Kontradiksi Kebijakan Pengendalian COVID-19 yang Menyebabkan Kekacauan di Seluruh Tiongkok Saat Kasus Meledak

Warga mengantre untuk menjalani tes asam nukleat untuk COVID-19 di Jilin di Provinsi Jilin timur laut Tiongkok pada 15 Maret 2022. (STR/AFP via Getty Images)

Alex Wu – The Epoch Times

Kasus COVID-19 yang dilaporkan di Tiongkok telah mencapai rekor tertinggi dalam beberapa hari terakhir di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik atas tindakan kontrol ketat rezim. Sementara itu, Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang berkuasa terus mengeluarkan pesan kontradiktif tentang kapan harus melonggarkan pembatasan, yang mana menurut para analis telah menyebabkan kekacauan dalam pengendalian COVID-19 di berbagai wilayah.

Dengan kasus infeksi terbaru yang dilaporkan, Tiongkok mencatat total 32.943 kasus yang ditularkan secara lokal pada 24 November. Namun, karena PKT selalu menyembunyikan skala wabah, sulit bagi dunia luar untuk mengetahui jumlah sebenarnya.

Kota-kota besar di seluruh Tiongkok telah meningkatkan tingkat pengendalian epidemi. Kota Shijiazhuang, ibu kota provinsi Hebei, telah mewajibkan semua penduduk untuk tinggal di rumah sejak 21 November dan menjalani lima tes PCR dalam lima hari. Zhengzhou, ibu kota provinsi Henan, dilockdown dari 25 hingga 29 November. Orang-orang di Distrik Daxing Beijing dan Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Beijing diperintahkan untuk tidak meninggalkan komunitas mereka pada 23 November. Di kota besar Chongqing di barat daya, semua komunitas perumahan di Distrik Jiangbei sekarang dilockdown.

Mengikuti persyaratan Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok pada 17 November agar otoritas lokal mempersiapkan rumah sakit kabin COVID-19 bergerak terlebih dahulu, struktur semacam itu telah dibangun di berbagai area di seluruh negeri, dan menimbulkan kekhawatiran publik.

Kebijakan yang Bertentangan

Lebih dari dua minggu lalu, Dewan Negara PKT mengeluarkan 20 peraturan pencegahan epidemi baru yang melonggarkan beberapa pembatasan COVID-19, sambil tetap berpegang pada kebijakan umum nol-COVID.

Pada 21 November, Dewan Negara mengeluarkan empat dokumen lain dalam nada yang sama, mengatakan bahwa daerah tanpa risiko penularan komunitas tak perlu melakukan pengujian PCR secara massal regional; dan daerah di mana ada wabah tetapi memenuhi kondisi tertentu dapat menghentikan pengujian PCR secara massal.

Pada 23 November, Dewan Negara mengeluarkan dokumen, tambahan “20 ​​peraturan baru,” untuk mengatur berbagai kontrol di area berisiko tinggi dan berisiko rendah di kabupaten dan kota tempat kasus COVID-19 dilaporkan. Untuk daerah berisiko rendah, orang harus menghindari pertemuan dan diizinkan mengambil tindakan pencegahan mandiri alih-alih mengikuti karantina wajib yang terkonsentrasi.

Sementara itu, media resmi PKT People’s Daily menerbitkan delapan artikel berturut-turut, dari 12 hingga 20 November, bersikeras pada kebijakan nol-COVID yang ketat.

Kota Shijiazhuang merespon 20 peraturan baru minggu lalu dengan mulai menghentikan tes PCR massal rutin untuk semua penduduk. Namun, pada 21 November, otoritas kota mengeluarkan pemberitahuan mendesak yang membatalkan langkah tersebut, dan mengharuskan enam dari delapan distrik kota untuk melakukan test PCR massal selama lima hari berturut-turut.

Pertikaian Intensif PKT Melawan Nol-COVID

Komentator urusan terkini Tang Jingyuan mengatakan kepada The Epoch Times bahwa artikel-artikel yang menganjurkan agar tetap berpegang pada kebijakan nol-COVID pada media corong rezim “sangat kontras dengan dokumen Dewan Negara.”

“Ini menunjukkan bahwa perpecahan di dalam partai yang disebabkan oleh kebijakan nol-COVID masih meluas, dan penangguhan mendadak dari perubahan tujuh hari di Shijiazhuang terkait dengan ini,” katanya.

Komentator urusan terkini yang berbasis di AS Wang He mengatakan kepada The Epoch Times, “20 peraturan baru dan nol-COVID bertentangan. Hal ini memaksa otoritas lokal meningkatkan pengendalian COVID-19 di setiap level agar benar secara politik. Selama ada kasus yang dilaporkan, mereka akan menutup semuanya untuk mempertahankan posisi resmi mereka, yang merupakan prioritas pertama mereka.”

Mengenai serangkaian dokumen Dewan Negara yang mencoba melonggarkan pengendalian, Tang mengatakan, “Ini mencerminkan bahwa dampak kebijakan nol-COVID terhadap ekonomi telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dan  mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan di dalam partai yang terakumulasi ke titik paling kritis.

Zero-COVID bukan lagi masalah medis. Tetapi menjadi garis umum Xi Jinping dan garis merah politik. Siapa pun yang menyentuh garis ini pasti akan menyentuh fondasi kekuasaan Xi dan memicu perebutan kekuasaan di internal partai.

“Kami telah melihat bolak-balik tindakan pencegahan epidemi di Shijiazhuang, Guangzhou, dan tempat-tempat lain. Di balik perubahan mendadak ini ada pertarungan sengit di internal partai,” katanya.

Wang menunjukkan bahwa kebijakan nol-COVID menyebabkan kekacauan di seluruh negeri, dan rakyat biasa menderita karenanya. “Ini juga menunjukkan bahwa sistem PKT benar-benar busuk, tidak ada harapan sama sekali, dan satu-satunya cara adalah menghancurkannya.” (asr)