mana US$3,1 miliar merupakan utang ke Tiongkok.
Mengutip data dari Dana Moneter Internasional (IMF), Handelsblatt menunjukkan bahwa utang Zambia mencapai 36 persen dari output ekonomi pada tahun 2014. Persentasenya akan naik menjadi 77 persen pada tahun 2019, menurut perkiraan IMF.
IMF menyebut Zambia ada di antara daftar negara-negara Afrika sub-Sahara dengan “risiko tinggi karena tekanan utang,” dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Mei 2018. Namun IMF tidak menyebut Tiongkok sebagai biang keladinya.
Baik Sri Lanka maupun Zambia telah menerima investasi-investasi yang signifikan dari Tiongkok di bawah inisiatif One Belt, One Road (OBOR).
Beijing meluncurkan OBOR pada tahun 2013 dengan tujuan membangun rute perdagangan yang menghubungkan Tiongkok, Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin.
Menurut situs web resmi OBOR di Tiongkok, ada lebih dari 500 perusahaan investasi Tiongkok yang saat ini sedang beroperasi di Zambia, dengan keterlibatannya dalam proyek-proyek mulai dari pertambangan, pertanian, manufaktur, dan infrastruktur.
Sebagai contoh, sebuah bandara internasional baru sedang dibangun di Ndola, sebuah kota di Provinsi Copperbelt Zambia, dengan perkiraan biaya US$397 juta yang dibiayai oleh Bank Ekspor dan Impor milik negara Tiongkok, menurut situs web resmi OBOR Tiongkok. Bandara ini sedang dibangun oleh AVIC International, anak perusahaan dari Perusahaan Industri Penerbangan Tiongkok, Aviation Industry Corporation of China (AVIC), milik negara, sebuah konglomerat kedirgantaraan dan pertahanan.
KEKHAWATIRAN-KEKHAWATIRAN AMERIKA
Kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan oleh Muller juga telah disuarakan oleh pejabat-pejabat pemerintah AS.
Pada bulan Februari 2018, David Malpass, Wakil Menteri Departemen Keuangan AS untuk Urusan Internasional, memberikan pidato di think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington, menyebut Tiongkok sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masalah-masalah ekonomi Venezuela karena pemberian pinjamamannya yang tidak transparan.
“Jika Anda menanyakan Tiongkok untuk persyaratan-persyaratannya, Anda tidak akan menemukannya,” kata Malpass tentang pinjaman-pinjaman Tiongkok yang dibuat untuk negara Amerika Selatan dengan imbalan minyak, diperkirakan sekitar US$50 miliar selama dekade terakhir, menurut Reuters.
Malpass menambahkan bahwa pinjaman seperti itu “memotong insentif-insentif dari negara-negara penerima untuk meningkatkan lingkungan-lingkungan bisnis mereka, struktur tata kelola, dan kebijakan-kebijakan ekonomi makro.”
Pada saat yang sama, kesepakatan-kesepakatan Tiongkok semacam ini “seringkali terdiri dari kontrak jangka panjang untuk ekspor komoditas dengan harga yang menguntungkan bagi Tiongkok, bukan bagi negara pengekspor,” kata Malpass.
Selain itu, kelompok bipartisan dari 16 senator AS, termasuk Chuck Grassley, Joe Donnelly, David Perdue, Dan Patrick Leahy, telah mengirim surat pada bulan Agustus 2018 untuk Menteri Keuangan Steve Mnuchin dan Sekretaris Negara Mike Pompeo, menyatakan keprihatinannya “atas permintaan-permintaan bailout kepada IMF oleh negara-negara yang telah menerima pembiayaan infrastruktur Tiongkok yang bersifat merampok.”
Sebagai contoh, para senator menunjukkan bailout US$1,5 miliar yang ditawarkan IMF ke Sri Lanka pada tahun 2016 karena utang yang tidak berkelanjutan pada Tiongkok. Ada juga contoh Pakistan yang sedang mencari bailout IMF untuk kewajiban utangnya yang disebabkan oleh pembangunan Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC).
China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) adalah proyek OBOR terpenting bagi Tiongkok di Pakistan dengan investasi mencapai US$57 miliar. Proyek ini berpusat di sekitar jaringan transportasi yang menghubungkan Kota Kashgar Tiongkok di Xinjiang dengan pelabuhan Gwadar di Pakistan.
Surat kabar harian berbahasa Inggris India, The Times of India melaporkan pada 13 Januari 2019, bahwa Pakistan kini telah memutuskan untuk tidak mencari paket bailout IMF, dan akan mencari opsi-opsi lain, setelah berbulan-bulan negosiasi yang bertujuan untuk mendapatkan bailout $8 miliar.
“Krisis keuangan ini menggambarkan bahayanya diplomasi perangkap utang Tiongkok dan inisitif OBOR, yang juga disebut Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative), ke negara-negara berkembang,” tulis para senator. (ran)
Video pilihan:
Di Balik Gelontoran Dana Tiongkok untuk Afrika, Ekonomi ataukah Politis?
https://www.youtube.com/watch?v=abxt-0TXluE&t=7s
