Erabaru.net. Rezim Tiongkok telah mengumumkan akan memulai kampanye 100 hari di seluruh negeri untuk menindak senjata ilegal, guna memperketat kendali sosial menjelang peringatan 70 tahun kekuasaan Partai Komunis di negara itu.
Kampanye, yang akan berlangsung dari akhir April 2019 hingga akhir Juli 2019, akan menargetkan senjata api dan bahan peledak, termasuk pasar gelap dan saluran penjualan online.
Tindakan keras itu diprakarsai “guna menciptakan lingkungan sosial yang aman dan stabil untuk peringatan 70 tahun [komunis] Tiongkok,” kata Sun Lijun, wakil menteri keamanan publik Tiongkok, pada pertemuan tingkat menteri pada tanggal 10 April 2019.
Sun Lijun juga mengatakan kepada kepolisian Tiongkok untuk menegakkan hukum terhadap produsen senjata dan peledak ilegal.
Partai Komunis Tiongkok akan merayakan 70 tahun kekuasaannya pada tanggal 1 Oktober. Tahun ini juga merupakan peringatan ke-30 penumpasan pihak berwenang terhadap demonstran mahasiswa selama pembantaian Lapangan Tiananmen, dan peringatan 20 tahun penganiayaan oleh rezim Tiongkok terhadap kelompok spiritual Falun Gong.
Pengetatan kendali terhadap senjata dan bahan peledak adalah upaya terbaru rezim Tiongkok untuk mencegah protes terhadap aturannya.
Rezim komunis Tiongkok memiliki undang-undang senjata yang ketat, yang melarang kepemilikan senjata api untuk penggunaan pribadi, kecuali untuk tujuan resmi tertentu, termasuk perburuan dan penelitian berlisensi. Individu dan perusahaan dilarang membeli atau menjual senjata api, dan dapat dipenjara hingga tujuh tahun jika terbukti bersalah, menurut hukum pidana Tiongkok.
Kebanyakan senjata api ilegal dijual di pasar gelap dan diselundupkan dari luar negeri.
Tetapi pejabat yang korup dapat dengan mudah memperoleh senjata api.
Dalam beberapa kasus pejabat korup yang kemudian dipecat, Partai Komunis Tiongkok mengumumkan kejahatan mereka termasuk menyebutkan mereka memiliki senjata ilegal, termasuk Cai Zongze, mantan walikota Shantou provinsi Guangdong; Yu Mayue, mantan direktur komite regional Partai Komunis Tiongkok yang bertugas sebagai legislatif yang pro rezim Tiongkok di provinsi Yunnan; dan Chen Wenku, mantan menteri dari United Front Work Department di kota Wuhai, Mongolia Dalam. United Front Work mengawasi operasi di tanah asing yang memajukan agenda Partai Komunis Tiongkok.
Pemerintah Tiongkok baru-baru ini meningkatkan pengawasan terhadap para pembangkang. Pada awal April 2019, selama liburan tradisional Tiongkok untuk mengunjungi makam leluhur dan memberi penghormatan kepada orang mati, otoritas Tiongkok mengawasi para aktivis Tiongkok untuk mencegah mereka mengunjungi makam orang-orang yang meninggal dalam pembantaian Lapangan Tiananmen.
Tanggal 15 April juga merupakan peringatan kematian pemimpin Partai Komunis Tiongkok yang berpikiran reformasi, Hu Yaobang. Kematian Hu Yaobang pada tahun 1989 mendorong banyak mahasiswa untuk turun ke jalan menyerukan demokrasi di Tiongkok. Walaupun peringatan kematian Yaobang tidak secara resmi diperingati, lebih dari 300 warga Tiongkok berkumpul untuk upacara peringatan kematian Yaobang di provinsi Jiangxi pada tanggal 15 April, menurut laporan South China Morning Post. (Nicole Hao/ Vv)
VIDEO REKOMENDASI
https://www.youtube.com/watch?v=FlRR9JlP-sc
