Perintah Eksekutif Biden Izinkan Pria yang Mengaku Wanita Menggunakan Fasilitas Wanita

Petr Svab

Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang berkaitan dengan isu diskriminasi berbasis gender, menginstruksikan pemerintah untuk menetapkan kembali semua kebijakan dan peraturan yang relevan, sehingga dapat dipakai sebagai penentu gender (gender identify). 

Ini berarti bahwa semua layanan dan fasilitas yang didedikasikan kepada kaum hawa juga dapat digunakan oleh pria yang menganggap dirinya sebagai wanita.

Perintah eksekutif tersebut mendapat sambutan baik dari para aktivis transgender, tetapi para kritikus berpendapat bahwa perintah tersebut akan melemahkan perlindungan terhadap wanita dan anak-anak perempuan. Bagaimana pemerintah menjelaskan kepada rakyat bahwa penafsiran perintah tersebut dalam keadaan tertentu masih perlu ditinjau. 

Tetapi dari kata-katanya menunjukkan bahwa di lembaga yang didanai federal, olahraga wanita, toilet khusus dan ruang ganti untuk wanita, harus terbuka bagi mereka yang berjenis kelamin laki-laki tetapi diidentifikasi sebagai perempuan. 

Jika demikian, perintah ini juga berlaku mencakup semua tingkat sekolah yang menerima dana federal.

Perintah tersebut menyebutkan : Anak-anak harus dapat belajar dengan tanpa kekhawatiran mengenai apakah mereka akan ditolak memasuki ruang toilet, ruang ganti atau berpartisipasi dalam kegiatan olahraga sekolah.

Dalam kaitannya dengan penerapan gender dalam definisi diskriminatif di lokasi perumahan, tempat kerja atau lingkungan medis, perintah tersebut malahan jalannya lebih jauh.

Perintah tersebut berbunyi : Setiap orang dewasa seharusnya mencari nafkah dan mengejar karir dengan tanpa rasa takut dipecat, diturunkan pangkat atau dilecehkan karena jenis kelamin atau pakaian mereka yang tidak sesuai dengan stereotip berbasis gender. Orang harus dapat memperoleh akses tanpa berdasarkan diskriminasi tentang gender, perawatan medis dan memastikan adanya hak untuk memiliki tempat tinggal.

Perintah tersebut memerintahkan lembaga federal untuk meninjau semua perintah, peraturan, dokumen panduan, kebijakan, rencana, atau tindakan lembaga lain yang terkait dengan diskriminasi gender, dan membuat perubahan atau mengeluarkan peraturan baru untuk memasukkan identifikasi gender.

Bagaimana perintah tersebut akan diterapkan dalam praktiknya, sangat bergantung pada bagaimana masing-masing lembaga menafsirkannya, terutama bagaimana mereka mendefinisikan “identifikasi gender”. (sin)

Video Rekomendasi :

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular