oleh Yan Shu
Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court. ICC) pada Jumat (17/3/2023),tiba-tiba menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin yang dicurigai melakukan kejahatan perang. Padahal Putin tak lama lagi akan menerima kunjungan Xi Jinping.
Presiden ICC Piotr Hofmanski mengatakan : “Hari ini, 17 Maret 2023, Mahkamah Pidana Internasional menerbitkan 2 surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin dari Federasi Rusia, serta Maria Alexeyevna Lvova-Belova, Komisaris Presiden untuk Hak Anak (Presidential Commissioner for Children’s Rights) Rusia terkait dengan situasi di Ukraina”.
Putin dan Maria Alexeyevna dituduh mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal dari wilayah mereka sendiri (Ukraina) ke Rusia.
Meskipun ICC tidak memiliki personel penegak hukumnya sendiri dan hanya dapat mengandalkan komunitas internasional untuk melakukan penangkapan, tetapi berita tersebut menimbulkan kegemparan di masyarakat internasional.
Ukraina menyambut baik keputusan ICC, dan mengatakan bahwa itu hanyalah awal dari pertanggungjawaban Putin atas perbuatannya.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan : “Ini adalah keputusan bersejarah yang akan mengarah pada pertanggungjawaban bersejarah”. “Dalam proses pidana yang sedang diselidiki oleh petugas penegak hukum kami, tercatat sudah ada lebih dari 16.000 orang anak-anak Ukraina yang dideportasi paksa oleh penjajah Rusia. Tapi faktanya, saya kira jumlahnya kemungkinan besar jauh lebih tinggi dari ini.”
Uni Eropa juga percaya bahwa surat perintah penangkapan ini “merupakan keputusan besar untuk keadilan internasional dan untuk rakyat Ukraina”.
Josep Borrell, Ketua Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa mengatakan : “Mereka yang bertanggung jawab atas invasi militer ke Ukraina harus diadili.”
Pada hari yang sama, Kremlin juga menanggapi surat perintah penangkapan itu dengan mengatakan bahwa itu “tidak sah.”
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan : “Alasan pengajuan untuk penangkapan ini saja sudah keliru dan tidak tahu malu, sehingga tidak dapat diterima. Rusia, seperti juga beberapa negara lain, tidak mengakui yurisdiksi mahkamah tersebut. Jadi dari sudut pandang hukum, keputusan semacam itu adalah tidak sah bagi Federasi Rusia”.
Namun, meskipun Rusia bukan pihak dalam di Mahkamah Pidana Internasional, tetapi surat perintah penangkapan ini tetap masih mampu membatasi kunjungan Putin ke luar negeri.
Wakil Perdana Menteri Inggris Dominic Raab mengatakan : “Saya pikir dalam jangka pendek akan sulit bagi Presiden Putin untuk bergerak di seluruh dunia karena begitu banyak negara yang menjadi pihak dalam di Mahkamah Pidana Internasional, dan mereka wajib menangkapnya.” (sin)
