Bagian 3 dari 4 bagian Seri The World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting atau Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tentang ‘Memerangi dan Mencegah Pengambilan Organ Secara Paksa’
oleh Anders Corr
Para penyelenggara KTT yang diadakan antara 17 -26 September, menyerukan komunitas profesi hukum dan komunitas internasional untuk mengambil bukti yang tidak terbantahkan, mengenai organ paksa secara lebih serius dan mengakhiri penyalahgunaan transplantasi melalui tindakan hukum tertentu, termasuk sanksi Magnitsky yang diterapkan secara individual terhadap pelaku terburuk Partai Komunis Tiongkok, hukum nasional yang menghukum orang-orang yang berpartisipasi di dalam negeri, dan mengakhiri pelatihan internasional untuk melatih ahli bedah transplantasi dari Tiongkok.
Situs web KTT menyatakan, Profesi hukum diminta untuk mengakhiri kejahatan ini yang tidak dapat diterima terhadap kemanusiaan.
Dr. Weldon Gilcrease, Direktur Onkologi di Fakultas Kedokteran Universitas Utah, diminta untuk meminta pertanggungjawaban semua profesional medis tersebut dan orang-orang, yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun dengan sistem transplantasi ilegal Tiongkok.
Perubahan-perubahan hubungan komersial juga diperlukan, menurut Dr. R.Scalettar, mantan ketua Asosiasi Kedokteran Amerika Serikat. Seharusnya tidak ada konflik kepentingan seperti pembayaran untuk transplantasi dan komersialisasi transplantasi, kata Dr. R.Scalettar. Hal ini dapat disyaratkan oleh undang-undang di tingkat internasional dan tingkat nasional.
Israel, Spanyol, Taiwan, Italia, Belgia, Norwegia, dan Korea Selatan, menjadi pemimpin dalam memberlakukan undang-undang untuk mencegah pariwisata transplantasi, menurut Lord Philip Hunt dari Inggris, dan dua pengacara hak asasi manusia internasional, David Matas dari Kanada dan Carlos Iglesias Jimenez dari Spanyol.
Menurut Dr. R.Scalettar, hal ini mencakup kecaman dan hilangnya izin profesional-profesional medis yang terlibat, serta litigasi,. Jika anda melanggar etika medis mengenai panen organ secara paksa, kata Dr. R.Scalettar, Anda gulung tikar.
Carlos Iglesias Jiminez meminta orang-orang dan pemerintah untuk angkat bicara dan membuat undang-undang yang menentang panen organ paksa secara internasional.
Dia berkata: Kediktatoran Partai Komunis Tiongkok bergerak sangat baik, baik dengan membeli kebebasan orang-orang, atau dengan menyuap kebebasan orang-orang, atau dengan mengancam kebebasan orang-orang. Dan, hal tersebut dapat dilakukan terhadap sebuah kelompok kecil, tetapi tidak dapat dilakukan terhadap jutaan orang, yang mana adalah orang-orang pemberani yang harus berbicara.
Bagi Carlos Iglesias Jiminez, diam adalah keterlibatan. Ia berkata, Keadilan, di masa depan, tidak hanya menghakimi orang-orang yang bersalah atas kejahatan ini, tetapi juga semua orang yang diam terlibat telah memfasilitasi kejahatan ini, memungkinkan semua kekejaman ini terjadi. Mereka harus menjawab bertanggung jawab atas keadilan.
Theresa Chu, seorang pengacara Kelompok Pengacara Falun Gong Taiwan, memperkenalkan gagasan Deklarasi Universal mengenai Memerangi dan Mencegah Panen Organ Secara Paksa, sebuah dokumen internasional yang mencela panen organ secara paksa oleh Partai Komunis Tiongkok, dan mengusulkan tindakan untuk mencegah Partai Komunis Tiongkok dari “sangat melanggar nilai keberadaan manusia.”
Dokumen tersebut, menurut penyelenggara, secara resmi dirilis pada 26 September, di hari terakhir Konferensi Tingkat Tinggi Dunia.
Menurut Theresa Chu, Universal Declaration on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting (UDCPFOH) atau Deklarasi Universal mengenai Memerangi dan Mencegah Panen Organ Secara Paksa dibangun atas dasar fondasi hak asasi manusia yang tidak dapat mencabut itu, tidak dapat dirampas oleh siapa pun atau rezim mana pun dan mengungkapkan Prinsip inti dengan nilai-nilai universal, termasuk tidak dapat diganggu gugatnya martabat manusia dan perlindungan mendasar bagi kehidupan, tubuh, dan kebebasan manusia.
Deklarasi ini meminta negara dan organisasi internasional untuk melarang masuk ke siapa pun diketahui secara langsung atau tidak langsung berpartisipasi dalam penen organ secara paksa, kata Theresa Chu.
Deklarasi ini mendesak profesional medis untuk tidak melatih dokter atau tenaga medis Tiongkok di bidang operasi transplantasi, dan harus mendesak jurnal-jurnal medis untuk menolak publikasi mengenai ‘pengalaman Tiongkok’ di bidang kedokteran transplantasi.”
Theresa Chu merilis Pasal 8 UDCPFOH lebih awal. Pasal ini menyatakan,Semua pemerintah harus mendesak Negara-Partai Tiongkok untuk menghentikan penindasan, pemenjaraan dan penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong dan tahanan hati nurani lainnya; untuk menghentikan panen organ paksa dari semua tahanan; untuk membuka semua pusat penahanan dan kamp internasional untuk diadakannya penyelidikan kejahatan panen organ secara paksa secara bebas dan independen.
Theresa Chu menganjurkan pemberlakuan Undang-Undang Universal Melawan Panen Organ Secara Paksa.
Hakim Song Kim, dari Pengadilan Administratif Seoul di Korea Selatan, mengusulkan penggunaan Sanksi Magnitsky Global untuk mencegah panen organ secara paksa di Tiongkok.
Mengingat bahwa Tiongkok adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan 193 anggota PBB akan sulit untuk setuju pada sebuah resolusi yang menentang panen organ secara paksa, Hakim Song Kim berpendapat bahwa “sanksi otonom oleh masing-masing negara” atau “aliansi Magnitsky” adalah sebuah tujuan jangka pendek yang lebih baik.
Sanksi Amerika Serikat, misalnya, dapat melarang siapa pun yang terlibat dalam transplantasi-transplantasi organ secara paksa untuk memasuki Amerika Serikat. Hal ini memiliki efek lebih dari biasanya diakui, kata Theresa Chu.
Theresa Chu mengutip statistik bahwa pada tahun 2017, 85 persen pejabat tinggi di Tiongkok sedang bersiap untuk melarikan diri ke luar negeri. Antara tahun 1995 hingga 2008, Theresa Chu mengatakan bahwa lebih dari 18.000 pejabat Tiongkok melarikan diri dari Tiongkok dan menyelundupkan USD 145 miliar.
Jadi, membekukan aset pejabat tinggi Tiongkok di luar negeri dan melarang pejabat tinggi Tiongkok masuk ke negara-negara di luar negeri dapat menjadi sebuah ancaman yang signifikan bagi mereka, kata Theresa Chu. Itu berarti keterlibatan dalam penyalahgunaan hak asasi manusia seperti panen organ secara paksa, dapat menjadi sebuah risiko besar bagi masa depan pejabat-pejabat tinggi Tiongkok itu.
