LONDON — Inggris kemungkinan menjadi sasaran rejim komunis Tiongkok berikutnya setelah Brexit sebagai bagian dari strategi “memecah belah dan memerintah”, sebuah lembaga think tank terkemuka telah memperingatkan.
Menurut Royal United Services Institute (RUSI), Inggris adalah target yang sangat menarik bagi rezim Tiongkok karena keanggotaannya di Dewan Keamanan AS dan kedudukan geopolitiknya. Ia juga rumah bagi hampir 100.000 mahasiswa Tiongkok, lebih besar dari gabungan seluruh Eropa.
“Kepergian Inggris dari Uni Eropa dapat meningkatkan keinginan PKT untuk ikut campur, karena berupaya menerapkan lebih lanjut strategi ‘memecah belah dan memerintah’, yang bertujuan memaksakan visi globalnya dan mempromosikan kepentingannya,” lembaga think tank tersebut memperingatkan.
“Negara-negara Eropa tertentu, yang telah khawatir dengan investasi Tiongkok, mungkin menolak persatuan,” sebuah laporan baru-baru ini dari RUSI mengatakan, “namun sekutu-sekutu besar tetap khawatir tentang campur tangan,” menambahkan bahwa banyak bidang bergantung pada pendanaan Tiongkok, membuat mereka enggan untuk berdiri melawan rezim Tiongkok.
Mengatakan Partai Komunis Tiongkok (PKT) memiliki “kebutuhan untuk memastikan Inggris patuh pada tujuan-tujuannya” dan telah menargetkan Inggris demi dapat “campur tangan.”
“Partai Komunis Tiongkok menganggap mengendalikan narasi tentang Tiongkok di luar negeri sebagai hal yang penting untuk memperkuat legitimasinya dan membenarkan monopolinya pada kekuatan domestik,” kata laporan itu. “Ini juga penting untuk memajukan tujuan-tujuan geopolitiknya.”
Pasca Brexit, RUSI mendesak Inggris untuk “mengerti dengan jelas tentang dengan siapa ia berurusan” ketika berdagang dengan negara lain yang mungkin memiliki ikatan-ikatan keuangan dengan Beijing.
Anggota parlemen Geraint Davies, yang baru-baru ini berbicara tentang kemungkinan campur tangan Tiongkok di belakang Brexit, mengatakan keseimbangan kekuasaan akan bergeser setelah Inggris meninggalkan Uni Eropa.
“Dengan mengeluarkan diri kita dari Uni Eropa, Uni Eropa lebih lemah, dan, tak pelak lagi, kita lebih lemah sendirian,” katanya kepada NTD.
“Jadi keseimbangan kekuatan akan berubah besar di pihak negara-negara yang memiliki otoritas seperti Tiongkok, dan orang-orang harus jelas tentang apakah itu yang mereka inginkan.
“Diskusi Tiongkok ini adalah bagian dari diskusi yang lebih luas tentang Brexit, tetapi sangat penting bagi masa depan Inggris,” katanya.
GANGGUAN MEMALUKAN
Laporan RUSI mengatakan campur tangan Tiongkok seringkali sulit dideteksi tetapi cukup berani tanpa malu-malu, dan mencakup dana untuk lembaga-lembaga think tank yang tampaknya seperti independen dan Institut-institut Konfusius, yang tertanam di dalam kampus-kampus universitas setempat.
Taktik-taktik lain yang digunakan oleh Beijing termasuk memantau orang-orang yang mendukung disiplin spiritual, Falun Gong, yang sangat ditekan di Tiongkok.
RUSI mengutip salah satu contoh di Australia di mana pihak berwenang Tiongkok dapat mengidentifikasi dan mengancam seorang mahasiswa yang “hanya berada di perusahaan seorang teman yang telah menandatangani petisi Falun Gong.”
Charles Parton OBE outlines the likely extent of the Chinese Communist Party's interference activities in the UK and makes recommendations on what needs to be done to counter them. Read now: https://t.co/KplHMjN778 pic.twitter.com/VM1dS7pxDJ
— RUSI (@RUSI_org) February 20, 2019
Mengatasi gangguan campur tangan ini membutuhkan tindakan yang menentukan keseimbangan antara “konfrontasi tidak produktif dengan Beijing” dengan “menciptakan ketergantungan-ketergantungan berbahaya pada manfaat ekonomi,” kata RUSI.
Ia menambahkan bahwa meskipun PKT dapat bereaksi negatif terhadap publisitas tentang gangguannya, ia cenderung mengubah perilakunya.
“Karena itu gertak sambal dari dia harus diungkapkan dengan lantang, bahkan jika ini menyebabkan pergolakan jangka pendek,” kata laporan tersebut.
Lebih konkret lagi, laporan itu mengatakan bahwa pemerintah Inggris harus memetakan sejauh mana rezim Tiongkok sudah campur tangan di Inggris. Juga mengatakan bahwa pejabat dari negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat harus bertemu untuk membahas gangguan camapur tangan PKT.
“Dalam jangka panjang, desakan mengenai kebijakan luar negeri untuk menghindari sengketa negara lain akan mendapatkan rasa hormat dan memastikan hubungan yang lebih sehat dan saling menguntungkan,” kata laporan tersebut. (ran)
Ikuti John di Twitter: @jdsmithies
Video pilihan:
Komunis Tiongkok Mengintimidasi Diplomat PBB Boikot Pertunjukan Tradisional Shen Yun
https://www.youtube.com/watch?v=Ornk7TqqjtE
