Di pidato Xi Jinping beberapa hari  lalu, ia kembali menyinggung soal rencana pemerintah Tiongkok untuk reunifikasi Taiwan secara damai, dan menegaskan bahwa rencana itu harus tercapai. Namun ia tidak secara langsung menyebutkan apakah akan menggunakan kekuatan senjata atau tidak. Meskipun akhir-akhir ini jumlah intrusi pesawat militer partai komunis Tiongkok (PKT)  ke zona pertahanan udara Taiwan telah membuat rekor tinggi baru. Karena itu, pernyataan Xi ini kembali membangkitkan perhatian dunia luar terhadap situasi di Selat Taiwan

oleh Luo Ya

Xi Jinping dalam pidato peringatan ‘Revolusi Xinhai’ ke-110 di Beijing,  pada Sabtu (9/10/2021) menyatakan bahwa ‘tugas bersejarah untuk menyatukan  wilayah tanah air’ harus terwujud.

“Faksi kemerdekaan Taiwan adalah hambatan terbesar bagi penyatuan kembali tanah air dan bahaya tersembunyi yang serius dalam upaya merevitalisasi bangsa Tionghoa”, kata Xi.

Namun, Xi Jinping tidak secara langsung menyebut penggunaan kekuatan untuk menyatukan kembali Taiwan dalam pidatonya.

Taiwan dalam menanggapi pernyataan Xi Jinping menyebutkan bahwa Republik Tiongkok adalah negara yang berdaulat dan merdeka, bukan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok, dan masa depan negara ada di tangan rakyat Taiwan.

Profesor Lee Yeau-Tran, seorang dosen di Graduate Institute of Development Studies, National Chengchi University, Taiwan percaya bahwa Xi Jinping menggunakan peringatan Revolusi Xinhai yang terjadi pada tahun 1911 untuk menyampaikan tekad mempersatukan kembali Taiwan. Pihak China Central Television (CCTV) memanfaatkan rekaman gambar aksi polisi bersenjata dan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok untuk memperingatkan kepada Taiwan bahwa jika reunifikasi dengan damai gagal terlaksana, maka reunifikasi akan dilakukan dengan kekerasan.

“Dia (Xi) menggunakan Republik Rakyat Tiongkok untuk merayakan dan memperingati Revolusi Xinhai, berarti ia mengabaikan bahwa Republik Tiongkok yang demokrasi yang didirikan Sun Yat-sen itu justru dicaplok oleh Republik Rakyat Tiongkok yang komunis. Pembentukan Republik Tiongkok oleh Sun Yat-sen di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Sedangkan Republik Rakyat Tiongkok adalah negara berbentuk republik semu yang tidak sesuai dengan tujuan asli Sun Yat-sen tentang kedaulatan di tangan rakyat”, jelas Prof. Lee Yeau-Tran.

Prof Lee menunjukkan bahwa Taiwan telah mewujudkan cita-cita revolusioner Sun Yat-sen tentang kedaulatan di tangan rakyat pada tahun 1996. Taiwan menduduki peringkat ke-11 sebagai negara paling demokratis di dunia, hasil survei ‘The Economist’, dan kebebasan internet menduduki peringkat ke-5 di dunia hasil survei ‘Freedom House’.

Prof Lee mengatakan, Partai Komunis Tiongkok telah membentuk sistem jahat yang lebih totaliter dan otoriter daripada monarki. Demi mencegah rakyat daratan Tiongkok untuk mengetahui situasi dunia luar, dia memilih untuk menutup pintu dengan firewall Internet. Kemudian menggunakan kekerasan dan kebohongan untuk memerintah.

Ahli hukum liberal Tiongkok, Yuan Hongbing mengatakan : “Seluruh sejarah Partai Komunis Tiongkok dimulai dengan mendirikan Republik Soviet-Tiongkok. Semua tindakan politik mereka adalah memusuhi Republik Tiongkok dan menghapus warisan politik dari Revolusi Xinhai tahun 1911. Oleh karena itu, Partai Komunis Tiongkok (PKT)  sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memperingati Revolusi Xinhai, mereka tidak memenuhi syarat untuk memperingati Pendiri Republik Tiongkok Sun Yat-sen”.