Dr. Andre Gattolin, seorang senator dari Perancis dan co-chair of the Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), mengatakan di Konferensi Tingkat Tinggi Dunia bahwa Aliansi Antar–Parlemen untuk Tiongkok telah memiliki banyak keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran akan ancaman Tiongkok, tetapi masih berjuang untuk mengerahkan … pertanyaan mengenai campur tangan Tiongkok yang meningkat di dunia akademis dan ilmu pengetahuan Barat, dan skandal panen organ secara paksa dan penindasan yang kejam terhadap praktisi Falun Gong di wilayah Tiongkok selama dua puluh dua tahun terakhir.
Senator Amerika Serikat John A. Hoffman mengatakan bahwa, ia telah bekerja dengan legislator-legislator lain untuk mendukung sebuah resolusi yang menyerukan bangsanya untuk bangkit dan menentang pelanggaran hak asasi manusia yang memilukan ini. Upaya itu belum berhasil dan mungkin karena ada hubungan dengan pelaku kejahatan ini. Hubungan itu [adalah] sebuah ikatan ekonomi dengan banyak negara, yang beberapa negara ingin memberi perlakuan dengan lembut, karena tindakan mengerikan berada dalam keheningan internasional dan disengaja, sehingga [hanya] sedikit orang yang tahu apa yang sedang terjadi.
Dr. Andre Gattolin menjelaskan bahwa di Prancis, ketika seseorang mempertanyakan pengangkatan organ-organ secara paksa di Tiongkok, seseorang dengan cepat menghadapi risiko dicap sebagai sangat anti-Komunis atau anti-Tiongkok.
Dr. Andre Gattolin mengatakan bahwa mengangkat “pertanyaan hampir tabu” ini memaparkan diri seseorang pada “penolakan lancang dan menyakiti hati serta kadang bahkan hingga ancaman pembalasan komersial atau politik dari Beijing.ujar Dr. Andre Gattolin menyebut hasil tersebut adalah diplomasi keheningan.
Untuk mengatasi keheningan ini, diperlukan beberapa langkah :
Pertama, harus ada pendidikan publik mengenai realitas panen organ secara paksa di Tiongkok, dan bagaimana panen organ secara paksa tersebut difokuskan pada praktisi-praktisi Falun Gong.
Kedua, demokrasi dan sekutu demokrasi harus memberlakukan undang-undang yang lebih keras terhadap kerja sama domestik dengan penyalahgunaan transplantasi global, termasuk melalui undang-undang yang lebih kuat terhadap pariwisata transplantasi.
Ketiga, sanksi Magnitsky perlu dijatuhkan pada masing-masing pemimpin dan ahli bedah transplantasi yang terlibat dalam memulai dan mengeksekusi panen organ secara paksa. Sanksi-sanksi ini harus mencakup orang-orang yang berada di puncak hirarki Partai Komunis Tiongkok, termasuk semua anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis Tiongkok.
Keempat, sanksi ekonomi internasional harus dijatuhkan terhadap ekonomi Tiongkok secara keseluruhan, untuk menghentikan apa yang seharusnya dianggap sebagai sebuah genosida medis untuk keuntungan.
Dan kelima, pemerintahan di seluruh dunia harus melakukan sebuah upaya bersama untuk secara terbuka mengakui dan membantu para korban dan keluarga, yang terkena dampak kasus penyalahgunaan transplantasi yang paling mengejutkan ini. (Vv)
BACA artikel sebelumnya : Panen Organ Secara Paksa di Tiongkok Adalah Genosida Medis untuk Memperoleh Keuntungan
BACA JUGA : Beijing Membungkam Media Global Mengenai Panen Organ Secara Paksa di Tiongkok
Anders Corr memiliki gelar sarjana/master dalam ilmu politik dari Universitas Yale (2001) dan doktor dalam pemerintahan dari Universitas Harvard (2008). Ia adalah kepala sekolah di Corr Analytics Inc., penerbit Journal of Political Risk, dan telah melakukan penelitian ekstensif penelitian di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Dia menulis “The Concentration of Power” (akan terbit pada tahun 2021) dan “No Trespassing,” dan mengedit “Great Powers, Grand Strategies.”
