Mengapa Penyelidikan Pemakzulan Terhadap Presiden Trump Tidak Masuk Akal

oleh Brad Johnson 

Pada 31 Oktober, Dewan Perwakilan Rakyat AS memberikan suara di sepanjang garis partai untuk membuka penyelidikan apakah Presiden Amerika Serikat Donald Trump harus dimakzulkan.

Partai Demokrat AS sebenarnya sedang mencoba mengenakan jubah patriotisme. Mereka juga mengklaim telah membela demokrasi dan Konstitusi Amerika Serikat. Mereka sangat tersinggung ketika kaum konservatif dan Republik sesekali mempertanyakan patriotisme mereka.

Oleh karena itu, mari kita melihat fakta sebenarnya dan menilai apakah upaya penyelidikan pemakzulan itu masuk akal.

Apa yang kita ketahui adalah bahwa putra Wakil Presiden Joe Biden Hunter Biden saat itu, bekerja untuk sebuah perusahaan energi Ukraina. Ia menghasilkan setidaknya 50.000 dolar AS per bulan. 

Dia mengakuinya di depan umum. Kita semua dapat sepakat bahwa bagi seseorang yang tidak memiliki pengalaman di sektor energi, gaji sebesar 50.000 dolar AS per bulan adalah sangat luar biasa. Tidak dapat disangkal bahwa Hunter Biden memasok sesuatu yang bernilai besar kepada perusahaan energi  bersangkutan agar dibayar dengan sejumlah uang itu.

Karena Hunter Biden tidak memiliki pengalaman energi, apa yang ia tawarkan dengan nilai yang sedemikian besar? 

Hanya ada satu hal yang menunjukkan kapasitas dirinya, dan Hunter Biden dapat menyediakan akses langsung, sepenuhnya secara pribadi ke wakil presiden Amerika Serikat pada saat itu, yakni ayahnya, Joe Biden.  Kami mengetahui akses itu karena foto-foto yang muncul bersama Joe dan Hunter Biden bermain golf dengan para eksekutif perusahaan energi.

 Yang terjadi selanjutnya adalah bahwa pada tahun 2016, Wakil Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengancam presiden Ukraina dengan menahan sejumlah besar uang yang sangat dibutuhkan dalam bentuk jaminan pinjaman.  Jika kemudian, Ukraina tidak segera memecat seorang jaksa penuntut khusus.

Selanjutnya, Ukraina mengalah dan memang memecat jaksa itu. Joe Biden secara terbuka mengakuinya dan telah mengkonfirmasi semuanya sebagai fakta. 

Yang menarik, jaksa penuntut itu sedang menyelidiki perusahaan energi yang sama dan membayar Hunter Biden dengan gaji yang sangat besar.

Implikasinya sangat mudah dan tidak mungkin untuk dihindari. Tampaknya perusahaan energi itu mengetahui dapat terlibat dalam bahaya hukum yang serius. Perusahaan itu sudah mengetahui kemungkinan akan didakwa dan dihukum di Ukraina atas kegiatan ilegal.

Jadi, menemukan solusinya.  Mereka mempekerjakan putra wakil presiden dan membayarnya dengan sejumlah besar uang. Hal demikian ketika dia tidak memiliki nilai yang jelas bagi perusahaan selain dari hubungannya dengan ayahnya. Hubungan dengan ayahnya itu membuat Hunter Biden bernilai nyata, sesuatu yang sangat berharga sehingga layak membayarnya sebesar 50.000 dolar AS per bulan.

Jelas terlihat seperti korupsi ketika Joe Biden memaksa Ukraina memecat seorang jaksa. Oleh karena itu, meninggalkan perusahaan energi yang sama di tempat yang bersih dan bebas dari bahaya hukum. Tidak ada pertanyaan bahwa adanya praktek quid pro quo atau timbal balik atas tindakan yang dilakukan seseorang dimana pihak lain mendapatkan jasanya.

Biden dengan jelas menyatakan bahwa ia akan menahan paket bantuan miliaran dolar, jika jaksa itu tidak dipecat. Mereka memecatnya dan bantuan itu diteruskan, sebuah contoh buku teks tentang quid pro quo.

Pertanyaan yang tersisa dari kepentingan mendasar adalah, mengapa Joe Biden melakukannya? Itu jelas terlihat seperti kasus korupsi di mana Hunter Biden menerima imbalannya. 

Penjelasan secara resmi adalah bahwa Joe Biden ingin jaksa dipecat karena gagal mengatasi korupsi di negara itu.

Kejadian itu membawa kita apa yang terjadi pada saat ini. Trump telah meminta presiden Ukraina saat ini untuk menyelidiki kasus Biden untuk mengetahui apakah Joe Biden terlibat dalam kasus korupsi.  Yang mana secara terang-terangan menginginkan dengan imbalan uang yang besar.

Tampaknya memang demikian,  anehnya hampir sepenuhnya diabaikan dalam debat publik.

Presiden Amerika Serikat sepenuhnya dalam haknya untuk mencari tahu apakah mantan pejabat senior itu korup dan menerima imbalan. Baik secara moral dan sudah benar.

Partai Demokrat awalnya berpendapat bahwa Trump melakukan praktek quid pro quo. Tuduhannya dengan bersikeras Ukraina menyelidiki kasus korupsi Biden atau dia akan menahan paket bantuan dolar besar.

Anehnya, kita mengetahui faktanya berdasarkan pengakuannya sendiri, inilah yang dilakukan Biden. Ketika Trump merilis transkrip percakapan, terbukti bahwa tidak ada tekanan quid pro quo terhadap Ukraina. Semuanya hanya permintaan untuk menyelidiki apa yang kita semua sepakati seperti kasus korupsi.

Partai Demokrat mengubah serangan politik mereka secara terang-terangan sekali lagi. Sekarang berpendapat bahwa Trump telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta agar korupsi itu diselidiki.

Sungguh tidak masuk akal untuk menyarankan bahwa menyelidiki apa yang tampak seperti korupsi adalah penyalahgunaan dalam bentuk apa pun.

 Namun demikian, bahkan ada sejumlah elit Republikan elit Washington yang secara terbuka menyatakan, bahwa langkah itu tidak ilegal, adalah salah bagi Trump untuk melakukannya. Benarkah? Mengapa? Karena itu salah untuk menyelidiki elit Washington yang korup?  Karena itu sudah lama terlambat.

Sejatinya, Partai Demokrat AS telah membenci Trump sejak sebelum dia terpilih. Partai Demokrat AS telah berusaha berulang kali untuk menyingkirkannya. Cara itu, tidak lebih hanya upaya bodoh terbaru berdasarkan kebencian mendalam dan politik. Rakyat Amerika sudah sepantasnya mendapatkan yang lebih baik. 

Brad Johnson adalah pensiunan pejabat operasi senior CIA dan mantan kepala stasiun. Dia adalah presiden Americans for Intelligence Reform

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular