Erabaru.net. Menanggapi media baru-baru ini dan laporan ilmiah bahwa raksasa teknologi Tiongkok Huawei didanai oleh rezim Tiongkok dan tidak 100 persen dimiliki karyawan seperti yang diklaimnya, Huawei mengadakan konferensi pers pada tanggal 25 April 2019 untuk berusaha menghapus tuduhan tersebut.
“Sebagian besar klaim yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat [mengenai Huawei] adalah tidak benar. Tidak ada modal pemerintah Tiongkok di Huawei,” kata Jiang Xisheng, kepala sekretaris dewan direksi Huawei, pada konferensi pers di kota Shenzhen, selatan Tiongkok, tempat markas Huawei.
Huawei telah berulang kali membantah kekhawatiran pejabat, pembuat undang-undang, dan para ahli di Amerika Serikat mengenai hubungan dekat Huawei dengan rezim Tiongkok, dengan mengatakan bahwa Huawei adalah perusahaan swasta yang sepenuhnya dimiliki oleh karyawan, dan dengan demikian beroperasi secara mandiri dan tanpa campur tangan dari otoritas rezim Tiongkok.
Tetapi sebuah makalah penelitian yang baru-baru ini diterbitkan oleh dua ahli menemukan bahwa Huawei adalah 99 persen dimiliki oleh serikat buruh, di mana karyawan Huawei tidak memiliki kepemilikan saham yang nyata.
“Mengingat sifat umum serikat buruh di Tiongkok, jika kepemilikan saham komite serikat buruh adalah benar, dan jika serikat buruh dan komite serikat buruh berfungsi secara normal di Tiongkok, maka Huawei dapat dianggap secara efektif milik negara,” para peneliti menyimpulkan.
Menanggapi temuan-temuan surat kabar, Jiang Xisheng berusaha mengecilkan peran serikat buruh di Huawei.
“Komite serikat buruh, yang mengelola serikat buruh di Huawei, menyelenggarakan beberapa acara amatir setelah bekerja termasuk aktivitas fisik, untuk memastikan karyawan memiliki keseimbangan kehidupan kerja yang sehat,” seperti kegiatan bulutangkis dan hiking. Hal ini tidak terlibat dalam keputusan apa pun yang terkait dengan bisnis dan operasi Huawei,” kata Jiang Xisheng.
Makalah Penelitian: Siapa yang Memiliki Huawei?
Huawei berulang kali menyatakan bahwa perusahaan tersebut secara bersama dimiliki oleh Ren Zhengfei, sang pendiri, yang memiliki 1,14 persen saham, dan sekitar 100.000 karyawan yang memiliki sisa saham, yang tertera dalam laporan tahunan Huawei, yang menyatakan, “Huawei adalah perusahaan swasta yang sepenuhnya dimiliki oleh karyawannya.”
Christopher Balding, seorang profesor ekonomi di Universitas Fulbright di Vietnam, dan Donald Clarke, seorang profesor hukum di Fakultas Hukum Universitas George Washington, menerbitkan sebuah makalah pada tanggal 17 April 2019 berjudul “Siapa yang Memiliki Huawei?” di Socia Science Research Network, sebuah platform berbagi online untuk para ilmuwan. Mereka memilah-milah informasi yang tersedia untuk umum yang berasal dari Tiongkok maupun luar negeri, dan muncul dengan gambar kepemilikan dan struktur kendali Huawei.
Mereka menyimpulkan bahwa klaim 100% kepemilikan karyawan oleh Huawei adalah tidak benar.
Sebagai gantinya, mereka menemukan bahwa Huawei adalah 100 persen dimiliki oleh perusahaan induk, yang pada gilirannya kira-kira 1 persen dimiliki oleh pendiri Huawei Ren Zhengfei dan 99 persen dimiliki oleh entitas yang disebut “Perusahaan Induk Huawei dan Komite Serikat Buruh Perdagangan Perusahaan Investasi.”
Yang disebut “saham karyawan” bertindak sebagai saham maya, yang memungkinkan mereka mendapat bagian laba, tetapi tidak ada kekuatan bersuara di dalam perusahaan. Saham tidak dapat ditransfer dan dinyatakan batal bila seorang karyawan meninggalkan perusahaan, yang membuatnya lebih mirip “skema insentif bagi hasil,” demikian temuan para peneliti.
Meskipun tidak membuat kesimpulan mengenai pemilik Huawei yang sebenarnya, laporan tersebut menetapkan bahwa “dalam arti praktis, terlepas dari siapa yang memiliki dan mengendalikan Huawei, yang pasti bukanlah para karyawan.”
Pendanaan Beijing
Sementara itu, sebuah laporan media sekali lagi menyoroti cara kerja Huawei yang buram.
Surat kabar Inggris The Times, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, mengungkapkan dalam laporan tanggal 20 April 2019 bahwa, pada awal tahun ini, CIA menunjukkan kepada mitranya dalam aliansi intelijen Five Eyes — Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Kanada — bukti bahwa Huawei memperoleh uang dari Tentara Pembebasan Rakyat (nama resmi militer Tiongkok), Komisi Keamanan Nasional Tiongkok, dan cabang jaringan intelijen negara Tiongkok yang tidak disebutkan namanya.
Menanggapi klaim tersebut, juru bicara Huawei mengatakan kepada outlet bahwa “Huawei tidak mengomentari tuduhan yang tidak berdasarkan bukti dari sumber yang tidak disebutkan namanya itu.”
Bagaimanapun juga, laporan ini memperberat keraguan serius pada klaim terhadap Huawei.
Perusahaan Hubungan Masyarakat milik Huawei di Amerika Serikat Terdaftar sebagai Agen Asing
Untuk melindungi citranya di Amerika Serikat, Huawei telah mengontrak dua perusahaan Amerika Serikat, yaitu Racepoint Global dan Burson Cohn & Wolfe, untuk melobi atas nama Huawei dan menyediakan layanan hukum. Menurut dokumen yang diperoleh oleh Pusat Politik Responsif, kelompok riset nirlaba yang melacak kegiatan lobi pemerintah asing, kedua perusahaan tersebut terdaftar di Departemen Kehakiman sebagai agen asing pada bulan Maret 2019.
Menurut pengajuannya di bawah Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing, Burson Cohn & Wolfe mengungkapkan bahwa mereka akan mengembangkan kampanye untuk meningkatkan reputasi Huawei di Amerika Serikat dengan cara bekerja sama dengan mitra bisnis, anggota dewan penasihat, outlet media, orang yang berpengaruh, dan “pemimpin opini yang penting,” dengan anggaran 160.000 dolar Amerika Serikat.
Pengajuan Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing milik Racepoint Global juga menyatakan bahwa mereka akan mengunjungi orang-orang berpengaruh dan menyusun konten promosi, tetapi “tidak akan memiliki kontak langsung dengan pejabat pemerintah.”
Huawei membayar Racepoint Global sebesar 55.000 juta dolar Amerika Serikat setiap bulan hingga bulan September 2019, menurut pengajuan tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, Huawei telah mengungkapkan bahwa pihaknya menghabiskan lebih dari puluhan juta dolar Amerika Serikat dalam upaya lobi, seperti yang dilaporkan di bawah UU Pengungkapan Lobi domestik, menurut temuan Pusat Politik Responsif. Tetapi ini adalah pertama kalinya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat mendaftar sebagai agen asing untuk Huawei.
Huawei juga memiliki kampanye lobi dan hubungan masyarakat yang sedang berlangsung di Kanada dan Inggris. (Olivia Li/ Vv)
VIDEO REKOMENDASI