Yuan Hongbing lebih yakin bahwa pemerintah komunis Tiongkok memperingati Revolusi Xinhai adalah untuk menipu dunia dan mencuri nama, mencapai reunifikasi tanpa perang melalui front persatuan untuk mencapai tujuan menghancurkan kehendak rakyat Taiwan untuk melawan tirani PKT. Jadi itu hanyalah tipuan politik belaka.

Yuan Hongbing menunjukkan bahwa apa yang disebut reunifikasi lintas selat adalah konsep yang salah. Karena sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kontemporer, persatuan sejati harus menjadi persatuan sukarela yang dipilih oleh rakyat. Sekarang di Taiwan, kebebasan dan demokrasi telah terwujud, dan sistem politik di mana kedaulatan berada di tangan rakyat telah terwujud. Tetapi di daratan Tiongkok, 1,4 miliar rakyat telah dijadikan budak politik dari tirani PKT. Setelah Xi Jinping mengambil alih kekuasaan, 1,4 miliar rakyat daratan Tiongkok kehilangan hak mereka untuk berpikir, apalagi hak berpendapat.

“Ketika rakyat daratan Tiongkok tidak memiliki hak atas kebebasan, maka sesungguhnya rakyat yang hidup di kedua tempat ini tidak memiliki dasar politik yang sama. Karena antara kebebasan, demokrasi, dengan kediktatoran totaliter itu tidak mungkin dapat bersatu. Sebab itulah apa yang diucapkan oleh Xi mengenai reunifikasi itu sebenarnya adalah keinginan PKT yang totaliter untuk menaklukkan Taiwan”, kata Yuan Hongbing.

Yuan Hongbing mengatakan bahwa jika Taiwan dipersatukan oleh PKT, maka 23 juta rakyat Taiwan juga akan menjadi budak politik tirani PKT.

Dalam pertemuan peringatan itu, Xi Jinping juga menekankan bahwa mencapai reunifikasi tanah air dengan cara damai paling sesuai dengan kepentingan dari seluruh rakyat Tiongkok, termasuk rekan senegaranya Taiwan.

Namun, pada awal bulan Oktober, pemerintah komunis Tiongkok mengirim pesawat militer untuk memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan secara ilegal sebanyak hampir 150 kali dalam 4 hari. Itu merupakan intimidasi militer mereka terhadap Taiwan yang jelas meningkat dari waktu sebelumnya.

Profesor Lee Yeau-Tran mengatakan bahwa, Xi Jinping adalah salah satu pemimpin yang berkuasa dari Partai Komunis Tiongkok. Dirinya menganggap bahwa jika ingin sederajat dengan Mao Zedong, melampau pencapai atau bahkan lebih tinggi, maka dirinya harus mewujudkan reunifikasi.

“PKT menggunakan segala cara apa itu yang mereka sebut sebagai front persatuan, peperangan tanpa batas, reunifikasi damai, reunifikasi paksa, dan ancaman reunifikasi militer, alasan utamanya adalah jika Xi Jinping ingin mencapai “Revitalisasi bangsa Tionghoa”, maka ia harus mencoba untuk menyamai atau bahkan melampaui prestasi Mao Zedong”, katanya.

Namun Prof. Lee menunjukkan bahwa Partai Komunis Tiongkok tidak bisa disamakan dengan Tiongkok, PKT adalah rezim yang berkuasa dengan kekerasan dan kebohongan. Ia menggunakan aset yang dikumpulkan oleh kerja keras rakyat daratan Tiongkok untuk melakukan penekan secara internal, dan secara ekspansif ke eksternal. Mereka menggunakan uang untuk mengurung dan merusak negara-negara di seluruh dunia.

Oleh karena itu, totaliter PKT adalah akar dari semua kejahatan. Itu adalah penghambat terbesar bagi pencapaian revitalisasi bangsa. Partai jahat itulah sesungguhnya yang menjadi musuh rakyat daratan Tiongkok, bukan Taiwan. (sin)

Share

Video Popular