AS Tidak akan Mencabut Tarif Hukuman Terhadap Komoditas Tiongkok Sebelum Beijing Mengubah Perilakunya

Gambar menunjukkan tumpukan kontainer di dermaga pelabuhan Lianyungang, Tiongkok. (Foto oleh VCG/VCG/Getty Images)

oleh Xia Yu

Perwakilan Dagang AS Katherine Chi Tai mengatakan pada Rabu 7 September, bahwa sebelum Tiongkok mengadopsi aturan perdagangan dan ekonomi yang lebih berorientasi pasar, maka pemerintah AS tidak akan mencabut kebijakan tarif hukuman terhadap komoditas impor asal daratan Tiongkok. Menurut sumber yang mengetahui masalah mengatakan bahwa Presiden Biden menunda keputusan untuk mencabut tarif hukuman tersebut yang sudah diberlakukan sejak pemerintahan Trump.

Katherine Tai memaparkan strategi ekonomi Biden terhadap Tiongkok dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh Carnegie Endowment for International Peace pada Rabu. 

“Dari segi ekonomi dan perdagangan, kami sangat berharap pihak Tiongkok dapat membuat perekonomian Tiongkok berjalan seperti AS, dan bertindak sesuai dengan konsep dan norma yang menurut kami diwujudkan dalam organisasi seperti WTO … yakni konsep atas dasar pasar terbuka, harus ada pemisahan antara pemerintah dan negara dengan pasar dan ekonomi”, katanya.

Katherine mengatakan bahwa AS membutuhkan alat yang lebih efektif untuk memastikan daya saing dan berkembang dengan prinsip-prinsip AS, sebelum Beijing memilih jalur yang membuat ekonomi Tiongkok beroperasi lebih seperti AS.

Katherine memberi contoh beberapa langkah yang diambil pemerintahan Biden, termasuk menggabungkan tarif yang ada dan inisiatif inovatif seperti Chip and Science Act untuk menyediakan dana pemerintah bagi manufaktur semikonduktor domestik di Amerika Serikat. Upaya lainnya termasuk melalui inisiatif seperti Komite Perdagangan dan Teknologi AS – Uni Eropa, Kerangka Kerjasama Ekonomi Indo Pasifik, untuk mempromosikan perdagangan dengan sekutu dan negara-negara yang bersedia menyepakati standar tenaga kerja dan lingkungan, tetapi tidak termasuk Tiongkok.

Biden membatalkan rencana untuk melonggarkan tarif

Demi mengatasi kenaikan harga yang disebabkan oleh tingkat inflasi yang tinggi, pemerintah Biden pernah mempertimbangkan untuk melonggarkan tarif impor komoditas Tiongkok yang  telah diberlakukan pada era pemerintahan Trump.

Bloomberg yang mengutip ungkapan dari 3 orang sumber yang mengetahui masalah melaporkan pada 7 September, bahwa Biden telah menandatangani proses pengecualian baru di awal musim panas tahun ini dengan maksud untuk membebaskan tarif terhadap bahan baku industri yang diimpor dari Tiongkok, tetapi keputusan akhirnya belum diambil.

Pada Jumat 2 September, Kantor Perwakilan Dagang AS mengumumkan sebuah tinjauan tentang tarif yang akan memberi peluang kepada pebisnis untuk mempertimbangkan apakah mereka yakin tarif tertentu merugikan pekerjaan atau daya saing AS, dan karena itu kemudian mencari keringanan. Pada Rabu malam, Gedung Putih menolak berkomentar kepada Bloomberg.

Pada 2018 dan 2019, pemerintahan Trump memberlakukan tarif pada ratusan miliar komoditas yang diekspor Tiongkok ke AS untuk melawan praktik perdagangan Tiongkok yang tidak adil. Namun sejauh ini pemerintahan Biden membiarkan tarif itu tetap berlaku yang mana ia fungsikan sebagai pengungkit persaingan strategis dan ekonomi dengan Tiongkok.

Bloomberg : Membuat keputusan sebelum pemilihan paruh waktu merugikan partai Demokrat

Pada Jumat, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyebutkan dalam pemberitahuan federal bahwa pihaknya (USTR) menerima ratusan permintaan dari perusahaan penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertahankan pemberlakuan tarif terhadap produk-produk Tiongkok yang terkena Pasal 301. 

Para perwakilan industri mengatakan bahwa tarif memungkinkan mereka untuk bersaing dengan barang impor asal Tiongkok, berinvestasi dalam teknologi baru, memperluas produksi dalam negeri dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Tarif hukuman itu juga menciptakan lebih banyak pengaruh, mendorong pemerintah Tiongkok untuk membatalkan subjek kebijakan dan praktik tidak adil, dan membantu mengatasi masalah persaingan tidak sehat yang timbul dari kebijakan transfer paksa teknologi. Pada saat yang sama dapat mendorong adanya kebijakan dan praktik yang lebih sehat.

Barang-barang yang dicakup oleh tarif termasuk input industri seperti microchip dan bahan kimia, serta barang-barang konsumsi seperti pakaian dan furnitur. Meskipun tidak ada indikasi langsung tentang tarif mana yang mungkin dihapus oleh pemerintahan Biden, pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan, menurunkan tarif barang-barang rumah tangga mungkin dapat membantu meringankan melonjaknya biaya hidup di Amerika Serikat.

Kantor Perwakilan Dagang AS mengatakan akan terus melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap tarif yang sedang berjalan termasuk tarif yang diberlakukan pada era pemerintahan Trump.

Bloomberg percaya bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintahan Biden tentang penghapusan dan retensi tarif terhadap komoditas Tiongkok sebelum Kongres AS yang akan mengadakan pemilihan paruh waktu pada  November tahun ini, dapat mempengaruhi citra Partai Demokrat baik di dalam negeri maupun internasional. (sin)