oleh Liang Yao dan Lin Yan
Pemerintah komunis Tiongkok tidak pernah mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sehingga menjadi objek kritikan umum pertama di dunia oleh sebagian besar negara anggota dari organisasi tersebut. Para pakar mengemukakan bahwa setelah WTO selama 20 tahun dikecewakan oleh komunis Tiongkok, organisasi dunia ini sudah tidak berharap lagi untuk mencapai tujuan awal, yakni mengubah komunis Tiongkok
Pada 20 dan 22 Oktober, WTO melakukan tinjauan kedelapan atas kebijakan perdagangan dengan komunis Tiongkok. Sebelum dimulainya pertimbangan, delegasi komunis Tiongkok menerima lebih dari 1.600 pertanyaan dari 40 negara anggota, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Australia, India. Semua anggota mengutuk pemerintah komunis Tiongkok karena tidak memenuhi komitmennya kepada WTO.
Wang Wentao, Menteri Perdagangan komunis Tiongkok membantah seluruh tuduhan dan meminta WTO untuk menegaskan bahwa pemerintah komunis Tiongkok akan berpartisipasi dalam negosiasi perdagangan sebagai negara berkembang di masa depan.
Baik Taiwan dan Korea Selatan saat ini berpartisipasi dalam negosiasi dengan WTO sebagai negara atau kawasan maju. Seperti kita ketahui, status negara berkembang dapat membawa lebih banyak preferensi kebijakan perdagangan dan tanggung jawab perdagangan global yang lebih sedikit daripada status negara maju. Namun, pemerintah komunis Tiongkok sebagai negara perdagangan terbesar di dunia, terus menerus berusaha menghindari persyaratan ini.
Dalam sebuah wawancara dengan media ‘Epoch Times’, Profesor Ekonomi dan Analis Ekonomi Tiongkok, Antonio Graceffo mengatakan bahwa ketika komunis Tiongkok bergabung dengan WTO, mereka dianggap sebagai negara berstatus ekonomi berkembang, kebijakan ini telah memberikan kepada pemerintah komunis Tiongkok banyak kebebasan dan tidak harus segera mematuhi norma-norma internasional.
“Idenya pada saat itu adalah jika mereka harus mematuhi semua aturan, mereka tidak akan dapat menghasilkan uang atau berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan masyarakat internasional memberi pemerintah komunis Tiongkok jadwal yang sangat longgar untuk mencapai kepatuhan aturan WTO yang 100%. Tapi 20 tahun telah berlalu, pemerintah komunis Tiongkok masih belum mematuhinya. Komunis Tiongkok yang sudah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, tetapi masih menuntut perlindungan yang sama dengan negara berkembang”, kata Antonio Graceffo.
“Komunis Tiongkok Tidak Akan Berubah, Sedangkan WTO Tidak Berkemampuan untuk Mengubah Mereka”
Clyde Prestowitz, mantan negosiator perdagangan senior Amerika Serikat mengatakan kepada media ‘Epoch Times’ : “Komunis Tiongkok tidak akan berubah, dan WTO tidak berkemampuan untuk mengubah mereka (komunis Tiongkok)”.
Ia juga mengatakan, Pemerintah komunis Tiongkok tidak pernah benar-benar mematuhi aturan Organisasi Perdagangan Dunia, tetapi memanfaatkan WTO. Mereka tidak memperlakukan negara dan perusahaan asing seperti yang dipersyaratkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia. Ini yang harus mendapat perhatian dari WTO.
Pada tahun 1982, Clyde Prestowitz yang memimpin tim perdagangan AS pertama mengunjungi daratan Tiongkok. Ia telah menjabat sebagai penasihat Presiden Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, dan Presiden Barack Obama, dan kini ia menjabat sebagai Ketua Institut Studi Strategis.
Pada bulan Oktober, Perwakilan Dagang AS Katherine Tai menyampaikan pidato kebijakan perdagangan Tiongkok pertama pemerintahan Biden yang telah lama ditunggu-tunggu oleh dunia. Dalam pidatonya, Katherine mengkritik Beijing karena melipatgandakan sistem ekonomi yang berpusat pada negara, alih-alih melakukan reformasi yang berarti demi menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama Amerika Serikat dan banyak negara lainnya.
Katherine juga mengatakan bahwa sejak masuknya komunis Tiongkok ke WTO 20 tahun lalu, WTO gagal mengubah perilaku perdagangan pemerintah komunis Tiongkok sebagaimana yang diharapkan. Amerika Serikat akan menggunakan WTO dan berbagai negosiasi untuk membuat pemerintah komunis Tiongkok tunduk dan menerapkan aturan perdagangan internasional.
Milton Ezrati, editor khusus majalah ‘The National Interest’ dan Kepala Ekonom ‘Vested’, sebuah perusahaan komunikasi New York, menyatakan keprihatinannya terhadap pemerintahan Biden mengarahkan masa depan Amerika Serikat.
Dia percaya bahwa, sejauh ini, WTO telah menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat menghukum pemerintah komunis Tiongkok atas pelanggaran mereka.
“Bahkan Perwakilan Dagang AS telah secara jelas mengatakan bahwa dirinya percaya bahwa WTO tidak berdaya dalam kontes ini”, kata Milton Ezrati.
