China Insider – The Epoch Times
Baru-baru ini rezim komunis Tiongkok menekan seorang anggota parlemen Prancis. Tujuannya, agar membatalkan perjalanan ke Taiwan. Walaupun tujuan perjalanan tersebut hanyalah untuk mempelajari bagaimana pemerintah Taiwan secara sukses menangani pandemi COVID-19.
Dalam menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Taiwan mengutuk langkah tersebut dan menyerukan adanya diplomasi prajurit serigala rezim Tiongkok. Prajurit serigala adalah nama sebuah film perang Tiongkok pada tahun 2015, yang mana mempromosikan perilaku yang agresif dan bertempur terhadap Barat dan semua negara yang dianggap sebagai musuh oleh Partai Komunis Tiongkok.
Gaya dan pendekatan yang agresif itu diadopsi oleh para diplomat Tiongkok di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping, disebut sebagai diplomasi prajurit serigala.
Menurut sebuah laporan 15 Maret dari surat kabar Prancis La Lettre A, seorang Duta Besar Tiongkok untuk Prancis Lu Shaye mempelajari situs web Senat Prancis, bahwa Senator Alain Richard sedang berencana untuk memimpin sebuah delegasi parlemen untuk mengunjungi Taiwan pada musim panas.
Alain Richard adalah Ketua Kelompok Persahabatan Prancis-Taiwan dan timnya berharap belajar dari pengalaman Taiwan dalam membasmi pandemi.
Lu Shaye menulis sepucuk surat kepada Alain Richard pada 18 Februari yang isinya menekan Alain Richard untuk membatalkan perjalanannya.
Lu Shaye dilaporkan memberitahu Alain Richard bahwa Taiwan adalah sebuah “bagian yang tidak terpisahkan dari Tiongkok,” dan rencana kunjungan Alain Richard adalah sebuah pelanggaran “prinsip satu-Tiongkok” dan akan mempengaruhi “status quo” antara Beijing dengan Taipei.
Partai Komunis Tiongkok memandang Taiwan sebagai bagian wilayahnya, meskipun kenyataannya, Taiwan adalah sebuah negara independen secara de facto yang memiliki militer sendiri, memiliki pemerintahan yang dipilih secara demokrasi dan memiliki konstitusi sendiri.
Beijing telah mengancam akan menyatukan pulau Taiwan dengan Tiongkok Daratan melalui tindakan militer. Sejak Partai Komunis Tiongkok merebut kekuasaan di Tiongkok Daratan pada tahun 1949, Partai Komunis Tiongkok berulang kali menentang pejabat pemerintah-pemerintah asing untuk berkunjung ke Taiwan dan menekan negara-negara untuk memiliki hubungan yang buruk dengan Taiwan.
Selama konferensi pers di Taipei pada tanggal 16 Maret 2021, Kendra Chen, seorang Wakil Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Taiwan untuk Eropa mengatakan,”Kementerian Luar Negeri Taiwan untuk Eropa dengan tegas mengutuk sikap Beijing yang tidak sopan.”
Kendra Chen juga mengatakan,”Diplomasi “prajurit serigala” Beijing adalah alasan mengapa ketegangan antara Taiwan dengan Tiongkok, semakin meningkat dalam tahun-tahun belakangan ini.”
Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu pada hari yang sama mengatakan bahwa, diplomasi ‘prajurit serigala” Beijing tidak dapat diterima di negara mana pun yang beradab. Termasuk, menghargai aturan hukum dan menekankan bahwa Taiwan menyambut hangat para sahabat dari seluruh dunia.
Perdana Menteri Taiwan, Su Tseng-chang mengkritik tindakan-tindakan rezim Tiongkok.
“Upaya Beijing untuk menghambat pertukaran antara Taiwan dengan Prancis mengenai penyakit Coronavirus hanya akan menciptakan sebuah kesan yang buruk terhadap Tiongkok di panggung internasional,” ujarnya.
Senator Alain Richard bertugas sebagai Menteri Pertahanan Prancis dari tahun 1997 hingga 2002. Ia memimpin delegasi ke Taiwan pada tahun 2015 dan 2018.
Menurut media Prancis, Alain Richard sangat tidak senang dengan nada yang tertulis dalam surat tersebut. Ia berencana memberikan sebuah jawaban yang jelas kepada Kedutaan Besar Tiongkok.
Bukan untuk pertama kalinya Kedutaan Besar Tiongkok di Prancis menyebabkan keretakan diplomatik melalui siasat prajurit serigalanya.
Pada April 2020, para pembuat undang-undang Prancis mengutuk Kedutaan Besar Tiongkok, karena memposting tuduhan-tuduhan palsu di situs web resminya mengenai pandemi COVID-19 dan Organisasi Kesehatan Dunia.
Postingan tersebut mempertahankan tanggapan Beijing terhadap pandemi dan mengkritik negara-negara Barat, dengan mengatakan bahwa para pekerja perawatan kesehatan di panti-panti jompo mengabaikan tugasnya dengan membiarkan para penghuni panti jompo itu sekarat.
Postingan tersebut muncul, segera setelah angka kematian akibat pandemi meningkat di Prancis yang mencakup korban-korban dari panti-panti jompo. Duta Besar Tiongkok untuk Prancis Lu Shaye dipanggil oleh Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian pada 16 April 2020 mengenai pernyataan yang tidak tepat tersebut yang diposting pada situs web Kedutaan Besar Tiongkok. (Vv)
Video Rekomendasi :