“Kita Dapat Mengubah Diri Kita Sendiri untuk Mengimbangi Kerugian yang Timbul Akibat Kebijakan Pemerintah Komunis Tiongkok”
Clyde Prestowitz juga mengungkapkan pandangan yang sama, ia mengatakan : “Kita tidak dapat mengubah mereka (komunis Tiongkok), tetapi dapat mengubah diri kita sendiri”.
“Apa yang harus dilakukan negara-negara lain di dunia adalah memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk mengurangi dan mengimbangi kerugian yang telah diterapkan secara luas oleh kebijakan pemerintah komunis Tiongkok. Misalnya, Amerika Serikat tidak dapat mencegah pemerintah komunis Tiongkok yang mengizinkan penggunaan tenaga kerja paksa, jadi apa yang bisa dilakukan orang Amerika adalah tidak membeli produk yang dihasilkan dengan tenaga kerja paksa, membatasi impornya”, katanya.
Clyde Prestowitz mengambil contoh seperti Undang-Undang Daya Saing yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS, pemerintah AS akan menyediakan USD. 50 miliar untuk menunjang industri semikonduktor AS, dan rencana pengembangan infrastruktur, panel surya, dan industri lainnya dengan investasi sebesar USD. 1,5 miliar yang dicanangkan Gedung Putih, yang akan memungkinkan Amerika Serikat untuk bersaing lebih adil dengan komunis Tiongkok dalam kapasitas produksi.
Dia mengatakan bahwa dirinya juga melihat negara lain mengambil tindakan seperti Amerika Serikat, seperti mengeluarkan produk Huawei dari sektor telekomunikasi, dan sebagainya.
Clyde Prestowitz mengatakan, selain sanksi yang saat ini sedang diterapkan oleh Amerika Serikat, juga dipandang perlu untuk membentuk Organisasi Perdagangan Dunia kedua, yakni sebuah organisasi perdagangan bebas untuk negara-negara bebas dengan mengesampingkan komunis Tiongkok, Rusia dan mereka yang otokratis, negara yang tidak mematuhi aturan.
“Saya percaya bahwa negara-negara bebas di dunia akan bersatu melawan kebijakan pemerintah komunis Tiongkok. Karena tindakan (pemerintah komunis Tiongkok) ini tidak dapat diterima”, katanya.
Misi Tetap AS untuk WTO : Masalah 3 Tahun Lalu Masih Saja Muncul Sekarang
David F. Bisbee, Misi Tetap Amerika Serikat untuk WTO mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan sebelumnya, bahwa ketika komunis Tiongkok bergabung dengan WTO pada 20 tahun silam, negara anggota WTO mengharapkan komunis Tiongkok dapat mematuhi ketentuan protokol yang dirancang untuk menghapus secara permanen kebijakan dan praktik komunis Tiongkok pada saat itu — Kebijakan dan praktik ini tidak sesuai dengan sistem perdagangan internasional yang jelas-jelas didasarkan pada keterbukaan dan pasar.
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa, harapan tersebut belum juga terwujud hingga saat ini, dan tampaknya pemerintah komunis Tiongkok tidak memiliki keinginan untuk berubah, melainkan menggunakan pengakuan aksesi WTO untuk menjadikan negaranya sebagai negara perdagangan terbesar WTO. Pada saat yang sama, malahan melipatgandakan perilaku non-pasar yang dipimpin negara dan bahkan merusaknya. Tindakan tersebut telah merugikan kepentingan pekerja dan perusahaan di Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia.
Setelah pertemuan peninjauan yang berlangsung selama dua hari itu berakhir, pernyataan yang dikeluarkan Bisbee menyebutkan bahwa negara-negara anggota telah sepakat menyatakan bahwa pemerintah komunis Tiongkok dan ekonominya telah sangat diuntungkan oleh keanggotaannya di WTO, tetapi pemerintah komunis Tiongkok belum juga mengambil langkah yang diharapkan untuk mengubah metode perdagangan dan ekonomi non-pasar yang dipimpin negara.
Pada saat yang sama, David F. Bisbee menyampaikan kepada rekannya yang mewakili pemerintah komunis Tiongkok, sebuah daftar panjang masalah yang dihadapi negara anggota WTO sambil mengatakan bahwa salah satu masalah dalam daftar itu adalah masalah serius yang mengharapkan pihak Tiongkok mau mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya.
“Kita telah memperhatikan bahwa hampir semua masalah yang sama yang ditemukan selama tinjauan kebijakan perdagangan dengan komunis Tiongkok 3 tahun lalu, masih saja muncul kembali”. Setiap 3 tahun sekali, WTO akan mengadakan pertemuan untuk meninjau mengenai kebijakan WTO terhadap negara-negara perdagangan utama.
David F. Bisbee mengatakan bahwa beberapa negara anggota, telah mendesak pemerintah komunis Tiongkok untuk memikul tanggung jawab yang sepadan di WTO, dengan kekuatan ekonomi dan statusnya sebagai salah satu negara perdagangan terbesar di dunia, termasuk menghindari terus bersembunyi di belakang status negara berkembang dalam negosiasi. (sin)
